Essay – PERLUKAH NARASUMBER DIBAYAR?
 
Oleh Satrio Arismunandar
 
Dalam praktik kerja jurmalis, yang menuntut kita mewawancarai narasumber 
tertentu, sering muncul pertanyaan: Apa yang harus kita lakukan, jika nara 
sumber itu meminta bayaran atas wawancara, atau informasi yang ia sampaikan 
pada kita? 
 
Dari segi etika jurnalistik, apakah jurnalis dibolehkan membayar narasumber, 
demi memperoleh informasi dari mereka? Dilihat dari sudut lain, apakah 
narasumber memang perlu dibayar?
 
Saya pikir tidak ada jawaban tunggal dan sederhana untuk pertanyaan-pertanyaan 
ini. Saya cenderung melihatnya secara kasus per kasus. Untuk memberi kejelasan, 
saya akan mencoba menampilkan beberapa contoh kasus. Saya akan gunakan contoh 
praktik di media televisi.

Pertama, jangan pukul rata semua program TV. Memberi honor untuk narasumber 
biasanya hanya dilakukan untuk program-program yang bersifat khusus, terutama 
magazine. Bukan di program bulletin. Jurnalis Trans TV rasanya tak pernah 
membayar narasumber untuk liputan hard news di program Reportase Pagi, 
Reportase Petang, ataupun Reportase Malam. 


Di Trans TV dan sejumlah stasiun TV lain, disediakan honor untuk narasumber 
atau pakar, yang diundang untuk diwawancarai di studio. Jumlah honornya tidak 
besar amat, dan biasa disebut sebagai ongkos transportasi atau "pengganti 
ongkos taksi." 
 
Ya, mereka kan telah meluangkan waktu dan tenaga untuk datang ke studio Trans 
TV, meski sebenarnya tak ada kewajiban apapun untuk memenuhi undangan Trans TV. 
Jadi honor ini menjadi semacam pengganti atau kompensasi, atas kerugian waktu 
dan capek lelah, karena telah mau repot datang ke Trans TV. 
 
Terkadang, penghargaan pada narasumber itu tidak selalu diberikan dalam wujud 
uang. Trans TV bisa memberikan souvenir, seperti T-shirt, topi, jam dinding, 
atau jaket berlogo Trans TV kepada narasumnber. Hal ini juga biasa dilakukan 
untuk narasumber yang “tidak membutuhkan honor.” Misalnya, apakah memberi honor 
standar Rp 400 ribu cukup layak dan “sopan,” untuk narasumber sekelas Wakil 
Presiden Jusuf Kalla?  


Kedua, kita harus membedakan tipe narasumbernya. Misalnya, jika narasumber itu 
adalah seorang pejabat publik, yang gajinya dibayar dengan uang rakyat, untuk 
melayani rakyat. Salah satu kewajiban pejabat publik adalah bersikap transparan 
dan bersedia membuka akses informasi, untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan 
publik. 


Bagi seorang Menteri atau pejabat di Departemen Kesehatan, (bagian dari) 
tugasnya adalah menyampaikan informasi, tentang kebijakan atau dampak kebijakan 
tertentu di bidang kesehatan pada rakyat. Karena itu, sangat tidak etis jika 
mereka minta dibayar, untuk memberikan informasi yang memang sudah menjadi hak 
rakyat. 


Tetapi, kini bandingkanlah dengan narasumber yang sangat berbeda. Seperti, 
seorang tukang becak miskin, yang istrinya sakit kanker, dan ketiga anaknya 
sudah berhari-hari
tidak makan nasi, karena tak ada cukup uang buat beli beras. 
 
Kemudian, datanglah tim liputan dari program Kejamnya Dunia Trans TV, yang 
memprofilkan mereka, dan men-set adegan yang bisa memancing emosi penonton 
Trans TV. Hal itu berdampak pada diperolehnya angka rating yang tinggi, dan 
pemasukan iklan yang tinggi pula untuk Trans TV.


Dalam situasi demikian, apakah salah jika Trans TV memberikan honor pada 
mereka? Ingat, pengambilan gambar itu menuntut waktu khusus dari si narasumber 
(tukang becak dan keluarganya). Tukang becak itu tak bekerja, dan tak dapat 
pemasukan uang, karena melayani permintaan liputan (wawancara, set up sequence, 
dan lain-lain). 
 
Jadi, honor itu sifatnya sebetulnya sebagai ganti rugi, karena liputan Trans TV 
sedikit banyak membuat "terganggunya" siklus hidup si narasumber dan aliran 
nafkahnya. Yang harus dicatat pula, berbeda halnya dengan pejabat publik, sejak 
awal tidak ada kewajiban apapun juga dari tukang becak itu untuk melayani tim 
liputan Trans TV! 
 
Kalau mereka bersikukuh menolak diliput, tak ada satu aturan atau ketentuan 
apapun yang akan menyalahkan mereka. Karena, mau diliput atau tidak, sepenuhnya 
adalah hak dari tukang becak ini dan keluarganya untuk menentukan. 
 
Jadi, sekali lagi, honor itu sebetulnya bukan "bayaran", tetapi lebih sebagai 
ganti rugi kepada mereka. Jika Trans TV tak memberikan honor sepeser pun kepada 
mereka, sudah
pasti Trans TV akan dituding "sebagai stasiun TV kapitalis, yang 
mengeksploitasi kemiskinan dan nasib orang miskin" (seluhur apapun niat baik 
para crew Trans TV yang melakukan peliputan). 
 
Dalam berbagai acara ceramah dan diskusi, ketika membanggakan adanya program TV 
yang mengangkat nasib orang miskin, pimpinan Trans TV justru sering menghadapi 
tudingan semacam ini dari audiens! 
 
