MAJALAH TEMPO
Edisi. 38/IX/28 April - 04 Mei 2008 
  
      Opini  
 
Riset atau Spionase 
  
Banyak hal membuat kegiatan laboratorium Namru-2 di Jakarta kerap mengundang 
kecurigaan. Yang utama adalah statusnya sebagai bagian dari organisasi Angkatan 
Laut Amerika Serikat. Setelah itu, aktivitas para anggotanya yang rajin memburu 
virus penyakit ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah rawan dan 
terpencil. Ditambah lagi, personel militer AS yang bertugas ternyata memiliki 
paspor diplomat dan kadang mengirim atau menerima paket berisi virus dari dan 
ke berbagai kawasan dunia melalui jalur pos diplomatik. Laboratorium ini juga 
terkesan tertutup dan dijaga ketat. Walhasil, tak diperlukan daya imajinasi 
terlalu aktif bagi warga Indonesia untuk mencurigai lembaga ini sebagai bagian 
dari jaringan spionase Amerika Serikat di bidang senjata biologis.

Kecurigaan ini terbukti selalu muncul setiap kali terjadi perubahan 
pemerintahan atau pergantian pejabat tinggi di bidang keamanan atau kesehatan. 
Uniknya, kehebohan yang biasanya dimulai dengan perintah atau surat seorang 
pejabat baru untuk mengkaji ulang atau menutup Namru-2 selalu berujung pada 
kesenyapan. Kegiatan rutin institusi yang bekerja sama dengan badan penelitian 
dan pengembangan Departemen Kesehatan ini pun terus berlangsung, bahkan hingga 
kini.

Apa yang terjadi? Rupanya, setiap kali pengkajian dilakukan, termasuk yang baru 
saja dilakukan awak majalah ini, akhirnya disimpulkan bahwa berbagai kecurigaan 
itu ternyata berlebihan. Kendati berada di bawah Dinas Angkatan Laut Amerika 
Serikat, kegiatan utama Namru-2 adalah di bidang penelitian ilmu kesehatan. 
Personelnya pun hampir 90 persen warga Indonesia. Hasil penelitian mereka juga 
dilaporkan secara terbuka di jurnal ilmiah di bidang kedokteran. 

Bahwa mereka pernah mengumpulkan sampel darah anggota TNI atau mengirim dan 
menerima virus, ternyata hal itu atas permintaan pihak berwenang nasional. 
Bahkan kehadiran Namru-2 pun karena permintaan Menteri Kesehatan Indonesia, 
yang meminta bantuan pemerintah Amerika Serikat mengatasi mewabahnya penyakit 
campak dan malaria, empat puluh tahun silam. Hasil kerja lembaga ini pun 
rupanya dikenal luas di dunia medis internasional. Buktinya, Organisasi 
Kesehatan Dunia, lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakui 
Namru-2 sebagai referensi dalam memantau perkembangan virus penyakit menular 
seperti malaria dan flu burung.

Kinclongnya citra Namru-2 di kalangan medis internasional ini, sayangnya, tak 
selalu selaras dengan kepentingan nasional. Itu sebabnya kehadiran laboratorium 
ini di Indonesia memang perlu dikaji secara berkala. Kehadiran personel 
kesehatan dari Dinas Angkatan Laut Amerika mungkin bukan masalah pada saat 
Perang Dingin masih berlangsung dan kemampuan Organisasi Kesehatan Dunia belum 
memadai, empat dekade silam. Kini, ketika Perang Dingin telah usai dan kerja 
sama multilateral terus berkembang, fungsi Namru-2 mungkin lebih tepat diambil 
alih oleh lembaga yang mempunyai kemampuan sedikitnya sama di bawah naungan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pengambilalihan fungsi ini, jika dilakukan, tentu harus secara elegan. 
Pemerintah Indonesia dan Amerika perlu duduk bersama untuk menemukan cara yang 
paling optimal dalam mengembangkan kerja sama bilateral ini menjadi 
multilateral di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antaranya adalah 
dalam mencari solusi agar negara berkembang memiliki akses untuk mendapatkan 
vaksin pencegah wabah penyakit dengan harga yang terjangkau. 

