*KOMITE PIMPINAN PUSAT* *SERIKAT MAHASISWA INDONESIA*
Jl. Jagakarsa Gg Hidayah II No 5 Lenteng Agung Jakarta Selatan 021-99681543 dan 081331643545 Email : [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> *www.kppsmi.wordpress.com* <http://www.kppsmi.wordpress.com/> *PERS RELEASE NASIONAL* *LAWAN PENJAJAHAN MODAL DAN ELIT-ELIT POLITIK ANTI RAKYAT.* *BATALKAN KENAIKAN BBM, BERIKAN SUBSIDI YANG SEBESAR-BESARNYA * *UNTUK PENDIDIKAN GRATIS DAN KESEHJATERAAN RAKYAT* *Salam Pembebasan* Desakan yang kuat dari kaum kapitalisme internasional, untuk terus meliberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan tata politik nasional, selalu mendapatkan restu dari elit-elit politik yang bertebaran di panggung trias politika Nasional. Maka dengan segala antusiasme yang tinggi *semua elit politik anti rakyat yang duduk di parlemen, Jajaran eksekutif dan Yudikatif, mereka menyambutnya dengan menyiapkan dan mengesahkan berbagai macam produk perundang-undangan dalam bentuk PP, UU, Perpres, Permen dll. * Mereka semua bersatu padu untuk lebih mengarahkan masa depan Indosesia ke dalam *sistem ekonomi-politik yang lebih ramah terhadap Pasar dan terbuka atas Intervensi Pemodal Asing maupun dalam Negeri (Baca: Neoliberalisme).*Namun sangat tidak ramah bagi Pertumbuhan Kesehjateraan ekonomi rakyat. Setidaknya sejak tahun 1998 hinga saat ini, liberalisasi terjadi di Hampir semua bidang ekonomi-politik yang terus berjalan di atas relnya, semakin mendasari Negara untuk mencabut perlahan-lahan dan semua subsidi-subsidi vital bagi rakyat semacam BBM, Listrik, Pertanian, lalu di Jualnya sebagian besar asset BUMN-BUMN strategis (PT KAI, PT TELKOM, PT Semen Gresik dll) kepada pihak swasta dalam dan luar negeri dengan alasan untuk mengurangi beban pengeluaran Negara dan membangun kemandirian ekonomi rakyat. Sementara itu secara bersamaan Negara juga telah membuka lebar pintunya untuk Pasar dan Perdagangan bebas di beberapa kawasan Ekonomi khusus Indonesia. untuk membangun *KEKI* yakni Indonesia harus memperbaiki segala kebijakan hukumnya, konsistensi kebijakan, dan adanya regulasi untuk menjalankan kebijakan, perbaikan Infrastruktur dan pemberian intensif kepada Investor/pemodal dalam dan luar negeri *(Bisnis Indonesia, 7/8/07).*kemudian Oleh Negara di atur dalam PERPU No 1 thn 2007 tentang penetapan Syarat *KEKI* dan wilayah prioritas sebagai amandemen dari UU NO 36 Thn 2000 tentang Free Trade Zone/FTZ. Di Indonesia terdapat 112 kawasan industri di 10 propinsi yang akan disiapkan untuk menjadi * KEKI, *Ke 10 Propinsi Itu adalah Aceh, SUMUT, BINTAN-BATAM, DKI JAKARTA, JATENG, JATIM, SULSEL, KALTIM. Hingga saat ini ternyata sistem kepemilikan stuktur agraria nasional belum berubah Total dengan model yang kerakyatan. Akhirnya menyebabkan sumber-sumber agraria seperti Hutan, Laut dan lain-lain di Indonesia secara Perlahan terus dikuasai oleh para pemodal besar untuk kepentingan pemenuhan bahan baku Industri MNC/TNC yang beroperasi secara eksploitatif, akumulatif dan ekspansif. Beberapa gambaran singkat di atas itu, bisa sangat nyata. Bahwa Liberalisasi ekonomi-politik di Indonesia saat ini sudah bersinergi kuat dalam prakteknya. Keadaan Itulah yang menjadi salah satu sebab utama kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7 % pada tanggal 24 Mei 2008. Jika di lacak dari akar sejarahnya sekitar tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas Baik di sektor Hulu maupun Hilir. Mereka bekerja sama dengan IDB dan WB untuk menyiapkan draft UU yang di tujukan untuk mereformasi total sektor energi secara keseluruhan. Maka pada tahun 2001 terbitlah UU Migas yang di dalam salah satu pasalnya, UU Migas 2001 Pasal 28 Ayat 2 dengan tegas