Bakorpakem: Polisi Harus Menindak Pelaku Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) menyesalkan aksi kekerasan oleh Laskar Pembela Islam (LPI) kepada Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
''Kami minta aparat (kepolisian) mengusut sekaligus menindak pelaku kekerasan,'' kata Wakil Ketua Bakorpakem Wisnu Subroto saat dihubungi koran ini kemarin (1/6). Menurut Wisnu, aksi kekerasan tersebut tidak dapat diterima akal sehat. Saat pemerintah sedang mendinginkan suasana pasca keluarnya rekomendasi tentang Ahmadiyah, LPI justru memicu kekerasan. ''Ini jelas kontraproduktif,'' jelas Wisnu, yang juga Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen. LPI, lanjut Wisnu, seharusnya tetap membuka ruang dialog dengan kelompok yang tidak setuju pembubaran Ahmadiyah. ''Berbeda boleh, tetapi jangan sampai anarkis.'' Wisnu menjelaskan, dengan aksi kekerasan, SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri terkait peringatan Ahmadiyah bisa ditunda hingga batas waktu tidak ditentukan. Wisnu sendiri menolak apabila rekomendasi tentang Ahmadiyah menjadi pemicu aksi kekerasan tersebut. Sebaliknya, lanjut Wisnu, rekomendasi Bakorpakem malah memperjelas kasus Ahmadiyah. ''Sebelum ada rekomendasi kan sudah ada bakar-bakaran tempat ibadah. Kami justru membuat peta kasus tersebut menjadi sistematis untuk disikapi,'' jelas mantan kepala Kejati (Kajati) Sumatera Utara itu. Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) geram atas tindakan pemukulan yang dilakukan FPI. Dia menuntut pemerintah bersikap tegas dan segera membubarkan organisasi tersebut. ''Para pelakunya harus ditangkap, termasuk juga Habib Rizieq,'' tegas Gus Dur di Kantor PB NU, Jl Kramat Raya, Jakarta, kemarin. Menurut dia, perilaku para anggota FPI itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena terus merusak tatanan demokrasi di negeri ini. ''Perilaku mereka telah merusak Pancasila,'' kata Gus Dur, gusar. Dia mengatakan, saat peringatan hari lahir Pancasila yang tepat jatuh kemarin, justru FPI melakukan perilaku yang jelas melawan ajaran- ajaran Pancasila.(agm/rdl/dyn/mk)