Ini soal penting karena cukup sering terjadi perusahaan farmasi dari negara 
maju mengambil manfaat dari hasil riset lembaga internasional seperti 
Organisasi Kesehatan Dunia atau Namru-2 untuk membuat vaksin yang harganya tak 
terjangkau negara miskin. Padahal, penelitian yang menjadi sumber vaksin itu 
dilakukan di negara berkembang. Sungguh ironis, misalnya, jika rakyat Indonesia 
tak mampu membeli obat penangkal flu burung padahal vaksin itu dikembangkan 
dari virus yang berasal dari Indonesia.

Ironi ini dapat dicegah jika kesepakatan baru di antara lembaga riset dan 
industri farmasi internasional dapat disusun. Formula yang diterapkan 
sepatutnya mengacu pada kesepakatan bagi hasil kekayaan laut dalam perjanjian 
hukum laut internasional. Yaitu kekayaan bumi di wilayah internasional dibagi 
rata antara perusahaan yang menemukan serta mengelolanya dan lembaga yang 
mewakili kepentingan penduduk dunia.

Alternatif lain adalah meniru apa yang dilakukan Microsoft di Indonesia. 
Perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia ini menjual produk versi 
bahasa Indonesianya dengan harga jauh lebih murah ketimbang versi asli. Ini 
membuat jauh lebih banyak rakyat Indonesia yang mampu mengakses program buatan 
Microsoft tanpa merugikan perusahaan Amerika itu. Soalnya, mayoritas pemakai 
produk berbahasa Indonesia tak mampu membeli versi asli, dan produk ini tak 
diperkenankan dijual di luar Indonesia.

Semangat mencari solusi cerdas seperti inilah yang kini seharusnya menjadi 
landasan dalam mengkaji ulang kehadiran Namru-2 di Indonesia. Bila ini 
dilakukan, berbagai kecurigaan dan teori konspirasi yang meracuni hu-bungan 
antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kasus Namru-2 akan hilang. Sebagai 
penggantinya adalah persahabatan yang tulus dan saling menguntungkan. 
 
 
Edisi. 38/IX/28 April - 04 Mei 2008
  
      Laporan Utama 
 
 
Panas-Dingin Virus Namru
 
 
Namru dituduh melakukan aktivitas di luar penelitian. Sejak sepuluh tahun lalu, 
sejumlah menteri dan para petinggi lembaga keamanan meminta laboratorium 
Amerika Serikat di Jakarta itu ditutup. Masalah ini membelah sikap pejabat 
pemerintah. Kalangan intelijen menuding lingkaran dekat Presiden ikut bermain 
untuk kepentingan Washington.  
 
 
Obyek: Azithromycin
Sampel: 300 orang
[225 tentara, 75 penduduk sipil]
Lokasi: wilayah timur laut Papua
 
