http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/Kekerasan_Tim_Tim2008071\ 4
Indonesia Akui Bersalah Soal Kekerasan Tim-Tim Tahun 1999 Radio Nederland Wereldomroep 14-07-2008 Indonesia Akui Bersalah Soal Kekerasan TimTim Tahun 1999 <http://download.omroep.nl/rnw/smac/cms/id_tossi_laporan_kkp_20080714_44\ _1kHz.mp3> Pemerintah akan mengakui kesalahan lembaga TNI dalam kekerasan di Timor Timur seputar referendum tahun 1999. "Kami akan menerima laporan (Komisi-bersama Indonesia dan Timor Leste untuk Kebenaran dan Persahabatan, KKP) dan melaksanakan sejumlah rekomendasinya," demikian pernyataan Deplu, Sabtu lalu. Laporan KKP yang resminya Selasa ini akan diterima kedua Kepala Negara, Susilo Bambang Yudhoyono dan José Ramos-Horta di Denpasar, menyimpulkan, kekerasan itu merupakan kesalahan kelembagaan, yang terjadi karena Indonesia tengah mengalami sulitnya transisi kekuasaan. Tapi tepatkah alasan yang demikian itu? Laporan koresponden Aboeprijadi Santoso, dari Jakarta. Laporan KKP, berjudul "Per Memoriam Ad Spem" yang berarti "Dari Ingatan Menuju Harapan" dan mencapai 300an halaman itu, merupakan laporan yang serius, namun pada intinya, tak banyak hal yang baru. Ada konsensus kedua negara, ada kesalahan kelembagaan, bukan kesalahan perorangan, dan ini harus diperbaiki. Komisaris KKP, Letjen Pur. Agus Widjojo, sudah mengungkapnya kepada Radio Nederland Wereldomroep, akhir April yang lalu : Agus Widjojo: Komisi ini berbahagia dan patut berbangga bahwa semua temuan komisi itu didapat melalui konsensus. Karena harus merupakan kesepakatan bersama. Untuk selanjutnya kita mencari tanggung jawab kelembagaan. Itu memang merupakan mandat yang harus ditemukan oleh komisi ini, sehingga memang komisi ini berakhir dengan memberikan jawaban siapa lembaga yang bertanggungjawab. Lembaga yang bertanggungjawab tak lain adalah TNI yang pada zaman itu masih menyebut diri ABRI. Dengan keharusan konsensus dan kesepakatan menuding lembaga, maka Laporan KKP mau-tak-mau lebih merupakan dokumen politik-diplomatik antara kedua negara, ketimbang dokumen data empirik yang lengkap dan terverifikasi. Hindari tudingan Ibarat film-film roman gaya tahun 1950an, sejak mula kedua pihak sudah sepakat ini adalah sebuah cerita yang harus ditutup dengan happy ending, akhir yang bahagia. Dengan menghindari tudingan kepada pejabat-pejabat militer bertanggungjawab, maka Indonesia tak perlu menempuh risiko guncangan politik domestik menjelang pemilu 2009. Tapi dengan pengakuan bersalah pihak Indonesia, Timor Leste juga terhibur, karena berhasil menggolkan tudingannya. Presiden SBY dan TNI rupanya tak ingin ada gejolak baru dengan mengorbankan Jenderal Wiranto, Mayjen Zacky Anwar Makarim, Mayjen Adam Damiri dan Mayjen Tono Suratman, misalnya. Sulit bagi Jakarta memang untuk tidak menyalahkan tentaranya, karena PBB yang tidak mengakui KKP dalam laporan UNAMET pernah menyimpulkan kesalahan lembaga TNI. Dan Presiden José Ramos-Horta kini pun dapat berkelit terhadap kritik-kritik gereja dan masyarakat bahwa pihak Indonesia toh akhirnya mengaku salah, jadi untuk apa dipersoalkan lagi. Dengan begitu, Laporan Final KKP ini lebih merupakan bunga-bunga saja bagi suatu persahabatan, ketimbang upaya menggali kebenaran. Inilah semacam Finlandisasi gaya Asia, yaitu cara-cara hidup berdampingan secara damai yang dipaksakan pada dua negara bertetangga, yang secara geopolitik amat timpang. Indonesia yang membayang-bayangi Timor Leste menjadi semacam Uni Soviet dulu membayang-bayangi dan menekan tetangga Finlandia. Kekerasan Namun yang menarik, Laporan Final KKP ini menunjuk, para perwira TNI sendiri memberi pandangan yang berbeda-beda tentang milisi pro-integrasi, yaitu biang utama kekerasan dan pembakaran Dili. Mantan Pangdam Udayana