Teman2, ini tulisan sy yang dimuat situs berita bumi terbitan Konsorsium
Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia (Konphalindo) pada 12 Maret 2008 lalu.
Bagaimana kalau Pulau Jawa dibuat seperti Makau saja?
Salam
Marison Guciano
Hanya untuk Bisnis, Akankah Pulau Jawa seperti Makau?
Marison Guciano - 12 Mar 2008
Bencana banjir di Pulau Jawa belum beranjak pergi. Kini giliran Sungai
Bengawan Madiun meluap meneggelamkan lahan pertanian dan pemukiman penduduk di
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Kompas, 11/3).
Seperti yang sudah-sudah, tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Perum
Perhutani mengklaim hutan Jawa kian membaik, sekitar 550.000 hektar hutan
lindung masih utuh dan 1,5 juta hektar hutan produksi telah hijau (Transtoto
Handadhari, Kompas, 21/2).
Memang, hutan yang rusak hanyalah satu dari sekian banyak penyebab banjir.
Secara umum, terjadinya banjir dipengaruhi banyak faktor, seperti curah hujan,
hutan rusak, tata ruang, kelerengan, dan jenis tanah. Namun, dalam banyak
kasus, tidak terlalu sulit menuding kondisi hutan yang buruk sebagai penyebab
banjir di Pulau Jawa, meskipun Perhutani mengklaim tutupan hutannya baik.
Mengapa?
Perubahan Ekosistem
Kawasan hutan yang tersisa di Pulau Jawa saat ini hanya sekitar 3 juta hektar,
2,4 juta hektar dikuasai Perum Perhutani dan 0,6 juta hektar lainnya dalam
bentuk taman nasional dan cagar alam yang dikuasai Departemen Kehutanan atau
hanya 20 persen dari luas daratannya. Padahal, Undang-Undang Kehutanan No. 40
tahun 1999 mengamanatkan 30 persen dari luas daratan adalah hutan. Artinya,
dilihat dari daya dukung ekologi, dibanding luas daratannya, kawasan hutan Jawa
belum mencukupi hingga perlu ditambah luasannya.
Dari hutan Jawa seluas itu, 1,767 juta hektar (59%) merupakan hutan produksi
miskin jenis (monokultur) yang sama sekali tidak bisa diandalkan sebagai
penyangga kehidupan, penyimpan air, apalagi penahan banjir. Hutan monokultur
ini tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa, dari Ciamis hingga
Banyuwangi. Berdasarkan data Perum Perhutani, dari 2,4 juta hektar kawasan
hutannya di Pulau Jawa, 80 persen lebih merupakan hutan monokultur yang
didominasi tanaman jati (51,73%) dan pinus (35,14%).
Dengan luasnya hutan monokultur, daya dukung lingkungan Pulau Jawa semakin
menurun dan mudah sekali memicu banjir. Contohnya saat Sungai Bengawan Solo
meluap menenggelamkan sembilan kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur
beberapa waktu lalu.
Daerah-daerah yang dibelah Bengawan Solo merupakan kawasan hutan produksi
monokultur yang didominasi tanaman jenis jati, salah satunya di Kabupaten Cepu.
Jika musim kemarau tiba, pohon-pohon jati di kawasan hutan sekeliling Bengawan
Solo meranggas (menggugurkan daun-daunnya) . Tanah permukaan mengering akibat
miskin serasah dan lumut yang menutupinya. Jika hujan turun, laju penyerapan
air ke dalam tanah berkurang. Air yang mengalir di atas permukaan tanah naik.
Air larian itu mengalir ke tempat yang lebih rendah lalu bermuara ke sungai
Bengawan Solo hingga sungai bersejarah tersebut tak kuasa menampungnya.
Di Pulau Jawa, hutan monokultur khususnya jati, dibangun oleh Gubernur
Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada awal tahun 1800-an demi
kepentingan bisnis kolonial karena jati bernilai ekonomis tinggi. Semenjak itu,
ekosistem Pulau Jawa berubah. Hutan alam yang kaya jenis berganti hutan tanaman
miskin jenis. Sebelum kedatangan VOC pada awal abad ke-17, hutan alam di Jawa
diperkirakan masih sekitar sembilan juta hektar.
Bencana lingkungan pada masa pemerintahan kolonial empat abad lalu tidak
begitu parah karena jumlah penduduk Jawa hanya tiga juta jiwa. Sekarang
penduduk Pulau Jawa sekitar 132 juta jiwa atau sebesar 60 persen penduduk
Indonesia, meskipun luas Pulau Jawa hanya 6,95 persen dari luas areal Indonesia.
Karena tidak bisa mengantisipasi ledakan penduduk, tata ruang di hampir semua
kabupaten dan kota di Pulau Jawa bukan hanya buruk di bagian di hulu, tetapi
juga di bagian hilir. Permukiman menjamur di bantaran sungai.
MeMakaukan
Masalahnya, Pemerintah masih belum menyadari penyebab rentetan bencana banjir
yang menerjang banyak daerah di Pulau Jawa sekarang ini. Pemerintah, meminjam
istilah mantan Menteri Kehutanan M Prakosa, belum memahami bahwa ibarat kuda
pedati, kondisi hutan Jawa saat ini sudah lempe-lempe (parah).
Bukannya berkonsentrasi menyelesaikan persoalan kepadatan penduduk yang
membuat kerusakan hutan semakin akut, Pemerintah melalui Kementerian BUMN malah
menaikkan target penghasilan Perhutani dengan mematok setidak-tidaknya Rp 15
triliun per tahun. Pemanfaatan nilai ekonomi hutan Jawa oleh Perhutani yang
berkisar Rp 2 triliun per tahun dinilai sangatlah kecil.
Pengutamaan fungsi ekonomi daripada fungsi ekologis dalam pengelolaan hutan
Jawa selama ini dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan banjir, bahkan
justru membuatnya semakin parah.
Sebenarnya, persoalan mudah untuk mencari uang puluhan hingga ratusan triliun
per tahun bagi Perum Perhutani dengan menguasai lahan seluas 2,4 juta hektar.
Caranya? Ide Ali Sadikin saat menjadi Gubernur Jakarta pada 1966-1977 mungkin
layak dipertimbangkan. Daripada judi dan prostitusi masih berpraktik secara
sembunyi-sembunyi, jadikan saja Pulau Jawa seperti Makau atau Tanah Genting di
Malaysia. Toh, yang dikedepankan sama-sama kepentingan bisnis!
Penulis Saat ini Bekerja di Perum Perhutani dan Liaison Officer Orang Utan
Republik Education Initiative (OUREI); Pendapat Pribadi
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