 
SEJUMLAH tentara peneliti itu membagi sampel dalam tiga kelompok berdasarkan 
asupan dosis azitromisin. Air minum disediakan, biskuit manis ditawarkan. Guna 
menguji kekuatan obat antibiotik untuk infeksi bakteri ringan dan sedang itu 
sebagai penangkal malaria, para sampel diambil darahnya.
Begitulah antara lain personel Naval Medical Research Unit No. 2 (Namru-2), 
yang memiliki laboratorium di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, 
beroperasi pada 2003. Delapan personel diturunkan ke Papua, ditemani enam 
peneliti lain, termasuk seorang dari Maryland, pusat lembaga milik Angkatan 
Laut Amerika Serikat itu. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal 
ilmiah pada tahun yang sama.
Namru 2 kini menjadi sorotan. Selain perpanjangan perjanjian yang mengatur 
lembaga itu belum jelas, personel warga negara Amerika yang dibekali kekebalan 
diplomatik juga jadi bahan keberatan beberapa kalangan. ”Kenapa laboratorium 
kesehatan di bawah militer?” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. ”Semua 
personel mereka masuk kemari menggunakan paspor diplomatik bersampul hitam,” 
kata seorang sumber Tempo di Departemen Luar Negeri.
Privilese ini dampaknya luar biasa. Kalangan intelijen menganggap status 
sebagai diplomat membuat semua personel Namru ”sulit disentuh kegiatan 
pengamanan”. Status itu juga membuat mereka tak bisa dikontrol. Mereka pun 
leluasa pergi ke pelbagai tempat di Indonesia. Padahal, kata seorang petinggi 
Badan Intelijen Negara, para personel Namru tetap saja serdadu, yang dibekali 
ilmu telik sandi. ”Mereka bisa saja melakukan kegiatan intelijen yang berkedok 
riset,” kata sang petinggi.
Namru 2 punya sejarah panjang di sini. Lembaga ini didirikan pada 1970 
berdasarkan perjanjian yang diteken Menteri Kesehatan G.A. Siwabessy dan 
Francis Galbraith, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta. Ini merupakan jawaban 
atas permintaan pemerintah Indonesia kepada Washington untuk ikut mengatasi 
malaria dan campak yang menggila.
Sejak tahun-tahun awal berdirinya, Namru selalu memunculkan desas-desus. 
Misalnya, disebutkan lembaga itu ikut membantu Orde Baru membersihkan 
orang-orang Partai Komunis Indonesia. Rumor lain yang beredar: Namru membuat 
senjata biologis, atau mengambil sampel darah tentara Indonesia. ”Itu cerita 
dari para penentang,” kata Harry Purwanto, Direktur Amerika Utara dan Tengah 
Departemen Luar Negeri.
Gosip sangar ini dibantah. Cameron R. Humes, Duta Besar Amerika di Jakarta, 
memastikan lembaga itu bekerja secara transparan. Jika ingin melakukan kegiatan 
gelap, kata dia, Namru tidak akan beroperasi di lokasi milik Departemen 
Kesehatan. Laboratorium ini berlokasi di kompleks Departemen Kesehatan, di 
seberang penjara Salemba. Di area yang sama berdiri Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, 
serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Laboratorium ini tak terbuka untuk umum. Pada Jumat pekan lalu, ketika Tempo 
diberi kesempatan masuk, seorang staf keamanan bersiaga di bagian depan. Ia 
memeriksa tas dan meminta tanda pengenal untuk ditukar dengan kartu tamu. Di 
lantai dasar dari gedung tiga lantai itu hanya ada sederet ruang kerja dan 
laboratorium penelitian nyamuk malaria. Ruang pembiakan nyamuk ada di sini.
Seorang staf menunjukkan beberapa lemari dengan sederet wadah plastik. Plastik 
berisi air yang dipenuhi jentik nyamuk. Di meja ada dua botol berisi jentik 
Toxorincaitis, jenis nyamuk yang tak mengisap darah dan hidup dari air madu. 
Jika dibiakkan di bak air, jasad renik ini memakan jentik nyamuk lain, termasuk 
Aedes aegepty, penyebar demam berdarah. ”Ini senjata biologisnya,” kata seorang 
staf sambil tertawa-tawa.
Riset, lain tidak, kata staf yang menemani Tempo. Menurut seorang staf warga 
Indonesia, Namru 2 terdiri dari empat program, yaitu riset yang berkaitan 
dengan penyakit menular akibat virus, bakteri, parasit, dan wabah penyakit yang 
belum dikenal. Ada tiga laboratorium di sini, plus satu laboratorium untuk 
menyimpan hewan percobaan—umumnya monyet.
Program riset Namru, menurut Menteri Kesehatan Siti Fadilah, memang sangat 
istimewa pada mula lembaga itu berdiri. Tapi tidak untuk saat ini. ”Sudah kalah 
dengan Lembaga Eijkman,” ujarnya. Eijkman adalah laboratorium biologi molekuler 
milik Kementerian Riset dan Teknologi yang berada di Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo, Jakarta.
l l l
 