Artinya, audiens tidak merasa terganggu, jika crew Trans TV memberi honor pada 
narasumber. Mereka justru merasa terganggu, jika Trans TV tidak memberikan 
apa-apa pada narasumber, yang notabene adalah warga yang miskin atau hidup 
menderita!


Dalam hal ini, keadaannya terbalik. Di mata tukang becak dan keluarganya, juga 
sangat tidak etis jika Trans TV hanya mengambil gambar soal kehidupan keluarga 
tukang becak yang miskin tadi, dan lantas pergi begitu saja. Bukan tidak 
mungkin, sesudah liputan Trans TV, ada beberapa stasiun TV lain yang 
mewawancarai narasumber yang sama. Terbayang bukan, penderitaan tukang becak 
ini, yang cuma jadi ajang "eksploitasi" TV-TV swasta!


Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika crew Trans TV memilih "konsisten", 
dengan prinsip tak mau memberi honor (tak mau membayar) untuk narasumber mana 
pun? Termasuk, narasumber yang miskin dan susah, seperti kasus tukang becak 
tadi? 
 
Bisa saja Trans TV berbuat demikian. Jika kebetulan narasumbernya adalah 
pejabat tinggi atau pengusaha yang kaya, itu sama sekali tidak menjadi masalah 
dan tidak menimbulkan beban perasaan apapun pada crew yang bertugas. 
 
Tapi, akan berat rasanya bagi reporter dan camera person, untuk mengeksekusi 
program feature di lapangan, dengan narasumber seorang yang susah dan miskin. 
Selalu muncul perasaan bahwa kita seolah-olah memang mengeksploitasi orang 
susah/miskin. Mengapa? Karena kita sadar betul bahwa program TV, yang sedang 
kita garap ini, pada akhirnya adalah bisnis yang bertujuan meraih profit. 

Nah, contoh membandingkan narasumber pejabat publik dan tukang becak tadi cukup 
ekstrim, hitam-putih. Kini kita masuk ke wilayah yang lebih abu-abu. Bagaimana 
jika narasumber suatu liputan itu bukan orang yang susah/miskin banget, tetapi 
dia juga bukan pejabat publik berpangkat tinggi atau pengusaha kaya. Mungkin 
dia seorang karyawan swasta tingkat menengah, atau aktivis LSM yang 
pendapatannya lumayan, meskipun gajinya tidak besar amat.

Sadar bahwa media adalah industri yang juga mengejar profit, narasumber 
menggunakan informasi yang mereka miliki untuk memperoleh semacam imbalan 
finansial. Mereka menganggap ini wajar, karena media dianggap akan memperoleh 
keuntungan finansial yang konkret, dari informasi yang akan mereka berikan.


Media dan jurnalis di sini dihadapkan pada situasi pelik. Jika informasi itu 
bisa diperoleh dari sumber alternatif (tanpa harus membayar), dengan mudah bisa 
kita tinggalkan saja narasumber yang minta dibayar ini. Tetapi, jika informasi 
ini eksklusif cuma dimiliki oleh narasumber bersangkutan (yang minta bayaran), 
dan informasi itu sangat krusial bagi terbongkarnya kasus publik yang sedang 
diinvestigasi, maka semuanya berpulang ke pilihan redaksi media bersangkutan. 


Dalam memutuskan, ada sejumlah pertimbangan. Pertimbangan ekonomi sederhana: 
Apakah nilai uang yang dibayarkan itu setimpal dengan nilai informasi yang akan 
diperoleh, serta dampak susulannya (tiras koran meningkat, image media 
melambung, jumlah iklan yang masuk bertambah, dan sebagainya)?


Pertimbangan jurnalistik: Apakah dengan kita membayar narasumber tersebut, hal 
itu bukan justru merusak atau melemahkan kredibilitas narasumber bersangkutan? 
Padahal, kredibilitas narasumber amat penting bagi liputan jurnalistik jenis 
apapun?

Pertimbangan tanggung jawab sosial: Apakah kepentingan publik yang terkait atau 
dipertaruhkan dalam kasus ini, secara layak memungkinkan atau mensahkan kita 
untuk
menempuh semua risiko tersebut? 


Contohnya: jika ada informan di sebuah kelompok teroris, yang minta bayaran 
untuk memberitahu lokasi penyimpanan bom, yang jika meledak bisa menewaskan 
ratusan orang. Dia beralasan, butuh uang untuk perlindungan dan persembunyian 
keluarganya, yang mungkin akan terancam jika dia ketahuan membocorkan 
informasi. Sementara, dia juga tak percaya pada perlindungan dari aparat 
polisi. 


Dalam kasus semacam itu, seorang reporter mungkin akan bersedia membayar 
informan tersebut, dengan pertimbangan bahwa menyelamatkan nyawa manusia lebih 
berharga dari apapun. Segala risiko menjadi layak ditempuh. Termasuk, jika 
reporter bersangkutan dituding melakukan praktik jurnalistik yang kurang layak. 
 
Ini memang bukan pilihan yang sederhana, dan saya tidak berpikir bisa 
memberikan jawaban yang sederhana pula, untuk pertanyaan-pertanyaan semacam 
ini.....
 
 
 
Depok, 11 Mei 2008
 
Satrio Arismunandar 
Executive Producer
News Division, Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790 
Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 4023,  Fax: 79184558, 79184627
 
http://satrioarismunandar6.blogspot.com
http://satrioarismunandar.multiply.com  
 
"Perjuangan seorang mukmin sejati tidak akan berhenti, kecuali kedua telapak 
kakinya telah menginjak pintu surga." (Imam Ahmad bin Hanbal)


 
 


      

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke