kalo semula manajemen bagus bebas korupsi kenapa diswastakan sih salam
--- In [email protected], "Sandy Dwiyono" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > http://www.antara.co.id/arc/2008/7/14/kecemasan-masyarakat-banten-hadapi-privatisasi-pt-krakatau-steel/ > > > > *Kecemasan Masyarakat Banten Hadapi Privatisasi PT Krakatau Steel* > > > Oleh Ridwan Chaidir > > Serang (ANTARA News) - Akhirnya Pemerintah RI tetap memprivatisasi PT > Krakatau Steel (KS), salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) > Strategis, walaupun sudah ditentang habis-habisan oleh masyarakat Banten, > tidak hanya oleh seluruh pekerjanya, tetapi juga para tokoh dan ulama > Banten. > > Mereka pada intinya menyatakan, tidak ikhlas bila industri baja tersebut > lepas ke tangan pihak asing. > > Berbagai upaya, baik melalui demo maupun dengan membuat pernyataan tertulis > oleh para tokoh dan ulama Banten mewakili masyarakatnya yang kemudian > disebarluaskan melalui media massa sudah dilakukan sejak terdengarnya > rencana privatisasi tersebut. > > Namun, Pemerintah RI melalui Kementerian Negara BUMN tetap bersikeras > melepas industri baja terbesar di Asia Tenggara tersebut, walaupun tidak > lagi menjual langsung ke mitra strategis , tetapi melalui penawaran saham > perdana (Initial Public Offering/IPO). > > Meski privatisasi melalui IPO disetujui pemerintah pusat dan juga diterima > oleh sebagian tokoh masyarakat Banten, bahkan oleh seluruh karyawannya, > lantaran mereka berpeluang membeli sahamnya, namun tidak sedikit pula yang > menolak dan menginginkan Krakatau Steel berkembang seperti saat ini. > > "Privatisasi harus ditentang, karena walaupun dijanjikan akan menghasilkan > keuntungan, namun sebenarnya menimbulkan ekses berbahaya yang akhirnya bakal > menafikan dan menghapus keuntungan yang diperoleh," kata Muhammad Ismail > Yusanto, salah seorang tokoh ulama dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam > suatu dialog tokoh dalam menelaah kritis IPO PT KS di Kota Serang, ibukota > Provinsi Banten, belum lama ini. > > Ismail Yusanto melihat kerugian yang menonjol dari privatisasi itu antara > lain tersentralisasinya aset sebuah negara pada segelintir individu atau > perusahaan yang memiliki modal besar, dan pengalihan kepemilikan -khususnya > di sektor industri dan pertanian - dari kepemilikan negara/umum menjadi > kepemilikan individu, akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK), > atau paling tidak pengurangan gaji pegawai. > > Kerugian lainnya, menurut dia, menghapuskan kepemilikan umum atas > kepemilikan negara sama artinya negara melepaskan diri dari > kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat, negara akan disibukkan untuk mencari > sumber-sumber pendapatan baru untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan > yang sudah hilang akibat penjualan aset negara. > > Selain itu, ia mengemukakan, dana yang diperoleh dari penjualan kepemilikan > umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif, > serta menghalangi rakyat untuk memperoleh hak mereka, yaitu memanfaatkan > aset kepemilikan umum seperti air, minyak, sarana transportasi dan > pelabuhan. > > Ia menilai, ada empat alasan kenapa sebagian masyarakat Banten menentang > privatisasi terhadap industri milik negara yang strategis itu. Pertama, > negara tidak berhak menjual aset-aset kepemilikan umum. Sebab, aset itu > bukan miliknya, tetapi milik umum. Islam telah melarang menjual suatu barang > yang bukan miliknya. Jika jual beli seperti itu terjadi, maka jual belinya > batil alias tidak sah. > > Alasan kedua, katanya, privatisasi menyebabkan harta hanya beredar di > kalangan orang kaya saja, baik perorangan maupun perusahaan. Dengan > demikian, orang banyak tidak dapat memanfaatkan harta tersebut yang pada > gilirannya distribusi kekayaan akan semakin timpang. > > Hal ketiga, privatisasi juga menimbulkan