Salam sejahtera buat kita semua,
Saya juru bicara Gerakan Pejuang Nasib (GEPENA), dengan ini mengirim berita
tentang peliputan yang dilakukan oleh teman-teman media, baik lokal maupun
nasional terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GEPENA yang ditujukan
kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruki NAD-NIAS Pusat di Banda Aceh.
Korban yang berasal dari kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh
Barat daya, Tapak Tuan dan Singkil bertolak secara konvoi ke BRR di Banda Aceh
pada hari kamis tanggal 3 april 2008 dengan menggunakan truk, mini bus dan
kenderaan pribadi untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut BRR agar
merealisasikan dana rehab sama sebagai mana yang pernah diberikan kepada korban
yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar, yaitu sebesar Rp.15.000.000/KK.
Korban dari ke enam kabupaten tersebut menolak penurunan dana rehab yang pernah
dijanjikan oleh BRR, yaitu dari Rp.15.000.000 menjadi R.2.500.000.
Sampai hari ini korban tersebut masih bertahan di Mesjid Jamik Lueng Bata Banda
Aceh. korban tidak akan pulang ke daerah masing-masing sebelum tuntutan mereka
dipenuhi yaitu merubah kebijakan Kuntoro Mangkusubroto Rp. 2.500.000 menjadi
Rp. 15.000.000. berikut beritanya
Pengungsi Tolak Dana Rehab Rp 2,5 juta, Dinilai Tidak Manusiawi
Sabtu, 5 April 2008 | 06:04 WIB BANDA ACEH, KOMPAS – Ratusan pengungsi korban
bencana gempa dan tsunami dari wilayah Aceh Barat dan Aceh Jaya, Jumat (4/4),
mendatangi kantor pusat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Nias di kawasan Luengbata, Kota Banda Aceh. Mereka menolak dana
rehabilitasi yang ditawarkan oleh BRR senilai Rp 2,5 juta untuk satu unit rumah.
Dalam orasinya, warga menuntut BRR untuk melakukan verifikasi ulang terhadap
seluruh rumah bantuan yang telah diterima dan digunakan warga sampai saat ini.
Verifikasi itu diperlukan untuk menilai kerusakan rumah bantuan yang telah
dibangun oleh BRR dan lembaga-lembaga donor lainnya. Warga, dalam kesempatan
yang sama, menolak seluruh bentuk verifikasi yang pernah dilakukan oleh BRR
karena dinilai tidak dilakukan dengan benar.
Tidak Manusiawi
Cut Mawardi (60), warga Ujong Baru, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, didepan
massa pendemo mengatakan, dana rehabilitasi yang diberikan oleh BRR sangat
tidak layak digunakan untuk melakukan perbaikan bangunan rumah bantuan. Dana
rehabilitasi yang ditawarkan tersebut, kata Cut Mawardi, sama sekali tidak
mencukupi untuk memperbaiki satu bagian tertentu di rumah. “Harga-harga sudah
melambung. Dananya sama sekali tidak cukup,” katanya.
M. Jafar Yatim (53), warga Simpang Metro, Johan Pahlawan-Aceh Barat,
mengatakan, sampai saat ini dirinya sama sekali belum mendapatkan bantuan rumah
yang telah dijanjikan oleh BRR. Saat ini dirinya tinggal di rumah milik
saudara-saudaranya yang masih berdiri kokoh meski diguncang gempa di wilayah
tersebut.
Jafar, yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang ikan keliling ini mengatakan,
rumah yang dihuninya sebelum gempa dan tsunami hancur hampir di seluruh bagian.
Meski masih ada yang tersisa, katanya, rumah itu sangat tidak layak untuk
dihuni dirinya dan keluarganya.
Dia memperhitungkan, untuk melakukan perbaikan secara minimal rumah miliknya
yang hancur karena gempa dan tsunami, lebih dari Rp 50 juta. Namun, hitungan
minimal yang harus diperolehnya agar rumah dapat digunakan kembali adalah Rp 28
juta. “Jadi, kalau hanya Rp 2,5 juta, sama sekali tidak cukup. Bukan tidak
cukup lagi, tapi tidak manusiawi,” katanya.
