Sabtu, 15 November 2003 Mazhab Wahabi dan Peta Oposisi di Arab Saudi (Musthafa Abd Rahman, dari Cairo)
ARAB Saudi memiliki tempat yang sangat signifikan di dunia Arab dan Islam. Ini disebabkan statusnya sebagai negara terbesar di Semenanjung Jazirah Arab, kepemimpinannya di Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), dan negara penghasil serta pemilik cadangan minyak terbesar. Lebih dari itu Arab Saudi juga tempat beradanya dua tanah suci, yakni Kota Mekkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah, serta Kabah di Masjid Al Haram yang menjadi kiblat shalat umat Islam seluruh dunia. ARAB Saudi juga dikenal sebagai negara yang menganut sistem monarki mutlak dengan diperintah oleh keluarga Al Saud yang berpijak pada ideologi mazhab Wahabi. Maka, mazhab Wahabi menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al Saud di Semenanjung Jazirah Arab. Akan tetapi sejak lahirnya mazhab Wahabi itu sendiri, telah timbul reaksi oposisi dari dalam terhadap mazhab itu lantaran doktrin mazhab Wahabi yang mengkafirkan mereka yang menolak ajarannya. Doktrin itu ternyata menjadi khazanah yang dianut sebagian segmen masyarakat di Arab Saudi dan Semenanjung Jazirah Arab hingga saat ini. Sheikh Sulaiman bin Abdul Wahab (saudara pendiri mazhab Wahabi, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab) mengarang kitab berjudul Petir Ilahi untuk Menangkis Ajaran Wahabi. Isi kitab tersebut menolak ajaran Wahabi yang diusung Muhammad bin Abdul Wahab. Arab Saudi pun dikenal negara Islam konservatif lantaran sandaran ideologi Wahabinya itu dan dukungannya terhadap lembaga-lembaga Islam. Label Islam konservatif pada negara Arab Saudi itu tercipta pada tahun 1745 menyusul koalisi antara Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab (pendiri mazhab Wahabi) dan keluarga Al Saud dan terus berlanjut hingga sekarang. Islam tercantum sebagai agama negara dan sumber hukum. Ajaran Islam versi mazhab Wahabi itulah yang merajut aktivitas pendidikan, hukum, dan dasar etika masyarakat di Arab Saudi. Misalnya, pemerintah mengharuskan pertokoan dan kantor-kantor pemerintah ditutup ketika azan shalat dikumandangkan dan mereka sangat dianjurkan shalat berjamaah. Menurut Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, para ulama bertanggung jawab memperkenalkan dan mensosialisasikan ajaran Islam. Kerja sama ulama dan pemerintah (umara) disebutkan merupakan kewajiban. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Adapun ulama membantu pemerintah memberi petunjuk bagi pelaksanaan ajaran agama itu. Hubungan keluarga Al Saud dan para ulama pada abad ke-18 merupakan hubungan kemitraan yang sangat strategis sesuai dengan teori politik Islam tradisional dan prinsip-prinsip yang diletakkan Muhammad bin Abdul Wahab. Hubungan kemitraan yang harmonis antara agama dan negara pada era negara Arab Saudi pertama itu barangkali disebabkan adanya kesamaan tujuan saat itu. Kemitraan strategis itu membuka peluang bagi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki kekuatan politik untuk penerapan mazhab Wahabi di Arab Saudi. Dalam waktu yang sama, mazhab Wahabi memberi legitimasi agama pada kekuasaan keluarga Al Saud. Mazhab Wahabi memberi doktrin bahwa patuh pada pemerintah merupakan kewajiban agama selama pemerintah itu melindungi syariat agama dan membangkang pemerintah adalah khianat. ARAB Saudi di