dominasi dan hegemoni kaum kafir > atas kaum muslimin. Individu atau perusahaan kapitalislah yang nantinya akan > menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam, baik di bidang ekonomi > maupun politik, kata Yusanto. > > Alasan keempat, menurut dia, privatisasi merupakan perantaraan munculnya > kemudaratan bagi kaum muslimin, antara lain, akan timbul pengangguran akibat > PHK, memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji pegawai, menghilangkan > sumber-sumber pendapatan negara dana, serta memberi peluang masuknya > serangan pemikiran dan budaya kapitalis atas kaum muslimin. > > Sejauh ini ada juga pihak yang menentang tidak boleh PT KS diprivatisasi > dalam bentuk apa pun, tetapi tidak sedikit yang terpaksa menerima asal > privatisasi dilakukan secara IPO, termasuk karyawan Krakatau Seel sendiri. > > Oleh karena itu, pemerintah pusat akhirnya menerima dan menyetujui dengan > cara tersebut. Bahkan, pemerintah meminta manajemen PT KS mempersiapkan > seluruh aspek operasional dan keuangan dengan tenggat waktu paling lama tiga > bulan (September 2008). > > IPO adalah pilihan terakhir, dan sepertinya tidak ada cara lain yang dapat > dilakukan pemerintah untuk mencari dana segar dalam rangka meningkatkan > produksi industri baja tersebut yang tiap tahunnya hanya mampu memproduksi > 2,5 juta ton, padahal permintaan pasar terhadap baja cukup tinggi. > > Privatisasi IPO ini memang membuka peluang bagi masyarakat Banten memiliki > saham PT KS, namun timbul kecemasan. Takut tidak mampu membeli saham dalam > jumlah yang ditentukan saat penawaran saham perdana nanti, dan ditakutkan > pula saham itu dibeli oleh perusahaan luar yang memiliki modal besar, dan > dalam jangka panjang tidak tertutup kemungkinan dicaplok perusahaan asing. > > Oleh sebab itu, Wakil Gubernur Banten, H.M. Masduki berharap Pemerintah > Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota wilayah setempat diberi > kesempatan terlebih dahulu memiliki saham PT KS tersebut. > > Padahal, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, menilai bahwa privatisasi IPO > masih membuka peluang masuknya pihak asing jika individu atau perusahaan > dalam negeri tidak siap membeli saham-saham yang dijual di pasar modal > nantinya. > > Dalam kenyataan yang terjadi di pasar modal, sekitar 67,73 persen pemain di > pasar modal adalah perusahaan asing, kata Noorsy. Ia menambahkan, tidak > tertutup kemungkinan nantinya saham PT KS dibeli oleh perusahaan asing. > > Pernyataan Noorsy itu juga dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan PT KS, > Raden Gunawan, bahwa perlu diwaspadai perusahaan asing mencoba membeli > saham-saham yang diperjualbelikan di pasar modal. > > Apalagi, ia mengemukakan, perusahaan asing tersebut sangat berambisi untuk > menguasai industri baja, sehingga berbagai cara akan dilakukannya, termasuk > melobi para pejabat tinggi, bahkan mereka bisa membujuk presiden. > > Oleh sebab itu, Noorsy menganjurkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten > dan kota, termasuk DPRD-nya, mulai saat ini melakukan pertemuan-pertemuan > dalam upaya mengumpulkan dana, agar tercapai untuk membeli saham PT KS, > minimal sebanyak 20 persen dari total saham yang dijual. > > "Kalau tidak memiliki banyak uang, gunakan saja sebagian dana APBD di > tiap-tiap kabupaten dan kota termasuk provinsi, sebab diyakini dana yang > dipakai tersebut lambat laun akan kembali lagi, mengingat industri baja > memiliki prospek yang cerah di masa depan," ujarnya. > > Perjuangan masyarakat Banten tidak hanya pada tahap memiliki dana yang cukup > saja, tetapi juga bisa memperjuangkan ke pemerintah pusat dan DPR, agar > diprioritaskan warga Banten memiliki saham tersebut, kata Noorsy. > > Ia pun mengingatkan, jika hal itu tidak tercapai, maka perlu dilakukan > dengan perlawanan. (*) > > > [Non-text portions of this message have been removed] >
