Dear Rekans,
Seperti sebelum"nya (sejak pemilu I pasca-reformasi), komponen PAN bukan
hanya berkompetisi
dengan sesama parpol lain, namun sudah 'dizhalimi' lewat pemberitaan media
massa yang 'minimal'.
Hampir semua parpol 'besar' dibahas namun PAN sama sekali tidak diangkat.
Ini tantangan bagi segenap komponen PAN agar mampu mendekati media massa
(dan media massa
sendiri perlu bersikap lebih fair). Termasuk memberi penjelasan yang memadai
soal iklan KetUm PAN
terkait kritik dari beberapa pihak. Mungkin saja ada (banyak?) pihak yang
khawatir PAN membesar..
Mereka seperti tidak menginginkan adanya pendatang baru dalam kancah politik
nasional.. mungkin hanya
ingin L4.. persis didikan orba yang menghambat regenerasi kepemimpinan
nasional..
apalagi sampai turut membenahi carut-marutnya pengelolaan negara ini.
-------
IMHO, publik/rakyat harusnya disejahterakan dengan berlimpahnya SDA yang
ada.. bukan malah
SDA menjadi 'bencana' karena dikuasai asing.. sehingga publik/rakyat selalu
diteror 'ancaman'
kenaikan harga akibat dibandingkan dengan standar internasional.
sementara kemampuannya sendiri
masih banyak yang di bawah standar lokal.. boro" internasional. :-(
Harapan kita tentu saja (semoga) Pansus Hak Angket BBM sukses dalam
menjalankan tugasnya
membongkar kebusukan pengelolaan energi & migas di negara ini. Sekaligus
membuka pintu bagi perbaikan
menyeluruh dan mendorong perbaikan nasib bagi publik/rakyat banyak..
bukan hanya elit/segelintir orang saja.
Sudah waktunya publik/rakyat yang berkuasa & dimakmurkan atas kekayaan
alamnya.. bukan untuk sedikit elit picik binaan orba..
Amien..
CMIIW..
Wassalam,
Irwan.K
Pemilu 2009
*Kampanye Mulai Sabtu, Peserta Dibatasi*
KOMPAS/ALIF ICHWAN / Kompas Images <http://www.kompasimages.com/>
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah), yang juga Ketua Umum Partai Golkar,
saat pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu di Kantor Komisi
Pemilihan Umum, Jakarta, Rabu (9/7), memperlihatkan nomor urut yang
diperolehnya. Jusuf Kalla juga menyempatkan diri melihat nomor urut partai
politik lainnya.
Kamis, 10 Juli 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum membatasi peserta kampanye yang akan
dimulai hari Sabtu (12/7) mendatang. Partai politik hanya boleh melakukan
kampanye dengan pertemuan terbatas, sedangkan rapat umum baru bisa digelar
selama 21 hari menjelang pemungutan suara pada 9 April 2009.
Penjelasan awal mengenai kampanye itu diberikan anggota KPU, Sri Nuryanti,
seusai penetapan nomor urut peserta pemilu, kemarin. Penetapan nomor urut
parpol dipimpin Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary serta dihadiri ketua umum dan
sekretaris jenderal dari 34 parpol peserta pemilu.
Sri Nuryanti menjelaskan, KPU akan menyosialisasikan Peraturan KPU Nomor 19
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
"Nanti akan diatur mengenai jadwal, tempat, waktu, dan metode kampanye yang
akan berlangsung selama sembilan bulan tujuh hari," kata Sri Nuryanti.
Dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD disebutkan, tiga hari
sesudah penetapan peserta pemilu, parpol dapat berkampanye dengan metode
pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan elektronik,
penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga di tempat umum.
Untuk pertemuan terbatas, Peraturan KPU No 19/2008 menyebutkan, jumlah
peserta paling banyak untuk tingkat pusat 1.000 orang, provinsi 500 orang,
dan kabupaten/kota 250 orang. Kampanye harus dilakukan di ruangan tertutup.
Untuk pertemuan tatap muka, jumlah peserta dibatasi sebanyak 250 orang.
*Nomor urut*
Semua ketua parpol peserta pemilu hadir dalam penetapan nomor urut parpol
itu, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Golkar.
Sebelum rapat pleno dimulai, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Zannuba Arifah Chafsoh maju ke depan forum. Ia mengajukan protes atas
kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tidak sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB. Sebelumnya, dua
pengurus PKB itu datang ke ruangan anggota KPU, Andi Nurpati, untuk
berkonsultasi mengenai kepengurusan yang berhak mengambil nomor urut. Namun,
Andi tidak menemui keduanya.
Setelah semua parpol mengambil amplop, Hafiz memberikan aba-aba agar amplop
dibuka secara bersamaan. Ketika amplop dibuka, sebagian besar parpol
berteriak-teriak menyebutkan nomor yang mereka dapatkan. Suasana menjadi
hiruk-pikuk.
*Mudah diingat*
Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menganggap nomor urut 23 merupakan
nomor yang mudah diingat pemilih.
Sementara itu, Puan Maharani, putri Ketua Umum DPP Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, menganggap nomor urut
28 untuk PDI-P tidak bermasalah. "Tidak akan berpengaruh pada Pemilu 2009
mendatang. PDI-P akan merebut kembali suara rakyat seperti pada Pemilu 1999
dengan cara mengambil hati wong cilik," katanya.
Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menganggap
nomor 8 sebagai nomor puncak. "Kalau Pemilu 1999, PKS nomor 24. Lalu pada
Pemilu 2004 nomor 16 dan pemilu sekarang nomor 8, berarti nomor 8 ini nomor
puncak bagi PKS," ujar Tifatul.
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan,
nomor urut 24 merupakan nomor yang baik.
Selama proses pengundian nomor urut, ratusan orang dari berbagai partai
pendukung berkumpul di luar kantor KPU. Massa dari partai yang berbeda itu
berbaur bersama. Namun, tidak terjadi benturan di antara mereka, sementara
polisi berjaga-jaga di depan pintu gerbang kantor KPU untuk mencegah massa
masuk ke dalam kompleks KPU.
*Masyarakat bingung*
Masyarakat Indonesia menilai jumlah parpol sekarang ini sudah terlalu banyak
dan malah membingungkan. Idealnya, jumlah parpol peserta pemilu 3-10 parpol.
Lantaran terlalu banyak, masyarakat sulit mengingat atau membedakan nama,
tanda gambar, pimpinan, atau sikap politik antara satu parpol dan lainnya.
Semua itu terungkap dari hasil survei nasional Indo Barometer sepanjang
Desember 2007. Hasil survei disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M
Qodari, Rabu di Jakarta.
Jumlah parpol yang terlalu banyak seperti itu diyakini justru berdampak
melemahkan kualitas pilihan masyarakat.
Hasil survei menunjukkan, 73,3 persen responden mengaku sulit membedakan
antara satu parpol dan lainnya. Sebanyak 69 persen responden tidak merasa
memiliki kedekatan dengan parpol-parpol yang ada.
Survei juga menunjukkan, PDI-P masih menjadi parpol yang lebih banyak
dipilih orang jika pemilu diasumsikan digelar saat ini (ketika survei
dibuat). Persentase pemilih PDI-P mencapai 23,8 persen, sementara Partai
Golkar sebanyak 12 persen, dan Partai Demokrat sebanyak 9,6 persen.
(SIE/MZW/HAR/DWA)
[Non-text portions of this message have been removed]
