TOR Musyawarah Kaum Muda NU (KMNU) "Mengembalikan arah gerakan NU"
bismillahirrahmanirrahiem Akhir-akhir ini orientasi gerakan NU (Nahdlatul Ulama) secara pelan- pelan tapi pasti mulai bergeser dari garis yang diperjuangkan pendiri-pendirinya. Gerakan dan perjuangan NU tidak lagi diarahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat melainkan sudah terseret ke dalam kepentingan politik sesaat. Sejak NU mengikrarkan diri untuk tidak terlibat dalam politik praktis (khittah 1926), justeru banyak elit-elit NU yang memanfaatkan organisasi ini sebagai gerbong untuk memenangkan salah satu calon atau partai politik tertentu. Bahkan, tidak sedikit tokoh- tokoh NU yang terjun ke politik praktis, baik dengan mencalonkan diri sebagai peserta pilkada maupun menjadi tim sukses dari calon tertentu. Kondisi "kurang sehat" yang dialami NU saat ini menunjukkan ketidakberdayaan tokoh NU dalam menahan diri dari godaan politik praktis yang sesungguhnya menjadi domain partai politik. Kalau terus dibiarkan, dikhawatirkan NU akan melupakan gagasan dasar atau khittahnya sebagai organisasi sosial keagamaan dan keumatan. Pada akhirnya, NU akan semakin jauh dan dijauhi umatnya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada awal kelahirannya mengklaim sebagai sayap politik NU malah terlena dengan urusannya sendiri. PKB tidak mampu menampung aspirasi dan menyalurkan syahwat politik nahdliyyin. Selama ini PKB tidak mampu membawa politik kemaslahatan NU dalam politik praktis. Bahkan terjebak dalam status qua yang tidak bisa mewujudkan perubahan. Oleh karena itu, Kami sebagai Kaum Muda NU (KMNU) Kabupaten Cirebon merasa bertanggungjawab untuk mengawal arah gerakan NU agar tetap konsisten pada khittahnya sebagai Organisasi sosial-keagamaan. Kami juga berhak mengingatkan pemimpin-pemimpin kami yang terpesona oleh manisnya kekuasaan dan terlena meninggalkan urusan keumatan. Sebagai bentuk seruan moral, Kami Kaum Muda NU (KMNU) Kabupten Cirebon merekomendasikan: 1. setiap orang NU memiliki kebebasan dalam memilih atau dipilih (mencalonkan diri), namun tidak boleh membawa institusi NU atau simbol dan fasilitas NU. 2. menginstruksikan kepada Pengurus NU untuk tidak menjadi tim sukses atau juru kampanye dalam pemilu/pilkada. 3. menetapkan sangsi administratif untuk menonaktifkan Pengurus NU yang terlibat sebagai Tim Sukses,Tim Kampanye, atau mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada. 4. Dan apabila seluruh pengurus terlibat menjadi tim sukses, tim kampanye atau mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada, maka menghimbau kepada PWNU/PCNU untuk segera mengadakan Konferensi Luar Biasa (KLB). 5. menghimbau kepada PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk membawa politik kemaslahatan dan politik kebangsaan NU, menampung aspirasi dan menyalurkan syahwat politik warga NU. 6. mengingatkan kembali kepada Pengurus NU untuk senantiasa menjaga dan membentengi umatnya dengan paham ahlussunah wal jamaah, mewaspadai maraknya pemikiran, paham, organisas, partai politik, maupun gerakan wahabiyah yang akhir-akhir ini banyak meracuni kaum nahdliyyin. 7. seiring dengan adanya larangan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terhadap ajaran Akhmadiyah, kami menghimbau kepada Negara untuk melindungi dan menjaga hak-hak warganya, termasuk hak beragama dan berkeyakinan. Pesantren Babakan, 20 April 2008
