nice post! =)
--- In [email protected], Satrio Arismunandar
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Essay PERLUKAH NARASUMBER DIBAYAR?
>
> Oleh Satrio Arismunandar
>
> Dalam praktik kerja jurmalis, yang menuntut kita mewawancarai
narasumber tertentu, sering muncul pertanyaan: Apa yang harus kita
lakukan, jika nara sumber itu meminta bayaran atas wawancara, atau
informasi yang ia sampaikan pada kita?
>
> Dari segi etika jurnalistik, apakah jurnalis dibolehkan membayar
narasumber, demi memperoleh informasi dari mereka? Dilihat dari sudut
lain, apakah narasumber memang perlu dibayar?
>
> Saya pikir tidak ada jawaban tunggal dan sederhana untuk
pertanyaan-pertanyaan ini. Saya cenderung melihatnya secara kasus per
kasus. Untuk memberi kejelasan, saya akan mencoba menampilkan beberapa
contoh kasus. Saya akan gunakan contoh praktik di media televisi.
>
> Pertama, jangan pukul rata semua program TV. Memberi honor untuk
narasumber biasanya hanya dilakukan untuk program-program yang
bersifat khusus, terutama magazine. Bukan di program bulletin.
Jurnalis Trans TV rasanya tak pernah membayar narasumber untuk liputan
hard news di program Reportase Pagi, Reportase Petang, ataupun
Reportase Malam.
>
>
> Di Trans TV dan sejumlah stasiun TV lain, disediakan honor untuk
narasumber atau pakar, yang diundang untuk diwawancarai di studio.
Jumlah honornya tidak besar amat, dan biasa disebut sebagai ongkos
transportasi atau "pengganti ongkos taksi."
>
> Ya, mereka kan telah meluangkan waktu dan tenaga untuk datang ke
studio Trans TV, meski sebenarnya tak ada kewajiban apapun untuk
memenuhi undangan Trans TV. Jadi honor ini menjadi semacam pengganti
atau kompensasi, atas kerugian waktu dan capek lelah, karena telah mau
repot datang ke Trans TV.
>
> Terkadang, penghargaan pada narasumber itu tidak selalu diberikan
dalam wujud uang. Trans TV bisa memberikan souvenir, seperti T-shirt,
topi, jam dinding, atau jaket berlogo Trans TV kepada narasumnber. Hal
ini juga biasa dilakukan untuk narasumber yang "tidak membutuhkan
honor." Misalnya, apakah memberi honor standar Rp 400 ribu cukup layak
dan "sopan," untuk narasumber sekelas Wakil Presiden Jusuf Kalla?
>
>
> Kedua, kita harus membedakan tipe narasumbernya. Misalnya, jika
narasumber itu adalah seorang pejabat publik, yang gajinya dibayar
dengan uang rakyat, untuk melayani rakyat. Salah satu kewajiban
pejabat publik adalah bersikap transparan dan bersedia membuka akses
informasi, untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.
>
>
> Bagi seorang Menteri atau pejabat di Departemen Kesehatan, (bagian
dari) tugasnya adalah menyampaikan informasi, tentang kebijakan atau
dampak kebijakan tertentu di bidang kesehatan pada rakyat. Karena itu,
sangat tidak etis jika mereka minta dibayar, untuk memberikan
informasi yang memang sudah menjadi hak rakyat.
>
>
> Tetapi, kini bandingkanlah dengan narasumber yang sangat berbeda.
Seperti, seorang tukang becak miskin, yang istrinya sakit kanker, dan
ketiga anaknya sudah berhari-hari
> tidak makan nasi, karena tak ada cukup uang buat beli beras.
>
> Kemudian, datanglah tim liputan dari program Kejamnya Dunia Trans
TV, yang memprofilkan mereka, dan men-set adegan yang bisa memancing
emosi penonton Trans TV. Hal itu berdampak pada diperolehnya angka
rating yang tinggi, dan pemasukan iklan yang tinggi pula untuk Trans TV.
>
>
> Dalam situasi demikian, apakah salah jika Trans TV memberikan honor
pada mereka? Ingat, pengambilan gambar itu menuntut waktu khusus dari
si narasumber (tukang becak dan keluarganya). Tukang becak itu tak
bekerja, dan tak dapat pemasukan uang, karena melayani permintaan
liputan (wawancara, set up sequence, dan lain-lain).
>
> Jadi, honor itu sifatnya sebetulnya sebagai ganti rugi, karena
liputan Trans TV sedikit banyak membuat "terganggunya" siklus hidup si
narasumber dan aliran nafkahnya. Yang harus dicatat pula, berbeda
halnya dengan pejabat publik, sejak awal tidak ada kewajiban apapun
juga dari tukang becak itu untuk melayani tim liputan Trans TV!
>
> Kalau mereka bersikukuh menolak diliput, tak ada satu aturan atau
ketentuan apapun yang akan menyalahkan mereka. Karena, mau diliput
atau tidak, sepenuhnya adalah hak dari tukang becak ini dan
keluarganya untuk menentukan.
>
> Jadi, sekali lagi, honor itu sebetulnya bukan "bayaran", tetapi
lebih sebagai ganti rugi kepada mereka. Jika Trans TV tak memberikan
honor sepeser pun kepada mereka, sudah
> pasti Trans TV akan dituding "sebagai stasiun TV kapitalis, yang
mengeksploitasi kemiskinan dan nasib orang miskin" (seluhur apapun
niat baik para crew Trans TV yang melakukan peliputan).
>
> Dalam berbagai acara ceramah dan diskusi, ketika membanggakan adanya
program TV yang mengangkat nasib orang miskin, pimpinan Trans TV
justru sering menghadapi tudingan semacam ini dari audiens!