Dia mengatakan, untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak berat,
dibutuhkan bersak-sak semen, besi, papan kayu dan sebagainya. Angka yang
ditawarkan oleh BRR, katanya, sama sekali tidak mencukupi kebutuhan untuk
memperoleh satu bahan bangunan saja. “Untuk beli semen saja mungkin snagat
tidak cukup,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sejak tahun 2005 lalu sebenarnya BRR sudah
memberikan kartu berwarna hijau kepada warga yang rumah atau harta bendanya
rusak karena tsunami. Termasuk dirinya. Namun, sampai sekarang, sama sekali
tidak ada kelanjutannya dari pihak BRR. “Jadi, yang ada hanya data-data saja.
Tidak ada kelanjutannya,” kata Jafar lagi.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana BRR NAD Nias Faisal
Putra, yang menemui para pendemo, mengatakan, pihaknya tetap tidak akan
mencabut keputusan lembaganya yang akan memberikan dana rehab-rekon sebesar Rp
2,5 juta per kepala keluarga. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan kondisi
yang ditemui pihaknya di lapangan.
Lebih lanjut dia mengatakan, hasil verifikasi selama tiga tahun lembaga ini
bekerja, sebenarnya terjadi pengurangan atau selisih sekitar 44.000 rumah dari
kebutuhan untuk dua wilayah, yaitu Nias dan NAD. Pada awal-awal tsunami, jumlah
rumah yang dibutuhkan di Aceh sekitar 64.000 unit. Sedangkan di Nias dibutuhkan
sebanyak 20.000 unit.
“Setelah dilakukan verifikasi, ternyata banyak terjadi kepemilikan ganda. Yang
dibutuhkan di NAD sebenarnya hanya 42.000 unit saja. Selisih totalnya cukup
besar,” katanya.
Pada kesempatan itu, Faisal mengatakan, pihaknya tidak memiliki dana yang cukup
untuk memberikan dana rehab sesuai yang diinginkan oleh para pendemo.
Hal tersebut dibantah oleh juru bicara pendemo, Rahmat Hidayat. Menurutnya,
banyak kecurangan yagn dilakukan oleh para petugas pelaksana BRR di lapangan
yang seharusnya tidak dilakukan karena berimbas pada kesejahteraan para korban
gempa dan tsunami di wilayah itu.
“Banyak petugas yang sebenarnya tidak mendatangi langsung para korban. Selain
itu, banyak data yang dimanipulasi karena wilayah yang sebenarnya tidak terkena
dampak gempa dan tsunami yang parah, mendapatkan jatah bantuan yang lebih baik
dibanding wilayah yang terkena langsung,” terangnya.
Para pendemo, yang sebagian besar adalah perempuan, menyatakan akan tetap
bertahan di Banda Aceh sampai BRR memberikan keinginan mereka, yaitu dana rehab
Rp 15 juta. Sama seperti yang diberikan kepada korban yang ada di Banda Aceh
dan Aceh Besar.
Harian Rakyat Aceh Ahad, 6 April 2008 | 05:31
Irwandi Menerima, Kuntoro Menolak
Soal Tuntutan Dana Rehab Rumah Korban Tsunami Pantai Barat-Selatan Rp15 Juta
BANDA ACEH–Upaya para korban tsunami pantai barat-selatan Aceh untuk
mendapatkan hak bantuan dana rehab rumah sebesar Rp15 juta, terus dilakukan.
Tak mempan melalui aksi demo di Kantor BRR Aceh Nias di Lueng Bata, ratusan
warga yang turut didampingi mahasiswa gelar aksi di Meuligoe Gubernur Aceh.
Hasilnya, Gubernur Irwandi Yusuf setuju memberikan dana rehab rumah korban
sebesar Rp15 juta per KK seperti yang diperjuangkan selama ini.
