Ketika Agama Menjadi Pilihan Dunia
June 11th, 2008 Redaksi Posted in Aceh, Syariat Islam | 

Puluhan santri dari beberapa dayah di Lhokseumawe, mengamuk. Mereka 
marah dan mengobrak-abrik kantor MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) 
Kota Lhokseumawe, pada hari Senin lalu, seperti dilansir harian ini 
kemarin. Mereka protes, tidak setuju atas terpilihnya Teungku Syamaun 
Risyad menjadi Ketua MPU Lhokseumawe.

Teungku Syamaun Risyad terpilih menjadi Ketua beberapa waktu lalu, 
namun hasil pemilihan menuai protes di kalangan santri, maka sidang 
pemilihan pun diulang lagi. Ternyata, hasilnya tetap sama saja. 
Teungku Syamaun Risyad tetap menjadi pemenangnya. Hasil pemilihan 
ulang ini merembes kepada para santri yang tengah menunggu di luar 
gedung. Kecewa mendengar hasil pemilihan ulang yang ternyata tetap 
mengusung nama Teungku Syamaun Risyad, membuat mereka kontan 
merangsek masuk gedung MPU dan mengobrak-abrik ruang sidang. Akibat 
perbuatan mereka yang anarkis itu, pintu ruang sidang rusak. Beberapa 
kaca jendela hancur dan benda-benda inventaris lain turut remuk.

Alasan tidak setujunya para santri atas terpilihnya Teungku Syamaun 
Risyad adalah karena paham wahabi yang selama ini dibawakan sang 
tengku. 

Sementara, kebanyakan umat di Lhokseumawe menganut paham ahlus 
sunnah. Aliran Wahabi yang berkembang di Arab Saudi selama abad 19 
banyak mendasarkan pahamnya pada nilai-nilai fundamental dalam agama 
Islam. Pada masa Perang Paderi di Sumatera Barat, kaum wahabi inilah 
yang memperkenalkan surban, janggut, jubah putih dan celana cingkrang.

Menurut para santri, kosep ajaran yang jadi pembahasan Teungku 
Syamaun tentang khilafiyah, yang disampaikan dalam setiap pengajian, 
dinilai mereka sangat meresahkan warga Lhokseumawe. Namun, sang 
teungku yang tak diinginkan para santri yang melakukan aksi itu, 
terpilih secara demokratis untuk memimpin organisasi para ulama di 
kota tersebut.

Kita tentu tak berpretensi untuk memilih paham mana yang paling tepat 
atau tak hendak berpihak pada klaim ajaran baik atau tidak baik untuk 
dijalankan di Aceh. Namun, tindakan anarkis semacam dipertontonkan 
mereka di kantor MPU itu sudah pasti bukanlah hal yang patut 
dibanggakan. Apalagi, sengketa ini timbul karena jabatan di dalam 
suatu organisasi, yang agaknya terlalu kecil untuk dijadikan alasan 
menganiaya sesama atau merusak barang dan bangunan milik publik.

Banyak hal serupa terjadi, seperti juga yang kini tengah merebak di 
tanah Jawa. Ketidaksetujuan pada paham Ahmadiyah, telah mendorong 
penolakan, kerusuhan, dan berakhir pada teraniayanya salah pihak-
pihak tertentu.

Bila pesan-pesan agama ditafsirkan sebagai panji-panji pembenaran 
terhadap kekerasan, sungguh menoreh kesadaran kita sebagai sebuah 
bangsa di negeri yang mengagungkan Allah yang sama. 

Khilafiyah, yang merupakan rahmat, lantas menjadi biang kerok segala 
keributan. Atas nama menjaga ketenangan warga, maka orang lain 
didesak agar tidak memiliki perbedaan.

Yang menjadi pusat perhatian di sini adalah sikap mereka yang tak 
memahami duduk perkara. Cap `anarkis', `barbar' dan `penyuka 
kekerasan', jelas bukan cap yang kita inginkan, ketika kita bermaksud 
untuk beribadah. Namun, dengan sederetan perilaku rusuh seperti itu, 
tak ayal cap demikianlah yang akan dilekatkan pihak-pihak kepada 
kita. Apalagi, bila dalam melakukan tindak kekerasan tadi, dibawa 
juga lambang-lambang atau ikon yang dianggap sakral, seperti misalnya 
kafiyeh, atau baju koko. Seolah, hal itu dilakukan dalam rangka 
mewakili suara suatu kaum.

Negeri ini baru saja mendapatkan kedamaian kembali. Kita tengah 
berusaha menyembuhkan luka-luka yang tersisa. Sungguh, energi yang 
dikeluarkan untuk merusak kantor MPU, bila dicurahkan pada usaha 
membantu menyejahterakan umat, tentu akan lebih nampak hasilnya. 
Wallahualam. []




Kirim email ke