>
> Artinya, audiens tidak merasa terganggu, jika crew Trans TV memberi
honor pada narasumber. Mereka justru merasa terganggu, jika Trans TV
tidak memberikan apa-apa pada narasumber, yang notabene adalah warga
yang miskin atau hidup menderita!
>
>
> Dalam hal ini, keadaannya terbalik. Di mata tukang becak dan
keluarganya, juga sangat tidak etis jika Trans TV hanya mengambil
gambar soal kehidupan keluarga tukang becak yang miskin tadi, dan
lantas pergi begitu saja. Bukan tidak mungkin, sesudah liputan Trans
TV, ada beberapa stasiun TV lain yang mewawancarai narasumber yang
sama. Terbayang bukan, penderitaan tukang becak ini, yang cuma jadi
ajang "eksploitasi" TV-TV swasta!
>
>
> Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika crew Trans TV memilih
"konsisten", dengan prinsip tak mau memberi honor (tak mau membayar)
untuk narasumber mana pun? Termasuk, narasumber yang miskin dan susah,
seperti kasus tukang becak tadi?
>
> Bisa saja Trans TV berbuat demikian. Jika kebetulan narasumbernya
adalah pejabat tinggi atau pengusaha yang kaya, itu sama sekali tidak
menjadi masalah dan tidak menimbulkan beban perasaan apapun pada crew
yang bertugas.
>
> Tapi, akan berat rasanya bagi reporter dan camera person, untuk
mengeksekusi program feature di lapangan, dengan narasumber seorang
yang susah dan miskin. Selalu muncul perasaan bahwa kita seolah-olah
memang mengeksploitasi orang susah/miskin. Mengapa? Karena kita sadar
betul bahwa program TV, yang sedang kita garap ini, pada akhirnya
adalah bisnis yang bertujuan meraih profit.
>
> Nah, contoh membandingkan narasumber pejabat publik dan tukang becak
tadi cukup ekstrim, hitam-putih. Kini kita masuk ke wilayah yang lebih
abu-abu. Bagaimana jika narasumber suatu liputan itu bukan orang yang
susah/miskin banget, tetapi dia juga bukan pejabat publik berpangkat
tinggi atau pengusaha kaya. Mungkin dia seorang karyawan swasta
tingkat menengah, atau aktivis LSM yang pendapatannya lumayan,
meskipun gajinya tidak besar amat.
>
> Sadar bahwa media adalah industri yang juga mengejar profit,
narasumber menggunakan informasi yang mereka miliki untuk memperoleh
semacam imbalan finansial. Mereka menganggap ini wajar, karena media
dianggap akan memperoleh keuntungan finansial yang konkret, dari
informasi yang akan mereka berikan.
>
>
> Media dan jurnalis di sini dihadapkan pada situasi pelik. Jika
informasi itu bisa diperoleh dari sumber alternatif (tanpa harus
membayar), dengan mudah bisa kita tinggalkan saja narasumber yang
minta dibayar ini. Tetapi, jika informasi ini eksklusif cuma dimiliki
oleh narasumber bersangkutan (yang minta bayaran), dan informasi itu
sangat krusial bagi terbongkarnya kasus publik yang sedang
diinvestigasi, maka semuanya berpulang ke pilihan redaksi media
bersangkutan.
>
>
> Dalam memutuskan, ada sejumlah pertimbangan. Pertimbangan ekonomi
sederhana: Apakah nilai uang yang dibayarkan itu setimpal dengan nilai
informasi yang akan diperoleh, serta dampak susulannya (tiras koran
meningkat, image media melambung, jumlah iklan yang masuk bertambah,
dan sebagainya)?
>
>
> Pertimbangan jurnalistik: Apakah dengan kita membayar narasumber
tersebut, hal itu bukan justru merusak atau melemahkan kredibilitas
narasumber bersangkutan? Padahal, kredibilitas narasumber amat penting
bagi liputan jurnalistik jenis apapun?
>
> Pertimbangan tanggung jawab sosial: Apakah kepentingan publik yang
terkait atau dipertaruhkan dalam kasus ini, secara layak memungkinkan
atau mensahkan kita untuk
> menempuh semua risiko tersebut?
>
>
> Contohnya: jika ada informan di sebuah kelompok teroris, yang minta
bayaran untuk memberitahu lokasi penyimpanan bom, yang jika meledak
bisa menewaskan ratusan orang. Dia beralasan, butuh uang untuk
perlindungan dan persembunyian keluarganya, yang mungkin akan terancam
jika dia ketahuan membocorkan informasi. Sementara, dia juga tak
percaya pada perlindungan dari aparat polisi.
>
>
> Dalam kasus semacam itu, seorang reporter mungkin akan bersedia
membayar informan tersebut, dengan pertimbangan bahwa menyelamatkan
nyawa manusia lebih berharga dari apapun. Segala risiko menjadi layak
ditempuh. Termasuk, jika reporter bersangkutan dituding melakukan
praktik jurnalistik yang kurang layak.
>
> Ini memang bukan pilihan yang sederhana, dan saya tidak berpikir
bisa memberikan jawaban yang sederhana pula, untuk
pertanyaan-pertanyaan semacam ini.....
>
>
>
> Depok, 11 Mei 2008
>
> Satrio Arismunandar
> Executive Producer
> News Division, Trans TV, Lantai 3
> Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790
> Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 4023, Fax: 79184558, 79184627
>
> http://satrioarismunandar6.blogspot.com
> http://satrioarismunandar.multiply.com
>
> "Perjuangan seorang mukmin sejati tidak akan berhenti, kecuali kedua
telapak kakinya telah menginjak pintu surga." (Imam Ahmad bin Hanbal)
>
>
>
>
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
