Catatan reporter: kalau di indonesia mana ada potong gaji menteri
yang ada gaji mentri naik
BBM Naik,Malaysia Potong Gaji
Menteri
Wednesday, 11 June 2008
KUALA LUMPUR (SINDO) Perdana Menteri Malaysia Abdullah
Ahmad Badawi membuat terobosan kebijakan untuk meredam gejolak
pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kemarin Badawi mengumumkan pemotongan gaji seluruh
menteri dan pejabat tinggi negara sebesar 10% sebagai wujud kepedulian
negara terhadap penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM. "Para
pejabat pemerintahan harus memberikan contoh bagaimana caranya menghadapi
tantangan itu," ujar Badawi. Selain menteri, Badawi juga akan memotong
gaji serta tunjangan PM,deputi PM,dan wakil menteri. Satu paket dengan
kebijakan itu, Badawi juga mengurangi fasilitas liburan ke luar negeri
bagi para pejabat tinggi.
Sejumlah mega proyek juga akan ditunda untuk menghemat
anggaran. Gerakan tersebut diperkirakan akan mampu menghemat anggaran
negara sebesar USD613 juta (Rp5,71 triliun). Badawi mengaku menaikkan
harga BBM merupakan pilihan sulit yang belum ada alternatif kebijakan
lainnya. Pekan lalu, PM Badawi mengumumkan kenaikan harga BBM untuk jenis
bensin mencapai 2,70 ringgit atau Rp7.720 per liter, atau melonjak 41%
dibandingkan harga sebelumnya.
Sementara BBM jenis solar naik 63% menjadi 2,58 ringgit
atau Rp7.377. Di Indonesia,kenaikan harga BBM yang sudah dilakukan lebih
dulu,juga mengundang penolakan di berbagai wilayah. Sebagai kompensasi,
pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar
Rp100.000 per bulan per rumah tangga.
Sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya, Malaysia
menghadapi meningkatnya jumlah subsidi karena kenaikan harga minyak
mentah
dunia.Tahun ini saja, Malaysia harus mengeluarkan anggaran USD17 miliar
(Rp158,32 triliun). Bisa dibilang, putusan tidak populer itu juga
menyudutkan posisi di tengah ancaman turunnya citra PM Badawi karena
tidak
menguasai mayoritas kursi parlemen pada pemilu yang lalu.
Kemudian, ditambah desakan mundur dari mantan PM Mahathir
Mohamad yang semakin keras.Lebih parah lagi,kubu partai oposisi
bersiapsiap menggaet partai-partai koalisi Barisan Nasional untuk
menggoyang posisi Badawi. Pemerintah Malaysia menghadapi tekanan kuat
untuk memotong gaji para menteri dan pejabat tinggi dari kubu oposisi,
dan
partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) juga meminta
pengetatan pengeluaran belanja pemerintahan.
Sazmi Miah, pemimpin sayap pemuda UMNO, mengatakan bahwa
pemerintah harus peduli dengan nasib rakyat setelah kebijakan kenaikan
harga BBM yang memicu aksi protes di seluruh penjuru negeri. "Segala
terobosan harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan diri
masyarakat," ujar Sazmi pada peluncuran blog kemarin.
"Pada dasarnya, seluruh pegawai negeri pemerintahan
(termasuk para menteri) harus dipotong gajinya sebesar 10% untuk menolong
rakyat. Lebih-lebih, sektor swasta juga harus dipotong penghasilannya
untuk dikumpulkan di keranjang dan diberikan pada rakyat," tambahnya.
Sazmi juga mengusulkan untuk menghapuskan uang tunjangan dan gaji
tambahan
para pejabat.
Dengan demikian, rakyat mengetahui bahwa pemerintah
serius memotong anggaran-anggaran yang tidak penting. Pemimpin oposisi
Lim
Kit Siang mendukung usulan Sazmi.Hanya, Lim mengusulkan bukan pemotongan
gaji 10%,melainkan harus sesuai dengan kenaikan harga BBM. "Jika
pemerintah menaikkan harga BBM sampai 41%, kenapa tunjangan para menteri
kabinet dan wakil menteri tidak dipotong sebanyak 50% saja," usulnya.
