http://www.antara.co.id/arc/2008/7/10/realisasi-kur-secara-nasional-mencapai-rp8-2-triliun/
*Realisasi KUR Secara Nasional Mencapai Rp8,2 Triliun* Padang (ANTARA News) - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional kini sudah mencapai Rp8,2 triliun, dengan debitur sebanyak 919 ribu nasabah pada enam unit lembaga perbankan yang telah ditunjuk. "Realisasi KUR secara nasional itu kini sudah mencapai Rp8,2 triliun, kita berharap kredit tersebut dapat membantu permodalan UKM," kata Meneg Koperasi dan UKM, H. Suryadharma Ali, di Padang, Kamis. Suryadharma Ali hadir di Padang, melaunching dan menyerahkan dana bergulir bagi 1.000 pedagang kaki lima pada lima daerah kabupaten/kota di Sumbar. Menurut dia, secara nasional pencairan dana bergulir itu hampir tidak ada masalah, karena ada komitmen dari lembaga perbankan dan pemerintah daerah setempat. Namun pada daerah tertentu, masih ada laporan pengusaha UKM yang masih terkendala permodalan, karena untuk meminjam uang lembaga perbankan meminta agunan dan bunga yang diminat cukup tinggi mencapai 30 persen. Padahal sesuai kesepakatan dengan pemerintah bunga pinjaman KUR tersebut hanya 16 sampai 18 persen dengan pinjaman dimulai Rp500 ribu dan maksimal Rp500 juta. "Kita terus memantau realisasi KUR tersebut pada tingkat daerah kabupaten/kota," katanya. Terkait adanya keluhan tersebut, pemerintah kini telah melakukan pembicaraan dengan lembaga perbankan itu dan juga membentuk komite kebijakan guna monitoring dan evaluasi penyaluran KUR. "Komite ini telah dibentuk dan mulai bekerja, kita berharap tidak ada lagi kendala dalam penyalurannya," katanya. Data terakhir penyaluran KUR di Sumbar sudah mencapai Rp200 miliar. Pemerintah baru-baru ini meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan enam bank pelaksana yang turut terlibat dalam program penjaminan UMKM. Enam bank tersebut adalah BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Program penjaminan itu melibatkan Perum SPU dan PTB Askrindo dengan komposisi penjaminan 70 persen penjamin dan 30 persen risiko perbankan. Sedangkan premi asuransi/imbalan jasa sebesar 1,5 persen akan ditanggung pemerintah. (*) [Non-text portions of this message have been removed]