Semenanjung Arab sejak berdirinya tahun 1932 sesungguhnya diwarnai banyak aksi oposisi terhadap sistem negara dan hegemoni keluarga Al Saud. Kebijakan reformasi pemerintah keluarga Al Saud dan dalam waktu yang sama tetap memegang teguh mazhab Wahabi, mengundang reaksi oposan dari dua kubu sekaligus, yakni kubu sekuler dan konservatif. Dua kubu tersebut sama-sama menuntut dibubarkannya pemerintahan monarki di Arab Saudi. Tantangan politik pertama kekuasaan dinasti Al Saud pascapenyatuan teritorial Kerajaan Arab Saudi tahun 1932 adalah aksi mogok yang dilancarkan para karyawan Aramco (perusahaan minyak Arab Saudi) pada tahun 1953 dan 1956. Gerakan oposisi karyawan Aramco dimulai musim panas tahun 1953 ketika mereka menuntut kenaikan gaji dan peningkatan pelayanan sosial serta hak mendirikan serikat pekerja pada Putra Mahkota Pangeran Saud. Namun tuntutan mereka ditolak dan bahkan pemerintah menahan wakil dari karyawan itu. Penahanan para wakil karyawan tersebut menyulut lahirnya gerakan oposisi dan aksi mogok kerja oleh 13.000 karyawan Aramco. Tak pelak lagi, pemerintah saat itu mengirim pasukan ke wilayah timur Arab Saudi untuk meredam aksi mogok para karyawan Aramco itu. Para karyawan tersebut akhirnya menyerah dan bersedia kembali bekerja. Aksi mogok karyawan Aramco dengan motivasi lebih politis lagi terjadi pada tahun 1956 akibat pengaruh maraknya gerakan nasionalisme Arab saat itu. Pada 9 Juni 1956, para karyawan Aramco mulai melakukan aksi mogok tanpa disertai tuntutan ekonomi dan tidak ada kritik pada pemerintah. Namun mereka mengumandangkan nasionalisme dan slogan antikolonial sebagai protes atas dominasi asing pada Aramco. Reaksi pemerintah saat itu sangat keras dengan menangkap para pimpinan unjuk rasa itu. Sejumlah anggota keluarga kerajaan yang bervisi liberal pimpinan Pangeran Talal bin Abdul Aziz (adik kandung Raja Saud bin Abdul Aziz) mengajukan rancangan konstitusi dan pembentukan Majelis Tasyrii (dewan perwakilan rakyat) pada tahun 1962. Putra Mahkota Pangeran Faisal yang menjabat Perdana Menteri saat itu menolak tuntutan Pangeran Talal yang mengantarkan terjadinya koalisi antara Pangeran Talal dan Raja Saud. Pangeran Faisal lalu mengundurkan diri sebagai perdana menteri, dan Raja Saud membentuk kabinet baru. Pada kabinet baru itu Raja Saud merangkap sebagai perdana menteri dan menteri keuangan/ekonomi dipercayakan pada Pangeran Talal. Namun tidak berapa lama setelah itu, Raja Saud terlibat perbedaan pendapat dengan Pangeran Talal, menyusul Pangeran Talal meminta pembentukan Dewan Nasional untuk merancang konstitusi. Raja Saud kemudian memecat Pangeran Talal sebagai anggota kabinet. Pangeran Talal lantas mengasingkan diri ke Cairo dan membentuk komite pembebasan Arab Saudi. Namun komite tersebut ternyata sangat lemah dan tidak memiliki pengaruh apa-apa di dalam negeri Arab Saudi. Setelah Presiden Mesir Gamal Abdel Naser meninggal dunia pada tahun 1970 dan Raja Faisal melakukan reformasi politik, Pangeran Talal kembali ke Arab Saudi dan masuk lagi ke jajaran keluarga kerajaan Al Suud. SEMENTARA itu, lembaga militer Arab Saudi sesungguhnya memiliki tradisi mendukung kekuasaan Al Saud. Lembaga militer Arab Saudi juga tidak mempunyai tradisi ikut campur urusan politik, tidak seperti halnya lembaga militer di negara Arab lain. Pemerintah Al Saud melakukan modernisasi militer dan sekaligus sangat