Dia mengatakan bahwa kemarahan publik dengan kenaikan BBM
itu harus ditanggap solutif, bukannya dibiarkan. Langkah taktis yang
dilakukan PM Badawi dalam pandangan analis politik Yahya Ismail, hanya
kosmetik politik. Dia menilai apa yang ditempuh Badawi tidak akan meredam
kemarahan rakyat. "Masa depan politik Badawi masih penuh
risiko,"tuturnya.
Sementara dalam pandangan pakar politik yang lain, Khoo
Kay Peng, pemotongan penghasilan para menteri tidak akan menyelamatkan
banyak uang negara. Menurutnya, PM Badawi seharusnya merampingkan sektor
publik dan memotong anggaran yang tidak penting di pemerintahan, bukan
hanya gaji para menteri. "Pemerintah harus lebih banyak berkaca pada
Singapura yang telah melakukan efisiensi belanja pemerintahan, "
paparnya.
Bukan hanya pemotongan gaji yang digeber PM Badawi. Dia
juga menjanjikan dana segar bagi negara-negara bagian yang terkena dampak
paling parah karena kenaikan BBM. Pemerintahannya menganggarkan satu
miliar ringgit atau USD306,6 juta (Rp2,85 triliun) khusus untuk Negara
Bagian Sarawak.
Menurut Alex Linggi, salah satu anggota parlemen dari
Negara Bagian Sarawak, PM Badawi berjanji akan memberikan bantuan sebesar
satu miliar ringgit yang diperuntukkan pengembangan berbagai proyek.
Perhatian khusus Badawi pada Sarawak merupakan hal wajar.Pasalnya,
Sarawak
merupakan negara bagian yang paling banyak memproduksi minyak mentah.
Banyak yang menilai pemberian prioritas bantuan ke
Sarawak juga untuk kepentingan politiknya, sejak koalisi Barisan Nasional
kehilangan banyak dukungan di negara bagian itu. Menteri Besar Sarawak
Abdul Taib Mahmud mengatakan, pihaknya tidak banyak menuntut atas dampak
kenaikan harga BBM. "Kita hanya menginginkan keadilan, karena negara
bagian kita yang menghasilkan paling banyak minyak untuk Malaysia,"
tuturnya dikutip Bernama, kantor berita resmi Malaysia. Dia mengatakan,
dengan kenaikan BBM, jumlah rakyat miskin makin meningkat. Untuk itu
diperlukan keadilan pembagian anggaran pemerintah.
Oposisi Tidak Puas
Sementara itu, kubu partai oposisi di Malaysia turun ke
jalan menentang kebijakan pemerintahan PM Badawi yang menaikkan harga BBM
sampai 40%.
Kelompok oposisi menggelar protes atas kenaikan harga BBM
yang tidak bisa ditoleransi. "Kenaikan harga BBM akan berdampak serius
terhadap ekonomi dan ketidakpastian sosial," ujar Lim Guan Eng,
Sekretaris
Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP),salah satu partai kubu oposisi.
"Selama ini, perusahaanperusahaa n besar telah menikmati subsidi
BBM,khususnya perusahaan listrik independen.
Kenaikan BBM itu akan berdampak pada orang kaya dan
menekan orangorang miskin,"kata Lim. Bagi Ketua Partai Keadilan Rakyat
(PKR) Wan Azizah Wan Ismail,pengumuman pemerintah menaikkan harga BBM
untuk bensin sebesar 40% dan diesel mencapai 63% sangat mengecewakan
rakyat. Dia mengatakan bahwa rakyat merasa tertipu dengan kebijakan yang
tidak prorakyat itu.
