Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/
http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/
--- On Thu, 6/26/08, mundo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: mundo <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [aktivis_bicara] Buletin Elektronik SADAR Edisi 134 Tahun IV 2008
Date: Thursday, June 26, 2008, 1:46 AM
Buletin
Elektronik
www.Prakarsa- Rakyat.org
SADAR
Simpul
Untuk Keadilan dan
Demokrasi
Edisi:
134 Tahun IV - 2008
Sumber:
www.prakarsa- rakyat.org
RENTETAN
KEBIJAKAN SBY-JK: SEBUAH PEMBELAJARAN POLITIK
Oleh
Achmad Rusyaidi H*
Kita
pastinya masih teringat dengan gelora-gelora kampanye SBY-JK pada
tahun 2004 kemarin, dimana jutaan Rakyat Indonesia menggantungkan
harapannya pada sosok SBY-JK untuk membawa Indonesia ke arah
perubahan yang lebih baik. Empat tahun sudah SBY-JK memimpin negeri
ini. Sudah ratusan bahkan ribuan kebijakan yang diambilnya. Sudah
banyak pula pro-kontra yang mengikuti kebijakannya, entah apakah
penilaiannya objektif atau tidak.
Di
tulisan ini tidak akan dibahas kebaikan dan keburukan kebijakan atau
program yang diambil oleh SBY-JK, namun bagaimana melihatnya dari
sudut pandang politik, menganalisisnya, dan menjadikan sebuah
pembelajaran bagi rakyat sehingga nantinya akan meminimalisir
penilaian subjektif dan primordial yang selama ini dianut oleh
sebagian besar Rakyat Indonesia.
Sadar
atau tidak, apa yang terjadi di negeri ini tergantung dari bagaimana
rakyatnya mengelola negeri ini. Konsekuensi dari dianutnya
liberalisasi politik membawa pada situasi dan kondisi dimana rakyat
memiliki ruang yang luas untuk terlibat di setiap percaturan
ekonomi-politik, baik di skala lokal maupun nasional. Sekilas, memang
agak terlihat kontras dengan kenyataannya, mengingat kenyataan yang
ada justru menutupkan pintu bagi bagi rakyat untuk berpolitik. Sebut
saja paket UU Pemilu dan UU Parpol yang jika dianalisis, akan
memperlihatkan bahwa yang berhak untuk berpolitik hanyalah golongan
berduit atau kaum borjuis saja. Namun kesalahan bukan ada pada sistem
atau konsep yang ada, melainkan sekali lagi, sadar atau tidak, bahwa
semua ini adalah konsekuensi logis dari pilihan yang diambil oleh
Rakyat Indonesia.
Kenapa
ketika liberalisasi (baik di bidang ekonomi maupun politik) masuk ke
Indonesia, jutaan rakyat masih mempercayakan nasibnya kepada
orang-orang yang membiusnya dengan politik uang, dengan politik
primordial atau dengan politik konservatif. Di fase liberalisasi yang
melanda Indonesia seperti sekarang ini, orang tidak lagi berpikir
tentang moralitas tapi orang akan berpikir bagaimana mewujudkan
kepentingan ekonomi-politiknya, meskipun harus dengan cara
mengkhianati janjinya sendiri.
Sekarang,
yang harus dilakukan adalah bagaimana memassifkan
organisasi-organisa si yang murni berbasis rakyat, untuk memaksimalkan
keterlibatan seluruh kekuatan rakyat dalam pertarungan liberalisasi
ekonomi-politik.
Kembali
ke persoalan kebijakan SBY-JK sebagai suatu pembelajaran politik.
Pada dasarnya tidak ada yang aneh dengan kebijakan yang diambil oleh
SBY-JK, mengingat orientasi politiknya adalah orientasi pasar.
Sehingga adalah hal yang wajar pula ketika SBY-JK harus mengurangi
subsidi BBM sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2005 dan 2008.
Rentetan kebijakan SBY-JK adalah gambaran untuk menilai arah dan
kepentingan politik kaum-kaum yang pro pasar dengan corak
kapitalistiknya. Terlepas dari apakah nantinya kebijakan yang diambil
oleh SBY-JK akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat
atau tidak, rakyat sudah harus mampu membaca dan menentukan arah
serta sikapnya ke depan.
Tidak
dapat dipungkiri bahwa sebagian besar yang memilih SBY-JK pada tahun
2004 kemarin adalah massa non-ideologis, dalam arti kebanyakan dari
mereka adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi fans terhadap
sosok SBY. Ditambah dengan Jusuf Kalla yang sebagian besar pemilihnya
adalah orang-orang yang memilih karena kedekatan hubungan emosional,
memilih karena satu daerah, memilih karena satu suku, dan
faktor-faktor subjektif serta faktor-faktor primordial lainnya.
Tidak
lama lagi Indonesia akan mengadakan pemilihan umum. Tidak lama pula
rakyat akan memilih orang-orang yang akan duduk di kursi struktur
pemerintahan periode 2009-2014. Sudah saatnya rakyat jangan lagi mau
dibius oleh rayuan politik uang, rayuan politik primordial dan
konservatif di masa
lalu. Kekuatan
rakyat bukanlah
komoditas yang diperjualbelikan, tapi kekuatan rakyat adalah roh
bagi
suatu negara untuk menentukan masa depannya.
Penilaian
yang objektif dan rasional serta pelibatan kekuatan rakyat di kancah
politik melalui organisasi-organisa si berbasis rakyat adalah pra
syarat material untuk menjadikan bangsa ini, bangsa yang mandiri
serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.
*
Penulis adalah Koordinator Sentra Gerakan Progressif Makassar,
sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul
Sulawesi Selatan.
**
Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan
sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama
untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial
pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal
Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan
sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal
Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa- rakyat.org).
[EMAIL PROTECTED] rakyat.org
[Non-text portions of this message have been removed]
