ga koran bhs asing, ga koran secengan, aneh-aneh aje isinye
Koran “Shariato Phobia” (Kritik Terhadap The Jakarta Post)
Dalam
era komunikasi seperti saat ini, media massa cetak maupun elektronik
memegang peran sangat penting. Ada yang sampai mengatakan media massa
ibarat angkatan kelima setelah angkatan darat, laut, udara dan
kepolisian. Meski tanpa senjata, dengan ketajaman penanya media massa
bisa melakukan perubahan besar—lebih besar daripada yang mungkin bisa
dilakukan oleh kekuatan militer—melalui kemampuan mempengaruhi khalayak..
Dalam
konteks dakwah, peran media juga sangat besar. Melalui media cetak
maupun elektronik, sekian banyak pemikiran, pemahaman, keyakinan dan
gaya hidup tersebar ke tengah masyarakat nyaris tanpa henti. Namun,
ibarat pisau, media massa adalah pisau bermata dua. Bagus jika itu
semua islami. Menjadi soal besar jika sebaliknya. Bukan
ketaatan yang disebarkan tetapi kemaksiatan. Bukan keimanan tetapi
malah kekafiran. Bukan sikap percaya tetapi justru keraguan. Bukan rasa
suka tetapi justru kebencian. Bukan kedamaian tetapi rasa takut.
The Jakarta Postadalah contoh dari koran yang dalam penulisannya
mengandung banyak sekali bias, bahkan cenderung melakukan
pendiskreditan pada Islam, khususnya terhadap gagasan syariah dan
Khilafah; semacam “shariato phobia”. Lihatlah, untuk menyebut
organisasi-organisasi massa Islam seperti HTI berulang-ulang koran ini
menggunakan istilah radical atauhard liner (garis keras). Misalnya, dalam
berita mengenai demo besar menuntut pembubaran Ahmadiyah berjudul Thousands
demand Ahmadiyah disbandedisi 21 April 2008, The Jakarta Post menulis: The
demonstrators, from several hard-line groups such as the Islam Defenders Front
(FPI) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hard-liner(garis keras) adalah istilah
pejoratif; sudah mengandung pengertian atau konotasi buruk dan
merendahkan. Kelompok-kelompok semacam itu adalah kelompok yang
cenderung anarkis, anti dialog, tidak toleran, tidak intelek dan tidak
mungkin membawa kebaikan. Dengan menyebut HTI sebagai hard-liner, juga istilah
radical atau fundamentalist, The Jakarta Post ingin membawa pembacanya pada
penilaian yang buruk dan kurang bersahabat terhadap HTI.
Bukan hanya dalam penulisan berita, The Jakarta Post juga banyak sekali
memberikan ruang bagi artikel opini yang mudah
sekali menimbulkan persepsi yang salah, keraguan bahkan kebencian dan
sangka buruk serta phobia. Misalnya artikel berjudul “Bottom of FormOnly
democracy, Not Caliphate, Unites Muslims” pada
10 Agustus 2007. Ditulis oleh Mohammad Yazid, artikel ini memprovokasi
pembaca dengan pernyataan bahwa ide Khilafah justru akan mendorong
terjadinya separatisme. Katanya: The Khilafah Islamiyah concept, which is
expected to be able to reunite Muslims, may instead further encourage
separatism.
Sama dengan Mohammad Yazid, Abdul Kadir Riyadi dalam artikel Political Islam
No Way pada
27 Juni 2007 juga menyebut pemaksaan syariah kepada masyarakat dengan
agama dan kultur yang beragam sangat berbahaya—tanpa menjelaskan di
mana letak bahayanya.
Artikel yang tampaknya dibuat menyongsong Konferensi Khilafah Internasional
2007 itu tanpa tedeng aling-aling mengajak pembaca untuk mewaspadai agenda
“tersembunyi” di balik KKI.
Dengan tegas dia mendorong pembaca untuk menolak jika hasil KKI endanger the
nation (membahayakan negara)—seolah-olah dalam konferensi itu bakal terjadi
sesuatu yang sangat gawat. Bahkan
dia membuat asumsi yang sangat menyesatkan, bahwa seandainya HTI
berkuasa, ia pasti akan menerapkan sistem politik yang sama dengan yang
diterapkan di negara-negara Arab yang dicirikan dengan banyaknya
kekerasan. Selanjutnya ia mengambil kesimpulan serampangan, bahwa
politik Islam bukanlah jawaban dan tidak relevan. Karena
itu, gagasan semacam ini tidak ada tempat di negeri yang menghormati
keragaman dan toleransi—seolah politik Islam itu tidak menghormati
keragaman dan intoleran.
Artikel yang ditulis oleh Muhammad Nafik pada 21 Agustus 2007 kiranya paling
provokatif dan ngawur. Ia menulis dengan judul “Caliphate Campaign Puts
National Unity at Risk (Kampanye Khilafah Menempatkan Kesatuan Nasional dalam
Ancaman).” Tanpa ragu dia mengatakan, “A serious threat to national integration
is also emerging now from Islamist groups (Ancaman serius terhadap integrasi
nasional sekarang juga datang dari
kelompok-kelompok Islam). Dalam hal ini, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia, yang
dikatakan increasingly propagating national disintegration through their
campaigns for sharia and an Islamic state.
