provokasi adalah kekerasan model baru, menggelikan ternyata hampir banyak media melakukan provokasi. tenang..tenang..jgn termakan provokasi, yg sdh bonyok, babak belur, gegar otak, mudah2an byk2 merenung & bs insyaf, ingat jatah umur makin lama makin berkurang, selagi msh diberi kesempatan ga usahlah 'olahraga' siang2 di Monas..
JAKARTA -- Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memancing terjadinya kekacauan baru. Bentrokan antara massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan Front Pembela Islam (FPI) di Monumen Nasional (Monas), Ahad (1/6) lalu, diharapkan tak meluas dan mengundang reaksi yang tidak perlu. ''AKKBB harus mawas diri, menghentikan provokasi, dan kemudian jajaran NU, Muhammadiyah, sampai ke daerah. Begitu juga dengan FPI, tidak usah terprovokasi, ini bahaya benar,'' kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Senin (2/6). Perubahan demokrasi sepuluh tahun terakhir membutuhkan kearifan dalam mengungkapkan kebebasan berekspresi. ''Jadi, kalau mengekspresikan kebebasan yang provokatif, itu juga mengundang reaksi yang tidak perlu,'' katanya. Salah satu penyebab yang melatari konflik antarumat beragama karena terlalu menggebu-gebu mengekspresikan kebebasan. Untuk itu, Jimly mengimbau pemerintah tidak terbawa arus menentukan mana pihak yang benar dan mana yang salah. Biarkan, katanya, konflik diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk tuntutan pembubaran FPI. Aparat hukum dapat mengambil tindakan tegas untuk menunjukkan bahwa pemerintah melindungi segenap warga sebaik-baiknya. ''Kalau yang mau dibubarkan itu parpol, tempatnya di MK. Tapi, kalau ormas, di pengadilan biasa.'' Jimly khawatir, jika peristiwa di Monas terus berkembang, akan terjadi adu domba dalam tubuh umat beragama. Padahal, persoalan internal umat beragama dapat diselesaikan dengan dialog. Dia mencontohkan masalah Ahmadiyah yang disebutnya rumit karena tak mengakui Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, tapi tetap mengklaim sebagai Islam. ''Biarlah umat beragama itu sendiri yang memutuskan. Negara, ya percaya saja.'' Ketua Lembaga Penyuluh Bantuan Hukum PBNU, M Sholeh Amin, menilai ada kecenderungan pergeseran isu dari tuntutan pembubaran Ahmadiyah menjadi pembubaran FPI pascabentrokan di Monas. Menurutnya, keyakinan Ahmadiyah bahwa ada nabi setelah Muhammad SAW merupakan penodaan terhadap agama Islam. ''Upaya melestarikan penodaan agama Islam ini harus dilawan. Jangan bergeser karena isu kekerasan oleh FPI,'' kata salah satu pimpinan majelis pakar DPP PPP ini. Politikus Partai Golkar, Agun Gunandjar, berpendapat, penghormatan terhadap keragaman agama berbeda dengan persoalan penistaan agama. ''Jangan sampai masalahnya justru dikaburkan dengan isu kebhinekaan.'' Setiap warga negara memang berhak hidup dalam agama dan kepercayaan masing-masing, tapi tak diartikan bebas melakukan penistaan terhadap agama lain. ''Kalau Ahmadiyah kemudian menjadi aliran kepercayaan, saya kira tidak akan muncul masalah.'' Lima tersangka Buntut bentrokan di Monas, Polri menetapkan lima tersangka pelaku kerusuhan, termasuk pimpinan Komando Laskar Islam, Munarman. ''Sudah lima orang yang terindikasi sebagai pelaku dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka,'' kata Menko Polhukam, Widodo AS. Sementara itu, Sekjen GP Anshor, Malik Haramain, mengancam membubarkan FPI jika polisi dan pemerintah tak bertindak tegas. Arbi Sanit, dari Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), menuntut pembubaran FPI. Kekerasan yang dilakukan FPI, tambah Arbi, merupakan ancaman terhadap kehidupan bersama. Di Kab Cirebon, Jabar, sejumlah massa yang mengaku dari Aliansi Warga Nahdliyin (AWN) menyerbu markas FPI Cirebon, Ahad (1/6), sekitar pukul 21.00 WIB. Di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengecam aksi kekerasan di Monas. Ketua Tim Pengacara Muslim, Mahendradatta, menilai, SBY tidak arif dengan hanya menindak FPI, tapi tidak terhadap Ahmadiyah. (ade/dwo/wed/osa/ann/dri/lis/ant )