"Konon, kerajaan (pemerintah) sangat simpati dengan beban
yang ditanggung rakyat atas kenaikan harga barang. Namun, dengan kenaikan
harga BBM itu justru akan menaikkan harga kebutuhan pokok," ujarnya
dikutip dari Malaysiakini. Wan Azizah mengatakan, alasan pemerintah
menaikkan BBM hanya karena kenaikan harga minyak mentah dunia, dan
beratnya beban subsidi merupakan alasan basi.
Alasan pemerintah membandingkan harga minyak Malaysia
dengan negaranegara pengimpor minyak, seperti Singapura,Thailand, dan
Indonesia, juga dinilai suatu bentuk kebodohan. "Alasan-alasan itu sama
sekali tidak bisa diterima rakyat Malaysia,"tuturnya. Sebelumnya,
pemimpin
partai oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menuding pemerintahan Badawi akan
jatuh karena kebijakan kenaikan BBM itu.
Anwar menuduh pemerintahan Malaysia sudah tidak
mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat dengan kebijakan yang tidak
prorakyat. "Secara politis, pesan telah jelas pada 8 Maret lalu, di mana
kondisi ekonomi Malaysia dalam keadaan di ujung tanduk.Ini merupakan
alasan kenapa kita menyarankan Badawi untuk mundur," ujarnya.
Indonesia Belum Bisa
Deputi Menpan Bidang Pengawasan Gunawan Hadisusilo
mengatakan, pemotongan gaji bagi menteri dan pejabat eselon seperti
dilakukan Malaysia belum bisa diterapkan di Indonesia. Pemotongan gaji
masih terlalu pagi untuk diterapkan karena pemerintah masih fokus pada
renumerasi gaji.
"Masih terlalu pagi itu, nanti dulu. Kita kan masih sibuk
dengan evaluasi kerja pegawai golongan,"tegas Gunawan kepada SINDO
semalam. Reformasi renumerasi gaji, tegas Gunawan, masih dalam taraf
evaluasi. Evaluasi ini termasuk dalam soal kisaran gaji,beban kerja,dan
evaluasi jabatan. Patokan gaji bagi pegawai dalam renumerasi gaji juga
belum ditentukan. Karena itu, pemerintah belum bisa memutuskan untuk
memotong gaji pejabat dan menteri.
"Bagaimana bisa tiba-tiba dipotong, sementara patokan
gaji saja belum ditentukan," ujarnya. Guru Besar Ilmu Pemerintahan,
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Miftah Toha mengatakan,
pemotongan gaji menteri dan pejabat eselon di departemen sangat mungkin
dilakukan meski langkah tersebut tidak terlalu signifikan dalam efisiensi
anggaran negara.
"Itu bagus.Bisa saja diterapkan di Indonesia,"kata Miftah
Toha kepada SINDO semalam. Namun, sunat-menyunat gaji menteri dan pejabat
eselon di tingkat departemen belum bisa diterapkan jika pola administrasi
tidak dibenahi. Dalam konteks ini, Miftah mencontohkan birokrasi di
Indonesia masih "gemuk".
Lembaga-lembaga milik pemerintah menjadikan Indonesia
boros anggaran. Langkah paling tepat untuk melakukan efisiensi adalah
dengan memangkas atau melebur lembaga milik pemerintah. Jika ini
diterapkan, niscaya gaji bagi pegawai dan pejabat di lembaga tersebut
bisa
terpangkas.
"Reformasi saja itu lembaga pemerintah.Yang tak perlu tak
usah dibentuk.Banyaknya lembaga negara membuat kita boros,"tandasnya.
Jika
pemerintah hendak memangkas gaji menteri atau pejabat eselon, langkah
tersebut bisa dilakukan asal ada jaminan pula, gaji pegawai rendah tidak
terpotong. (AP/AFP/Rtr/ andika hendra m/sofian dwi)
Sumber : SINDO
--
************ ********* ********* ****
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist
************ ********* ********* ******
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