mengontrol lembaga militer negara itu. Hal itu disebabkan, pertama, untuk membatasi gerak dan peran militer hingga tidak muncul sebagai kekuatan militer yang mengancam stabilitas negara. Kedua, militer digunakan untuk melindungi sumur-sumur minyak. Meski militer Arab Saudi dikenal pendukung setia kekuasaan Al Saud, tetapi telah terjadi beberapa kali percobaan kudeta di negara itu. Pada tahun 1945, pilot Arab Saudi, Abdullah Munadali, mengebom kemah Raja Saud di padang Arafat dekat Mekkah, namun salah sasaran. Ia lalu ditangkap dan dihukum mati. Sejumlah pilot Arab Saudi juga terlibat percobaan pembunuhan atas Raja Saud segera setelah revolusi Irak pada 14 Juli 1958 yang mengakhiri sistem monarki di Irak. Pada tahun 1962, enam perwira ditangkap karena melakukan kontak dengan Pangeran Talal di Cairo yang membangkang saat itu. Pada tahun 1969, terbongkar upaya percobaan kudeta dan ditahan sekitar 100 perwira. Pada tahun 1977, sejumlah perwira militer diajukan ke pengadilan dengan tuduhan akan melakukan percobaan kudeta. Dalam upaya mencegah ancaman militer terhadap kekuasaan keluarga Al Saud, Pemerintah Arab Saudi menerapkan dua kebijakan. Pertama, memisah satuan pengawal nasional dari lembaga militer. Satuan pengawal nasional itu berada di bawah komando langsung putra mahkota Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz. Pengawal nasional yang terdiri dari unsur seluruh kabilah bertugas mengamankan kekuasaan keluarga Al Saud dan keamanan dalam negeri, khususnya kawasan minyak. Kedua, pemerintah memberi fasilitas dan kesejahteraan yang memadai pada anggota militer untuk melunakkan sikap mereka. Peran kaum intelektual Arab Saudi selama ini dikenal sangat lemah dalam berandil menentukan kebijakan nasional negara. Sesungguhnya terdapat sejumlah gerakan oposisi rahasia yang digerakkan kaum intelektual, namun masih lemah dan tercerai-berai. Hal ini salah satu faktornya adalah pemerintah berhasil menjinakkan mereka dan memenuhi kebutuhan materinya serta kemampuan aparat keamanan meredam aktivitas mereka. Ada beberapa gerakan oposisi yang dimotori kaum intelektual. Pada tahun 1956, aktivis komunis dan sejumlah intelektual Arab Saudi membentuk Front Reformasi Nasional. Namun setelah dua tahun, aktivis komunis mundur dari front tersebut dan mendirikan front pembebasan nasional. Misi front itu adalah mengubah paradigma kehidupan di Arab Saudi, membentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan menolak imperialisme. Pada akhir tahun 1975, front pembebasan nasional mengubah namanya menjadi partai komunis Arab Saudi. Partai tersebut hanya beranggotakan sekitar 30 orang dan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Kelompok oposisi yang paling efektif dan terorganisir adalah Partai Baath cabang Arab Saudi. Partai tersebut didirikan pada tahun 1958. Pascapecahnya Partai Baath Suriah dan Irak pertengahan tahun 1960-an, anggota Partai Baath Arab Saudi melakukan pengunduran diri secara kolektif. Hanya tersisa sebagian kecil yang masih setia pada partai Baath. Partai Rakyat Demokrat merupakan kelompok oposisi paling radikal di Arab Saudi. Partai yang didirikan pada tahun 1970 itu menghimpun anggota dari pengikut Marxisme dan nasionalisme Arab. Partai itu memperjuangkan penerapan ekonomi Marxis dan pembebasan Jazirah Arab dari kolonial. MESKIPUN Islam menjadi alat legitimasi kekuasaan keluarga Al