Sayangnya, Kepala Badan Pelaksana BRR Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto tetap
bersikukuh tidak akan memberikan dana yang seperti yang dituntut warga.
Alasannya, BRR tak mungkin mengubah kebijakan bantuan sosial perbaikan rumah
yang telah ditetapkan Rp2,5 juta kepada setiap penerima manfaat.
Pada aksi di Meuligoe Gubernur Aceh Sabtu kemarin, Gubernur Irwandi menerima
lima perwakilan warga guna membicarkan tuntutan mereka. Kelimanya adalah
koordinator lapangan Kausar, penanggung jawab aksi Fikriadi, dan tiga ibu-ibu.
Turut hadir dalam pertemuan itu Setdaprov Husni Bahri TOB, Wakil Ketua DPR Aceh
Raihan Iskandar bersama anggotanya Jamaluddin T Muku. Dalam pertemuan itu,
disebut-sebut juga dihadiri Wisnu Boroto dan Faisal Putra dari BRR.
Delegasi para warga yang diwakili oleh ketiga ibu-ibu tersebut, tak bisa
membendung air matanya saat menceritakan penderitaan atas kondisi yang mereka
alami kepada Irwandi.
Usai pertemuan sekitar pukul 13.15 WIB, lima perwakilan pengunjuk rasa kembali
ke barisannya seraya menyatakan Gubernur dan DPR Aceh menyepakati tuntutan
mereka. “Hasil pertemuan tadi, gubernur dan DPR Aceh sepakat atas semua
tuntutan kita,” teriak Kausar.
Hasil pertemuan itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang juga Wakil Ketua Bapel
BRR NAD-Nias bersama DPR Aceh merekomendasikan beberapa kesepakatan tentang
tuntutan sekitar 700 warga berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh
Singkil, Abdya dan Tapaktuan.
Raihan Iskandar ditemui Rakyat Aceh menyatakan, kesepakatan itu meliputi
keharusan BRR melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan dana rehab rumah
korban tsunami. Kecuali itu, BRR juga harus memenuhi tuntutan dana rehab Rp15
juta per unit rumah.
Selain itu, BRR harus memublikasikan langkah-langkah verifikasi berikutnya ke
media massa. Tak kalah menariknya, pertemuan itu juga mendesak BRR agar
membayar ongkos pulang pengunjuk rasa hingga ke kampung masing-masing.
“Hitungan awalnya, BRR sudah menyalurkan Rp15 juta, seperti di Banda Aceh dan
Aceh Besar. Dana perbaikan rumah korban tsunami lainnya juga harus sebanyak
itu, agar tidak terjadi kesenjangan sosial,” tukas politisi PKS ini.
Sekitar pukul 15.45 WIB, Sekdaprov Husni Bahri TOB dan Wakil Ketua DPRA Raihan
Iskandar sempat mengunjungi titik kumpul para warga di kompleks Masjid Jamik,
Lueng Bata, yang sudah empat hari bertahan bertahan di sana.
Namun Husni Bahri TOB Raihan Iskandar dikabarkan tiba-tiba menghilang. Warga
menduga keduanya kabur harus memberikan tanda tangan di atas kertas terhadap
hasil kesepakatan Pendopo.
Juru bicara Gerakan Pejuang Nasib (Gapena) Rahmat Hidayat menyatakan, aksi
lanjutan diperkirakan akan tetap dilakukan Senin besok. Kendati Gubernur Aceh
yang juga Wakil Ketua Bapel BRR NAD-Nias telah menandatangani kesepakatan,
namun petinggi BRR belum menyetujui.
“Kami harus rapat dulu. Kalau memang BRR juga tidak memenuhi tuntutan kami
sebagaimana telah disepakati Gubernur dan DPR Aceh, maka kami terpaksa akan
lanjutkan aksi lagi,” tegas Rahmat Hidayat yang diamini Fikriadi, penanggung
jawab aksi. (Mag-20)
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
[Non-text portions of this message have been removed]