Amerika sangat berkepentingan mempertahankan Namru 2. Presiden George Walker 
Bush pun memasukkan masalah ini dalam pernyataan bersama Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, saat ia berkunjung ke Indonesia, November 2006. Duta Besar 
Humes beralasan, tentara negaranya banyak terjun ke daerah tropis sehingga 
perlu mengetahui penyakit menular di daerah itu. Untuk itu Namru 2 sangat 
diperlukan.
Tapi reaksi Jakarta dalam satu dasawarsa ini berubah. Pejabat Indonesia 
beberapa kali merekomendasikan penutupan lembaga ini. Pada 9 November 1998, 
Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto mengirim surat 
ke Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan. Isinya, saran agar pemerintah 
mengakhiri kerja sama dengan Namru 2.
Tak hanya itu reaksi kontra dari pemerintah. Setahun kemudian, Menteri Luar 
Negeri Ali Alatas menyurati Presiden B.J. Habibie. Ia menilai keuntungan 
politis, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi Indonesia semakin kecil. 
”Sedangkan dampak negatifnya terhadap masalah keamanan makin menonjol,” Ali 
Alatas menulis dalam surat tertanggal 19 Oktober 1999.
Ali juga punya alasan tepat. Ia menghubungkan Namru dengan rencana Protokol 
Verifikasi Konvensi Senjata Biologis, yang ketika itu sedang dibahas di Jenewa, 
Swiss. Konvensi ini mewajibkan negara yang memiliki fasilitas biologi 
mendeklarasikan diri. Lalu ada proses investigasi, yang meliputi 500 kilometer 
persegi di sekitar laboratorium. Karena Namru di tengah kota, ia menganggap 
seluruh wilayah Jakarta bisa dimasukkan wilayah investigasi. Toh, Namru jalan 
terus.
Rezim baru juga menolak. Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri kabinet Abdurrahman 
Wahid, mengirim surat ke Duta Besar Robert S. Gelbard pada 28 Januari 2000. 
Isinya, pemerintah Indonesia menghentikan kegiatan operasional Namru. Tapi ia 
memberi catatan, Namru bisa dilanjutkan beroperasi melalui perjanjian yang 
saling menguntungkan. Kesempatan ini langsung disambar Gelbard pada hari yang 
sama, ”Kami siap bernegosiasi.”
Dua bulan kemudian, Alwi mengeluarkan nota diplomatik. Ia meng-anulir suratnya. 
Ia memutuskan, Indonesia siap merundingkan perjanjian yang baru. Selama 
perundingan, perjanjian 1970 dinyatakan masih berlaku. ”Dalam perundingan, 
pemerintah meminta agar peneliti Indonesia banyak dilibatkan,” kata Alwi, 
ketika dimintai konfirmasi tentang hal ini. ”Waktu itu Presiden Abdurrahman 
terus-menerus dilobi pihak Amerika melalui Menteri Alwi,” kata sumber Tempo.
Sejak itu dilakukanlah serangkaian pertemuan antara delegasi Indonesia dan 
Amerika: 5 Mei dan 8 Juni 2000, serta 18 Januari tahun berikutnya. Semuanya 
macet ketika pembicaraan berkaitan dengan status personel. Amerika minta semua 
warga mereka di Namru diberi imunitas, Indonesia menolak. ”Alasan mereka, ingin 
melindungi warganya pada saat krisis,” kata Harry Purwanto, yang kini memimpin 
delegasi Indonesia. 
Pernyataan keberatan terus menggelinding. Menteri Hassan Wirajuda, yang 
menggantikan Alwi di kabinet Megawati Soekarnoputri, pun mengambil sikap. Ia 
mengirim surat ke Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, 
serta Menteri Kesehatan. Di situ disebutkan, Namru tak pernah melaporkan hasil 
penelitian sejak 2000.
Pemerintah makin geram lantaran lembaga ini bekerja tak transparan. Hassan 
menulis pada 25 Agustus 2004, pemerintah dihadapkan pada beberapa penyakit 
menular seperti demam berdarah dan flu burung. Status bencana nasional untuk 
demam berdarah pun ditetapkan. Dalam situasi genting ini, Namru ternyata tak 
melakukan kegiatan penelitian. 
Pada saat yang sama, pemerintah mencatat peningkatan kesibukan yang luar biasa 