Adam Damiri mengatakan Pamswakarsa bukanlah milisi, dan tidak di bawah TNI. Tetapi Zacky Anwar Makarim mengatakan, Pamswakarsa terkait tugas Wanra dan Kamra yang dibenarkan undang-undang, sebagai milisi rakyat dalam sistim pertahanan Sishankamrata. TNI rupanya kebingungan, tak mempunyai bahasa yang sama dalam memberi pembenaran kepada keberadaan dan tugas milisi yang dipeliharanya di TimTim. Pokok lain yang jauh hari sudah ditetapkan KKP sebagai kesepakatan politik adalah transisi negara di Jakarta sebagai penyebab kekerasan. April yang lalu Letjen Agus Widjojo pun sudah mematokkan kesimpulan itu. Agus Widjojo: Kita harus melihat dalam konteks. Kejadian ini terjadi pada tahun 1999. Peristiwa tersebut terjadi pada masa transisi politik di Indonesia, yang juga menurunkan perubahan-perubahan di dalam tatanan kewenangan aparat-aparat keamanan di Indonesia. Sehingga di dalam masa yang penuh kekacauan dan masa transisi kita melihat adanya sebuah kelemahan dan kevakuman yang bisa dimanfaatkan juga oleh fihak-fihak lain yang memang punya kepentingan sehingga terjadilah chaos. Kesimpulan KKP ini khususnya berlaku bagi polisi yang ketika itu masih sepenuhnya berada di bawah ABRI. Mantan perwira tinggi polisi Bambang Widodo yang juga dosen hukum dan kepolisian menjelaskan kebingungan Kapolda Dili Timbul Silaen. Bambang Widodo: Saya juga merasakan bagaimana selama tergabung di dalam ABRI, memang terutama pejabat-pejabat tingginya ya, itu sudah terbentuk sikap bahwa bekerja dia adalah untuk negara, negara dalam hal ini pemerintah. Dalam menjalankan tugas ternyata setelah Reformasi ada tindakan-tindakan yang melanggar HAM, mereka jelas merasa takut sekali. Karena tidak disadari pada saat awal di ABRI itu bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan sampai melampaui batas-batas rasa kemanusiaan, itu melanggar HAM pada waktu itu. Kompromi politik Tetapi TNI sendiri sama sekali tidak memperlihatkan kebingungan transisi, malah terbukti menyiapkan milisi sejak November 1998. Banyak warga Dili seminggu sebelumnya sudah mengetahui, dan lari ke hutan selepas referendum. Radio Nederland kala itu mencatat kedatangan ratusan pasukan TNI tambahan sejak hasil referendum diumumkan. KIPER, yaitu Komite Independen Pemantau Referendum, tim LSM terbesar dengan 800an pemantau di 13 distrik, yang kinerjanya dipuji Kepala badan PBB UNAMET, Ian Martin, misalnya mengutip notulen rapat Kodim Baucau yang memutuskan mengirim 1500an pucuk senjata. Sidang KKP sendiri mencatat kesaksian pemimpin milisi Fransisco Lopez de Carvalho mengenai persiapan logistik dan senjata oleh TNI bagi milisi. Peneliti dan staf UNAMET Geoffrey Robinson menduga tentara dan milisi mengamuk karena terkejut melihat hasil referendum dan kehadiran dunia internasional di Dili. Jadi, sulit mengatakan bahwa aksi-aksi kekerasan itu merupakan cermin kekalutan transisi TNI dan transisi negara di Jakarta, karena semuanya seperti sudah terencana sebelumnya. Walhasil, Laporan Final KKP lebih merupakan kompromi politik guna mengubur aib dan tragedi kekerasan tahun 1999 untuk selamanya, sekaligus menjaga persahabatan kedua negara, ketimbang menggali kebenaran. Jenderal Wiranto pun barangkali sudah memperhitungkan semua ini. "Saya yakin dia tak akan kaget, meski citranya bisa terganggu," jelas Despen Ompusunggu, mantan koordinator media Wiranto yang mengenal baik jenderal, yang partainya, Hanura, lagi naik daun ini. Bagi Presiden SBY, pengakuan salah pihak RI dapat memicu reformasi TNI tanpa menimbulkan gejolak di kalangan jenderal purnawirawan seperti Wiranto. Pantas, di Jakarta ada yang menyimpulkan KKP akhirnya menjadi kemenangan Jenderal Wiranto dan tantangan ke depan bagi reformasi TNI [Non-text portions of this message have been removed]
