Penembak Ramos Horta lulusan IPDN Tanggal : 12 Feb 2008 Sumber : Harian Terbit
JAKARTA - Kudeta gagal Alfredo Reinado terhadap Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta diharapkan tidak membuat Indonesia dituduh berada di balik peristiwa berdarah ini. Sebab, Alfredo Reinado memiliki kedekatan dengan mantan petinggi meliter di negeri ini dan merupakan alumnus IPDN yang 'terkenal' itu. "Saya berharap jangan sampai ada tuduhan-tuduhan Indonesia di balik peristiwa itu. Karena Alfredo bekas siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan pernah dekat dengan salah seorang petinggi militer kita. Indonesia sudah kenyang dan capek ngurusi Timor Leste (dulu Timor Timur) saat menjadi bagian Indonesia," ujar Anggota Komisi I dari Fraksi PBB, Yusron Ihza Mahendra, Selasa (12/2). Menjawab Harian Terbit, Yusron mengaku, status Alfredo yang pernah menyenyam pendidikan di IPDN didapatnya dari seorang sumber yang bisa dipercaya. "Setelah saya melakukan cek sendiri, ternyata memang benar Alfredo pernah menjadi mahasiswa IPDN. Hanya saja saya lupa angkatan berapa dia," jelas Yusron. Yusron berpendapat, pemerintah Indonesia harus waspada agar tidak dipakai Timor Leste sebagai alat diplomasi mereka. Apa lagi, Indonesia sekarang ini sama sekali tidak berminat terhadap wilayah Timor Leste yang cenderung membawa mudarat ketimbang manfaat sebagaimana terlihat pada saat Timor Leste menjadi bagian wilayah Indonesia di masa lalu. "Sejauh informasi yang saya dapatkan, persoalan Timor Leste memang tidak sederhana. Adanya kelompok yang merasa disingkirkan (Loro Manu) yang umumnya masyarakat yang tinggal di kota seperti halnya Alfredo oleh kelompok yang dulunya tinggal di gunung (Loro Sae), ini merupakan persoalanyang besar. Pemerintah Indonesia tentu tidak perlu melibatkan diri dalam masalah internal negeri itu," jelas Yusron. Ia mengibaratkan kebakaran di halaman belakang atau samping rumah negara RI, tentu harus berjaga-jaga agar api tersebut tidak merembet ke wilayah RI. Menurutnya, adanya tuduhan-tudahan kurang beralasan oleh dunia Internasional terhadap Indonesia dalam kaitan Timor Leste di masa lalu, dan juga adanya dukungan dunia internasional untuk memerdekakan Timor Timur, tampaknya kini menjadi batu ujian tentang mana yang benar dan mana yang salah. "Sewaktu saya bertemu PM John Howard sekitar dua tahun yang lalu, PM Howard mengaku sakit kepala terhadap ketidakstabilan politik di negara sekitar Australia, termasuk Timor Leste. Sesuai ungkapan siapa berbuat, maka dia yang harus bertanggung jawab, kini tampaknya merupakan saatnya bagi negara-negara atau dunia internasional untuk bertanggung jawab terhadap situasi di Timor Leste," papar Yusron. Lebih lanjut Yusron mengatakan, Senin (11/2) malam sekitar pukul 23.00 WIB, dirinya mendapat kabar dari kantor Kedubes RI di Timor Leste tentang pengungsi WNI. "Jumlahnya belum diketahui secara pasti. Namun yang jelas, kantor Kedubes RI di sana sudah banyak WNI yang mengungsi karena khawatir menjadi sasaran," tambah Yusron lagi. Berdasarkan pantauan Yusron, hingga kini pemerintah RI belum melakukan evakuasi terhadap WNI yang mengungsi di kantor Kedubes RI tersebut. Karena itu, Yusron meminta kepada pemerintah agar melakukan penjagaan ketat, terutama terhadap para WNI di Timor Leste. Situasi perbatasan Indonesia dengan Timor Leste yang selama ini ramai dilalui warga kedua negara, sejak Senin [11/2] mulai lengang menyusul pemberlakuan keadaan darurat dan jam malam di negara tetangga tersebut. Kabid Humas Polda NTT, Kompol Marthin Raja dihubungi Selasa [12/2] pagi mengatakan dua pintu masuk utama di perbatasan di Moto Ain dan Meta Mauk tetap dibuka seperti biasa, tapi situasinya masih lengang. Selain dua pintu masuk utama yang dijadikan Pos terpadu, di perbatasan juga dilengkapi enam pos keamanan yang dijaga polisi dan brimob untuk mengamankan perbatasan. Sebelumnya, Presiden SBY memerintahkan Panglima TNI untuk menjaga keamanan perbatasan Indonesia- Timor Leste agar kejadian di Timor Leste tidak berdampak kepada Indonesia. Marthin Raja mengatakan keamanan perbatasan terus dipantau. Bahkan Wakapolda Kombes Muharso sejak kemarin berada di Polres Belu untuk memantau perbatasan. Sementara itu, jurubicara Deplu Kristiarto Suryo Legowo mengatakan KBRI di Timor Leste menilai situasi di Dili hingga kini masih aman sehingga sekitar 3000 WNI di sana belum perlu di-evakuasi. Sementara itu, sebuah sumber lain mengatakan, informasi bahwa Alfredo pernah menjadi supir Theo Syafei saat Indonesia masih berkuasa di Timor Timu, itu mungkin saja. Sebab, waktu itu Alfredo masih sebagai warga negara dan sangat dekat dengan orang Indonesia, yang kemudian bersama keluarganya pindah ke Australia. Alfredo adalah sosok yang idealis, dengan satu keinginan melihat Timor Timur menjadi negara yang benar-benar merdeka, dari segala campur tangan asing. Dalam hal ini, ia ingin Timor Timur di pimpin oleh orang Timor Timur untuk segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, budaya dan militer. Namun keinginannya itu tidak kesampaian, dan ditengah kegalauannya Alfredo membangkang. Ia lari kehutan bersama 50 orang tentara Timor Timur, dari 600 orang yang dipecat Presiden Ramos Horta. Dalam pemberontakannya, Alfredo tertangkap, dan dipenjara. Beberapa waktu di penjara, Alfredo melarikan diri, dan selama dalam pengejaran Alfredo sering bertemu dengan Presiden Ramos Horta. Dalam setiap pertemuan empat mata itu, pembicaraan keduanya tidak diekspos. Tapi dari informasi, Alfredo menuntut agar Partai Fretelin dibubarkan, karena baginya Partai Fretelin yang berkuasa masih Komunis. [] [Non-text portions of this message have been removed]