di Namru. Lembaga itu makin kencang mengimpor barang keperluan riset seperti 
obat-obatan, komputer, dan peralatan laboratorium. Tercatat ada 134 kali barang 
keperluan riset itu masuk lewat tas diplomatik. Barang pindahan untuk staf pun 
tak sedikit: 21 kali. Hassan merekomendasikan penutupan Namru, segera setelah 
sembilan proyek yang sedang berjalan usai.
Pemerintahan kembali berganti, dan Namru tetap saja beroperasi. Dua pekan 
setelah diangkat menjadi Menteri Kesehatan, menurut sebuah sumber di 
pemerintahan, Siti Fadilah memerintahkan penutupan Namru. Alih-alih membuahkan 
hasil, ia justru mendadak dipanggil Presiden Yudhoyono ke Istana. ”Bos besar 
minta keputusan itu dicabut,” kata sumber itu. Menteri Siti akhirnya tunduk 
dengan perintah Presiden, yang dalam pertemuan itu didampingi staf khususnya, 
Dino Patti Djalal.
Presiden Yudhoyono meminta hubungan dua negara terus diperkuat, termasuk kerja 
sama Namru. Ketika menerima Menteri Kesehatan Amerika Michael O. Leavitt pada 
17 Oktober 2005, ia berharap Namru bisa meningkatkan kapasitas ahli kesehatan 
Indonesia dalam menghadapi penyakit menular, termasuk flu burung. Pernyataan 
yang sama diulang tatkala Presiden Bush datang ke Bogor, November 2006.
Dari sini perundingan kembali dibuka. Pemerintah membentuk delegasi, yang 
dipimpin Direktur Amerika Utara dan Tengah. Anggotanya wakil dari Kementerian 
Politik, Departemen Pertahanan, Departemen Kesehatan, Markas Besar Tentara, 
Badan Intelijen Negara, juga Kantor Staf Khusus Presiden. Mereka bertemu 
delegasi Amerika pimpinan John Heffer, Deputi Kepala Misi Kedutaan, pada 9-10 
Januari 2007. Heffer ditemani pejabat Namru dan penasihat hukum dari Komando 
Angkatan Laut Amerika Wilayah Pasifik, Hawaii.
Tetap saja, perundingan mentok di status diplomat untuk personel. Indonesia 
hanya memberikan status itu untuk kepala atau direktur Namru dan wakilnya, 
sedangkan Amerika minta semua personel tanpa kecuali. Ada empat masalah besar 
lainnya yang jadi ganjalan, menurut Harry, antara lain soal permintaan 
Indonesia memasukkan klausul Konvensi Verifikasi Senjata Biologis (lihat: 
Perundingan Berbilang Tahun).
Sehari setelah perundingan yang mentok ini, tangan Istana datang. Dino Patti 
Djalal, staf khusus Presiden, mengirim surat ke Menteri Luar Negeri, Menteri 
Pertahanan, Panglima Tentara Nasional, Kepala Badan Intelijen Negara, dan 
Menteri Kesehatan. Ia meneruskan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia, yang 
menyatakan puas atas kerja sama dengan Namru.
Dino dalam suratnya menyatakan Namru sangat bermanfaat bagi Indonesia. Ia pun 
menganggap ada beberapa kesenjangan, antara lain pandangan Presiden yang 
menilai Namru sebagai kesempatan dan pihak lain yang menganggap lembaga itu 
sebagai ancaman. ”Pandangan ini menganggap Namru sebagai agen CIA, penyebar 
penyakit menular, dan pabrik senjata biologis sehingga perlu selalu ditekan dan 
dikucilkan,” Dino menulis.
Kalangan intelijen, menurut sumber, tersinggung dengan isi surat itu. Mereka 
menuduh Dino memainkan kepentingan Amerika, yang ingin mempertahankan Namru 
dengan pelbagai cara. ”Dalam sebuah perundingan, Dino pernah datang dan main 
gebrak meja, dia selalu bicara mengatasnamakan Presiden, yang tetap meminta 
Namru dilanjutkan,” kata sumber Tempo di Departemen Luar Negeri. 
Ketika dikonfirmasi soal surat itu, Dino tak membantah atau membenarkan. ”Saya 
nggak bisa mengomentari dokumen negara yang bocor,” kata juru bicara 
kepresidenan itu dengan nada tinggi. ”Membocorkan dokumen negara itu kriminal, 
bisa ditangkap tuh.” Soal tuduhan ia bekerja untuk Amerika, Dino menjawab 
singkat: ”Nonsense.”
 