Saud, kelompok oposisi Islam muncul pula beberapa tahun terakhir ini. Ada dua kelompok oposisi Islam utama, yaitu organisasi revolusi Islam dan organisasi Ikhwan baru. Mereka sama-sama menuntut berdirinya negara Islam hakiki di Arab Saudi. Organisasi revolusi Islam didirikan pada akhir tahun 1970-an dan didukung Iran dengan beranggotakan kaum Syiah Arab Saudi. Organisasi tersebut mengadopsi pandangan Imam Khomeini dalam pemerintahan Islam. Anggota organisasi itu sempat menyebarkan pamflet yang bertuliskan "suara rakyat" pada musim haji tahun 1981 di Kota Mekkah. Adapun organisasi Ikhwan baru telah melancarkan aksinya yang terkenal, yaitu penyerangan ke Masjid Al Haram pada 20 November 1979. Mereka mengutuk Pemerintah Arab Saudi. Peristiwa penyerangan Masjid Al Haram itu mengungkap tiga problem menyangkut hubungan agama dan negara di Arab Saudi. Pertama, bagaimana cara mengompromikan modernisasi dan kenikmatan ekonomi yang begitu cepat di satu pihak dan komitmen dengan mazhab Wahabi di pihak lain. Kedua, sistem pemerintahan Arab Saudi tidak selalu sesuai dengan aspirasi kelompok radikal Islam. Ketiga, keluarga dinasti Al Saud ternyata mendapat tantangan dari kelompok Islam radikal. Saat ini ada Jemaah Pembela Hak Asasi pimpinan Dr Muhammad Mash'ari yang berbasis di London. Jemaah tersebut kemudian berkembang menjadi Gerakan Reformasi Islam pimpinan Dr Saad Al Fakih. Aktivitas gerakan tersebut semakin gencar dan meluas terakhir ini dengan menggunakan jaringan Internet dan membuat stasiun radio. Oposisi Islam ini kini praktis lebih merepotkan Pemerintah Arab Saudi dibandingkan dengan oposisi beraliran liberal. Beberapa bulan terakhir ini Arab Saudi kembali mendapat guncangan dahsyat akibat serangkaian aksi kekerasan di berbagai kota, seperti Kota Mekkah, Madinah, Jeddah, dan Riyadh. Pemerintah Arab Saudi menuduh aktivis Islam simpatisan atau pengikut Tanzim Al Qaeda berada di balik aksi kekerasan tersebut. Dalam konteks itu, bagi Pemerintah Arab Saudi ada dua pilihan, yaitu melancarkan perang melawan teroris atau menggelar dialog. Pemerintah Arab Saudi secara resmi memilih perang melawan kaum teroris dan berjanji akan memburu serta menangkap pelaku aksi kekerasan itu. Menteri Dalam Negeri Pangeran Nayef bin Abdul Aziz menegaskan, dialog dengan kaum teroris hanya dengan pedang dan senjata. Adapun Raja Fahd bin Abdul Aziz berjanji akan memukul dengan tangan besi para pelaku ledakan bom itu. Meski demikian, sejumlah ulama pekan lalu menawarkan inisiatif "Ramadhan Mubarak" untuk menggelar dialog pemerintah dan kaum militan. Menurut Sheikh Muhsin Awaji, tujuan dialog itu untuk melakukan evaluasi secara komprehensif dari kedua pihak sebagai bagian dari upaya reformasi di Arab Saudi sehingga tidak lebih banyak lagi para pemuda negara itu terlibat aksi kekerasan di masa mendatang. Pangeran Waleed bin Talal mengusulkan, sudah tiba waktu bagi Pemerintah Arab Saudi segera melakukan reformasi politik dan ekonomi secara mendasar untuk mempersempit tumbuhnya radikalisme yang selalu membawa nama agama. Usul itu senada dengan suara sejumlah ulama dan kaum intelektual. Arab Saudi sesungguhnya telah menggulirkan beberapa kebijakan reformasi seperti rencana penyelenggaraan pemilu wali kota tahun depan dan pembentukan komite hak asasi manusia. Namun tampaknya masih membutuhkan sentuhan reformasi yang lebih signifikan lagi.
