Majelis Dzikir Nurussalam bukanlah majelis kelas kampung. Majelis ini
didirikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan menjelma
menjadi sebuah yayasan. Punya cabang di hampir seluruh provinsi,
sejumlah kerabat dan kolega SBY duduk sebagai pengurus yayasan,
sementara penyokong dananya adalah sejumlah pengusaha. Apa hubungannya
dengan Gunawan Jusuf?

oleh Rusdi Mathari
TAK ADA YANG SALAH DENGAN KEBERADAAN SEBUAH MAJELIS ZIKIR. Sebagai
wadah untuk mengingat Tuhan, majelis zikir tentulah diharapkan membawa
perubahan  positif pada perilaku manusia. Mungkin karena itu, Presiden
SBY merasa perlu mendirikan majelis zikir, yang dia beri nama
Nurussalam atau cahaya keselamatan.  Majelis yang didirikan SBY sejak
Pemilu Presiden 2004 belakangan dikelola oleh sebuah yayasan tersendiri.

Selama empat tahun berdiri majelis ini sudah sering menggelar acara
zikir bersama di berbagai kota. Pada 24 Februari silam, misalnya,
Nurussalam Jawa Timur mengadakan acara zikir dan doa bersama di Masjid
al Akbar, Surabaya. Suara Surabaya  menulis, sekitar 40 ribu orang
datang ke al Akbar untuk mengikuti acara zikir dan doa tersebut.
Mewakili SBY pada acara itu, tampil Kurdi Mustofa Ketua Pengawas
Yayasan Nurussalam. Selain terlibat di Nurussalam, Kurdi Mustofa
adalah tentara berpangkat Brigjen  yang pernah menjadi anggota tim
kampanye SBY dalam Pemilu Presiden 2004 dan kini menjabat sekretaris
pribadi Presiden SBY. 

Pernah pula Nurussalam menerbitkan buku berjudul Kejamnya Fitnah pada
Agustus 2007. Buku ini merupakan kumpulan khotbah Jumat dari H.
Mohammad Hidayat di Masjid Baitulrrahim yang terletak di lingkungan
Istana Presiden. Mohammad Hidayat adalah  Khatib Anggota Dewan Syariah
Nasional MUI Pusat dan Wakil Pemimpin Umum majalah Dzikir, media
bulanan yang juga diterbitkan oleh Nurussalam. Secara keseluruhan buku
itu berisi tulisan yang memuat sejumlah dalil agama tentang bahaya
fitnah dan keistimewaan orang yang difitnah di sisi Tuhan. Namun buku
itu juga mengingatkan orang kepada ketegangan politik antara SBY
dengan Amien Rais, yang terjadi dua bulan sebelumnya— menyusul
pengakuan Rokhmin Daruri soal aliran dana nonbujeter Departemen
Kelautan dan Perikanan. 

Pak Menteri pada pemerintahan Megawati itu di zaman pemerintahan SBY
didakwa melakukan korupsi tapi di pengadilan Rokhmin justru
membeberkan fakta yang mengejutkan: dana nonbujeter departemennya
mengalir kepada tokoh penting, sejumlah anggota DPR, sejumlah partai
politik dan sejumlah tim sukses presiden pada Pemilu 2004. Amien Rais
bukan saja  mengakui menerima dana dari Rokhim tapi juga lalu
menyebutkan ada salah satu calon pasangan presiden yang bertarung
menerima bantuan dana asing. Selentingan Amien Rais rupanya membuat
SBY meradang hingga Presiden RI itu perlu menggelar jumpa pers usai
salat Jumat 25 Mei 2007, hanya untuk membantah pernyataan Amien Rais.
"Tuduhan ini sungguh keterlaluan, fitnah yang kejam. Naudzubillah,"
kata Presiden SBY dengan nada marah waktu itu.

Beberapa nama yang mengurus Nurussalam adalah orang-orang yang dikenal
baik oleh publik. Di luar Kurdi Mustofa, antara lain tercantum nama
SBY dan putra sulungnya Eddy Baskoro Yudhoyono; SBY menjadi pembina
dan Eddy Baskoro menjabat sebagai sekretaris. Untuk bendahara ada nama
 H. Hartanto Eddie Wibowo dan  Aziz Mochdar dan 

Hartanto Edhie Wibowo adalah adik laki-laki dari  Ibu Negara Ani
Yudhoyono dan seorang pengusaha, yang namanya tercatat sebagai
komisaris pada PT Power Telecom, perusahaan yang dimiliki Keluarga
Tjokrosaputro. 

Adapun Aziz Mochdar adalah pengusaha atau tepatnya pelaku bisnis dan
pernah tercatat sebagai pemegang saham PT Bimantara Citra antara lain
di SCTV (dulu), PT Satelindo, PT Duta Nusabina Lestari dan PT Asri
Wahana Intinusa. Azis Mochtar merupakan adik dari Muchsin Mochdar.
Nama yang disebut terakhir adalah ipar dari B.J. Habibie, Presiden RI
ketiga.

Bersama Gunawan Jusuf, Aziz Mochdar merupakan pemilik dari PT Senni
Cahaya, sebuah perusahaan patungan yang kepemilikan sahamnya
masing-masing dimiliki PT Wibhuti Haemmesyaa (81 persen) and PT
Makindo Tbk (19 persen). Sebanyak 98 persen saham Wibhuti dimiliki
oleh Aziz Mochdar dan sisanya dikantongi oleh PT Garuda Panca Artha.
Adapun saham Garuda Panca Artha, 98 persen dimiliki oleh Rachminiwaty
Jusuf, istri Gunawan Jusuf (Makindo).

Panca Artha kini bersiap menghadapi upaya Peninjauan Kembali yang
diajukan oleh Kelompok Salim menyusul sengketa antara keduanya
memperebutkan lahan tebu seluas kurang lebih 52 ribu hektare di
provinsi Lampung. Grup Salim mengajukan PK, karena dalam tiga kali
proses pengadilan, dari mulai pengadilan di tingkat pertama hingga
kasasi di Mahkamah Agung, hakim memenangkan Panca Artha. 

Selain bersiap berperang di tingkat PK, baik Grup Makindo (Gunawan
Jusuf) maupun Grup Salim (Franky Welirang), kini juga siap bertarung
di ruang publik melalui media: Gunawan Jusuf akan menerbitkan koran
ekonomi, dan Franky Welirang juga akan menerbitkan koran yang sama.
Franky menggandeng Dahlan Iskan, Gunawan Jusuf menggandeng
wartawan-wartawan bursa. 

Di Yayasan Majelis  Dzikir  SBY `Nurussalam' itu, nama Gunawan Jusuf
tak tercantum tentu saja. 

*Artikel lain "Apa Kabar Pajak Asian Agri?" dan "Hari-Hari Terakhir
KS" di http://www.rusdimathari.wordpress.com






Kirim email ke