 
WMU, Budi Setyarso, Wahyu Dhyatmika, Yugha E., Gabriel Yoga, Bunga M.
 
 
Sengketa
 
Inilah masalah besar yang belum memperoleh titik temu. Indonesia akan menutup 
Namru-2 bila klausul ini ditolak.
 
 
Masalah  Indonesia Amerika

 
 
Masa Perjanjian  5 tahun  10 tahun

 
 
Mitra Namru  Departemen Kesehatan dan Komite Bersama  Keberatan

 
 
Status Personel  Hanya kepala dan wakil memiliki kekebalan diplomatik  Semua 
personel warga negara Amerika

 
 
Senjata Biologis  Memasukkan konvensi antisenjata biologis  Menolak

 
 
Sampel  Perjanjian perpindahan material dimasukkan  Menolak

 
 
 
Sejarah Namru
 
1853
Kongres Amerika menyetujui pembangunan Naval Medical Research Unit di Brooklyn, 
New York .
 
1968
Menteri Kesehatan Dr G.A. Siwabessy meminta Amerika membantu Indonesia 
mengatasi campak dan malaria. 
 
16 Januari 1970 
Namru-2 resmi berdiri di Indonesia, ditandai dengan penandatanganan perjanjian 
oleh Siwabessy dan Francis Galbraith, Duta Besar Amerika di Jakarta. Tidak ada 
batas waktu, tapi di situ disebutkan sebelum 10 tahun pembatalan harus 
disepakati dua negara. Adapun pembatalan setelahnya bisa dilakukan sepihak.
 
9 November 1998
Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal 
Wiranto mengirim surat ke Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri. Isinya, 
penilaian bahwa Namru tak bermanfaat sehingga kerja sama perlu diakhiri.
 
19 Oktober 1999
Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengirim surat ke Presiden B.J. Habibie, meminta 
perjanjian Namru ditinjau ulang.
 
28 Januari 2000 
Indonesia menghentikan sepihak program Namru-2 melalui surat yang dikirim 
Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Tapi pemerintah menyatakan bersedia berunding 
untuk memperoleh kerja sama saling menguntungkan. Pada hari yang sama, Kedutaan 
Amerika menjawab siap berunding.
 
25 Agustus 2004 
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengirim surat ke Menteri Koordinator 
Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, serta Menteri Kesehatan. Isinya, 
rekomendasi penutupan Namru segera setelah proyek yang sedang berjalan selesai. 
 
November 2004
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menutup Namru, tapi langsung dibuka 
kembali atas perintah Presiden.
 
7 November 2006
Rapat koordinasi menteri bidang politik dan keamanan membahas rencana 
kedatangan Presiden Amerika George W. Bush dan Namru.
 
20 November 2006 
Bush bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Dalam 
pernyataan bersama kedua kepala negara, Namru termasuk yang ditekankan.
 
9-10 Januari 2007
Delegasi Indonesia dipimpin Harry Purwanto, Direktur Amerika Utara dan Tengah, 
dan delegasi Amerika bertemu di Jakarta. Beberapa klausul menjadi perdebatan, 
dan hingga kini belum disepakati.
 
November 2007 
Indonesia memberikan draf akhir ke Washington, dengan memasukkan 
klausul-klausul yang tetap tidak disetujui Amerika.
 
1 April 2008 
Menteri Kesehatan Amerika Michael O. Leavitt berkunjung ke Indonesia dan 
membahas perpanjangan Namru-2. 
 
18 April 2008
Departemen Kesehatan melarang pengiriman sampel ke Namru-2 hingga 
ditandatangani perjanjian baru.   
 
 
 
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger .yahoo.com  


      
____________________________________________________________________________________
Be a better friend, newshound, and 
know-it-all with Yahoo! Mobile.  Try it now.  
http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke