http://www.antara.co.id/arc/2008/3/6/ketegaran-indonesia-dalam-resolusi-dk-pbb-soal-iran/
Ketegaran Indonesia Dalam Resolusi DK PBB Soal Iran
Oleh M. Syamsi Ali
News York (ANTARA News) - Pada Senin, 3 Maret, dunia sekali lagi dikejutkan
oleh sikap yang semakin semena-mena ketika rancangan resolusi DK-PBB nomor 1803
untuk sanksi Iran yang disponsori Prancis dan Inggris disahkan dengan suara
14-0-1.
Dari 15 anggota DK-PBB, 14 menyetujui, 0 menentang, dan 1 yang abstain, yaitu
Indonesia.
Indonesia saat ini adalah satu dari 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
untuk dua tahun ke depan.
Sikap Indonesia ini tentunya dinilai secara ragam, bergantung pada siapa dan
dari sudut mana menilainya.
Yang pasti, sikap abstain ini cukup mengecewakan negara-negara besar anggota
Dewan Keamanan PBB. Lobi yang mereka lakukan agar Indonesia ikut mendukung
resolusi sanksi ketiga kepada Iran ini cukup intens dan mendesak.
Namun pada akhirnya Indonesia tidak goyah dengan sikapnya untuk menentang, dan
pada akhirnya mengambil "jalan tengah" dengan abstain pada saat pemungutan
suara.
Tiga negara lainnya, yang selama ini bertahan untuk tidak dijatuhkannya sanksi
ketiga atas Iran itu, yaitu Afrika Selatan, Libya dan Vietnam, pada akhirnya
bertekuk lutut untuk mengikuti arah keinginan negara-negara kuat di DK-PBB.
Afrika Selatan, hingga detik-detik terakhir negosiasi sebelum pemungutan suara
masih mengatakan bahwa resolusi tersebut mengabaikan laporan Direktur Jenderal
International Atomic Energy Agency (IAEA).
Bahkan Afrika Selatan mengemukakan bahwa resolusi itu sebenarnya telah
dipersiapkan sebelum laporan IAEA disampaikan di Dewan Keamanan PBB pada 22
Pebruari lalu. Artinya, resolusi itu memang dirancang tanpa merujuk kepada
laporan Badan Anergi Dunia (IAEA).
Namun demikian, Afrika Selatan bersama Lybia dan Vietnam pada akhirnya ikut
memberikan dukungannya kepada resolusi sanksi Iran tersebut. Dan ini semakin
memberatkan posisi Indonesia yang harus menjadi "single fightera" dalam membela
posisi Iran yang dianggap terzalimi.
Sejak awal, sebenarnya, Iran memang banyak mengharap dari 4 negara tersebut.
Tapi dari 4 negara itu, Iran juga sadar kalau Afrika Selatan tidak banyak
diharapkan, apalagi Libya yang memang sejak tahun-tehaun terakhir telah tunduk
di bawah tekanan negara-negara kuat.
Maka, Iran menaruh harapan memang hanya kepada dua negara, yaitu Indonesia dan
Vietnam. Sayang, Vietnam memiliki kepentingan domestik tersendiri untuk
mendapatkan dukungan dari negara-negara besar. Sehingga terjadilah semacam
"barter" kepentingan.
Alasan Indonesia
Indonesia selalu berpandangan bahwa solusi damai melalui jalur diplomasi adalah
penyelesaian atas segala non proliferasi nuklir.
Selain itu, Indonesia juga mengakui hak semua negara untuk mengembangkan tenaga
nuklir untuk kepentingan damai, dan oleh karenanya Indonesia percaya kepada
Badan Enegri Atom Internasional untuk melakukan fungsinya untuk menverifikasi
kegiatan-kegiatan pengembangan nuklir negara-negara anggota.
Alasan utama Indonesia untuk memilih "abstain" adalah bahwa resolusi itu
mengabaikan laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang mengatakan
bahwa Iran telah cenderung kooperatif dengan lembaga itu.
Ketua badan tersebut, El-baradei, dalam banyak kesempatan telah menyampaikan
hal itu dengan jelas. Indonesia menilai bahwa permasalahan nuklir Iran
seharusnya diselesaikan melalui forum IAEA, dan bukan Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menyadari bahwa dari enam poin yang diprogramkan badan nuklir dunia,
lima di antaranya telah dipatuhi Iran.
Sehingga keluarnya resolusi tersebut dianggap sangat mengada-ada.
Iran lebih transparan, dan bahkan dengan jelas dilaporkan oleh IAEA bahwa Iran
tidak melakukan pembuatan bom nuklir. Intelejen Amerika Serikat juga melaporkan
yang sama beberapa waktu lalu.