Karena
itu, Nafik mengajak untuk menolak usaha penerapan syariah oleh negara,
karena hal ini akan mendorong terjadinya disintegrasi. Dengan nada adu
domba, Nafik kemudian menulis bahwa pernyataan Presiden SBY tentang
empat pilar negara—Pancasila, UUD 45, NKRI dan pluralisme adalah final
dan tidak dapat ditawar-tawar lagi—menjadi kabur dan kehilangan bobot
karena Presiden gagal menegaskan posisinya dalam menghadapi
gerakan-gerakan Islam yang menawarkan ideologi sektarian untuk
menggantikan Pancasila dan demokrasi.. Kemudian Nafik mendorong
Pemerintah untuk melawan ide syariah. Katanya, “What the government
should do is to join hands with the moderate Muslim groups to
perpetually counter the campaign with concrete action to oppose such an
anti-pluralist idea.
Kritik Konstruktif
Menyimak pola penulisan dan posisi koran The Jakarta Post yang tampak sangat
anti Islam, khususnya terhadap ide syariah dan
Khilafah, akhirnya DPP HTI mengambil keputusan untuk menemui redaksi
koran itu. Langkah itu semakin kuat terutama setelah terbit artikel yang
sangat provokatif berjudul „Comparing the Ahmadiyah and the Hizbut Tahrir” yang
ditulis oleh Bramantyo Prijosusilo pada 16 April 2008. Dalam tulisannya,
Bramantyo mencoba membandingkan antara Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir (Indonesia).
Sebenarnya pembuatan perbandingan-perbandingan semacam itu boleh-boleh
saja meski agak ganjil, mengingat Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir adalah
dua entitas yang berbeda; satu sebuah partai politik, satu lagi
kelompok sempalan yang di negeri asalnya saja sudah divonis di luar
Islam (kafir). Jadi, perbandingan itu bukan aple to aple. Yang menjadi soal
bukan perbandingannya, tetapi pernyataan Bram di ujung artikel itu yang sangat
tendensius. “Both
the Ahmadiyah and HT seek to convert people to believing their version
of Islam, but while the first is concerned with the spiritual aspect of
life, the second is concerned with the political aspect. One would be
happy to see the Republic of Indonesia prosper and flourish, while the other
would succeed only once it had
overthrown the Republic and established a Caliphate in its place. Which
is more dangerous for the nation?”
Setelah
membuat perbandingan antara Ahmadiyah dan HTI, Bram lantas secara
semena-mena mengajukan pertanyaan retorik, “Mana yang lebih berbahaya
bagi negeri ini?” Kita tentu saja bisa menduga arah pertanyaan ini,
yakni ingin menggiring pembaca pada kesimpulan bahwa HT
sesungguhnya lebih berbahaya daripada Ahmadiyah. Oleh karena itu,
simpul Bram lebih jauh kira-kira, kalau Ahmadiyah dilarang, mestinya
organisasi yang lebih berbahaya itu juga harus lebih dulu dilarang.
Dialog antara DPP HTI dan redaksi The Jakarta Post berlangsung di gedung baru
koran yang berdiri 25 tahun lalu itu di kawasan Palmerah, Slipi, Jakarta.
Hadir dalam kesempatan itu dari DPP HTI Hafidz Abdurrahman, M. Rahmat
Kurnia, Farid Wajdi, dan Jubir HTI M. Ismail Yusanto. Dari The Jakarta Post
hadir Pemimpin Redaksi Endy Bayuni dan sejumlah anggota redaksi,
termasuk beberapa nama yang ternyata adalah juga penulis
artikel-artikel di atas.
Dialog
berlangsung dengan sangat terbuka, akrab dan hangat; kadang meningkat
panas. Namun, suasana dialog yang konstruktif tetap terjaga. Dalam
kesempatan itu, Jubir HTI menjelaskan visi dan misi HT serta apa yang
dimaksud dengan syariah dan Khilafah; tentu saja juga menyampaikan kritik
tajamnya kepada redaksi The Jakarta Post yang banyak memuat artikel yang sangat
provokatif, bias dan
mendiskreditkan Islam, terutama ide syariah dan Khilafah, termasuk
penggunaan sebutan hard-liner, radical danfundamentalist. Jubir HTI meminta
sebutan semacam itu jangan lagi digunakan. Disarankan, sebut saja nama
organisasinya tanpa embel-embel radikal dan lainya.
Ketika
membahas mengenai syariah dan Khilafah diskusi meningkat panas. Tentu
saja tidak tercapai kata sepakat. Namun, dari diskusi itu kita menjadi
semakin mengerti apa yang dipersoalkan dari gagasan-gagasan mulia itu.
Mengapa, dasarnya apa dan termasuk bagaimana mereka memahami ide itu
dalam konteks Indonesia.
Endy
Bayuni sebagai pemimpin redaksi menyambut kedatangan DPP HTI dengan
senang dan menghargai cara HTI dalam merespon penulisan The Jakarta Post, yakni
dengan dialog. Dia berjanji akan memperhatikan kritik, saran dan masukan HTI.
Lebih
dari dua jam pertemuan hangat dan akrab itu berlangsung, yang diakhiri
dengan tawaran simpatik yang disampaikan oleh Pimred The Jakarta Post agar HTI
membuat tulisan khusus tentang Khilafah yang akan dimuat di koran yang banyak
dibaca oleh kalangan diplomat dan ekspatriat asing itu.[Kantor Jubir
HTI-Jakarta]
[Non-text portions of this message have been removed]