Selain itu, niat baik Iran untuk duduk dalam meja dialog melalui jalur
diplomasi, diharapkan Indonesia untuk menjadi solusi efektif bagi penyelesaian
isu nuklir Iran.
Resolusi DK-PBB untuk sanksi sebagai hukuman justru semakin menjadikan dialog
dan upaya diplomasi menjadi tidak kondusif. Masalahnya bukan pada kenyataan
memproduksi senjata nuklir, tapi lebih kepada hilangnya keinginan untuk
membangun kepercayaan.
Namun terlepas dari semua itu, Indonesia memiliki alasan mendasar dalam hal
ini, yaitu sikap "non alignment" (ketidak berpihakan) kepada siapa dan atas
tekanan siapaun.
Sikap independensi adalah sikap negara Indonesia sebagai negara berdaulat.
Sikap ini akan semakin menjadikan Indonesia sebagai negara besar untuk
membangun martabat dan harga diri di mata internasional.
Sikap bijak, rasional dan independen Indonesia di atas perlu mendapat acungan
jempol dari berbagai kalangan. Sebab dengan sikap tersebut, Indonesia sekaligus
memperlihatkan resistensi kepada sikap negara-negara maju terhadap perlombaan
senjata di Timur Tengah.
Di satu sisi, Israel memiliki ratusan hulu ledak nuklir, dan bahkan masih terus
mengembangkan persenjataannya, tapi tidak satupun dari negara-negara kuat,
khususnya anggota-anggota tetap DK-PBB yang angkat bicara.
Sebaliknya, Iran yang kebetulan secara politik berseberangan dengan Israel,
masih dalam tahap mencurigakaan sudah dihukum dengan sanksi.
Sikap mendua ini tentu akan semakin mempersulit upaya perdamaian di Timur
Tengah.
Maka sikap Indonesia ini dianggap proporsional. Selain merepresentasikan sikap
dasar kenegaraan, juga telah melihat perkembangan dunia secara imbang dan
bijak.
Terlalu politis
Kasak-kasuk yang terjadi di DK-PBB selama ini memang seringkali terlalu
bersifat politis. Keputusan-keputusan (resolutions) yang diambil juga
seringkali lebih memihak kepada kepentingan-kepentingan negara-negara kuat,
ketimbang kepentingan keamanan dunia.
Negara-negara kuat yang saat ini mendominasi DK-PBB seringkali mempermainkan
posisi DK-PBB untuk kepentingan mereka. Tidak jarang sikap mendua mereka
lakukan demi kepentingan itu. Ketika Israel melakukan serangan "blockade"
ekonomi kepada penduduk Gaza, yang oleh sebagian bisa dianggap pembumihangusan
penduduknya, negara-negara kuat dan Barat khususnya memilih untuk diam.
Di satu sisi, di saat apa yang dianggap membahayakan kepentingan negara-negara
barat terancam di Timur Tengah, mereka tidak canggung melakukan apa saja untuk
meloloskan resolusi di DK-PBB.
Rancangan resolusi Iran adalah satu dari sekian banyak resolusi yang bernuansa
politis itu.
Bahwa di saat Iran semakin bersahabat dengan negara-negara tetangga, termasuk
Irak, tentu ini membahayakan kepentingan negara-negara tertentu. Dan olehnya
perlu ditemukan cara agar negara Iran tetap berada di bawah tekanan.
Dukungan Indonesia kepada Iran tentu tidak saja karena sesama negara Muslim
besar. Tapi yang lebih mendasar bahwa Indonesia akan selalu berada pada posisi
membela hak-hak yang terdzalimi dan kebenaran.
Ini tentunya berlaku pada posisi Indonesia yang selalu akan membela Palestina,
selama hak-hak bangsa Palestina belum dikembalikan oleh penjajah Israel.
Harapan semua pihak tentunya, sikap tegas dan independen Indonesia ini akan
selalu menjadi dasar berpijak bagi siapa saja yang mengambil keputusan ke
depan.
Dunia memang mengimpikan sebuah sikap yang tidak larut mengikuti arus
kepentingan negara-negara kuat. Indonesia diharapkan mampu mempertahankan
semangat Konferensi Bandung yang tidak terombang-ambing ke arah mana kuatnya
angin bertiup.
Maka pada akhirnya, semua tentu memahami sikap Iran yang tidak akan tunduk
kepada resolusi yang dianggap dzalim dan illegal. (*)
____________________________________________________________________________________
Never miss a thing. Make Yahoo your home page.
http://www.yahoo.com/r/hs
[Non-text portions of this message have been removed]