menyatakan Bahwa *" Harga BBM dilepas sesuai dengan mekanisme Pasar". * Aturan itu semakin kuat dengan skema pada tahun 2005 dan penjelasan APBN-P 2008 tentang pencabutan subsidi BBM secara bertahap sampai pada akhirnya pemerintah tidak mensubsidi BBM sama sekali. Sehingga Tidak menutup kemungkinan Bahwa selambat-lambatnya Pada tahun 2009 harga BBM di Indonesia sama dengan BBM Internasional Rp 12.000/liter. Akibat Dari liberalisasi Migas sektor Hulu, Indonesia sudah banyak mengalami kerugian besar akibat dari pembayaran *Cost Recovery* Trilyunan Rupiah kepada kontraktor Migas Asing dan kondisi itu di perparah dengan Liberalisasi sektor Hilir (eceran) Migas sehingga mengakibatkan penguasaan sektor migas di Indonesia sekarang telah bergeser dari Pemerintah (Pertamina) ke raksasa-Raksasa Minyak Dunia semacam Shell, Caltex, Petronas, Gulf Oil, Agip, Chevron, British Petroleoum, Conaco Philip dll. Mereka Para Raksasa Minyak Dunia itu telah mengantongi Izin untuk membuka 20.000 SPBU di Seluruh Indonesia yang akan beroperasi secara penuh pada tahun 2010. Akhirnya dalam pandangan Serikat Mahasiswa Indonesia secara tegas, melihat bahwa pemerintah dan seluruh elit politik yang memberikan Andil besar dalam menaikkan BBM sesungguhnya bukan sebabkan karena membengkaknya beban APBN 2008 yang terapresiasi oleh melambungnya Harga Minyak Dunia, sehingga menanggung kerugian rugi yang sangat besar. Padahal sebab-sebab kenaikan BBM di Indonesia lebih di karenakan adanya program-program liberalisasi Sektor Energi dan Migas di dalam Negeri, tingginya cost recovery pengelolaan migas yang dibayarkan kepada kontraktor/perusahaan pemenang tender eksplorasi ladang minyak di Indonesia dan Tidak Jelasnya DMO yang ada. Iklim liberalisasi (Penjajahan Modal) Juga semakin menerjang sektor Pendidikan Nasional dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang akarnya sudah di tancapkan pada saat indonesia menandatangani GATTS dan AFAS yang menangtur perdangan bebas 12 sektor jasa, salah satunya adalah pendidikan. Bisa di rasakan secara kongkrit dampaknya yakni biaya pendidikan makin mahal dan semakin susah di jangkau oleh rakyat yang saat ini mengalami penurunan daya beli dan konsumsi akibat membenkaknya harga-harga di Pasaran. Penataan pilot proyek liberalisasi Indonesia alias penataan industrialisasi Perguruan Tinggi pasca reformasi sudah disiapkan secara sistematis melalui payung PP No/60/1999 Tentang Perguruan tinggi, PP No/61/1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara, PP No/151/2000, PP No/152/2000, PP No/153/2000, PP No/154/2000 dan PP No/06/2004. Itulah kelengkapan legal untuk menata empat perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia, yaitu ITB, UI, UGM, dan IPB, yang kemudian diikuti oleh USU, UPI dan terakhir UNAIR, menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Lalu lebih di sempurnakan lagi agar dalam bentuk UU Nomer 20/ 2003 Tentang Sisdiknas, dan RUU BHP. Tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana pendidikan nasional Ke depan yang sangat Pro Modal dan Anti terhadap Rakyat khususnya mereka yang berpendapatan Rata-rata 1 juta/Bln. Indonesia yang memiliki 222.781.000 Jiwa (BPS, 2005), dengan angkatan sekolah di seluruh Indonesia sekitar 38,5 juta anak usia SD 6-12 tahun, 25,6 juta dan usia SMP 13-15 tahun, 12,8 juta (Kompas, 26/2/05), dan rata-rata tingkat partisipasi di pendidikan tinggi sekitar 14% dari jumlah penduduk usia 1924 tahun. Tiga tahun yang lalu saja ketika BBM belum naik betapa beratnya rakyat menjangkau pendidikan yang layak. Maka saat ini bisa kita melihat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia terjadi penurunan jumlah calon mahasiswa yang masuk, penurunan itu rata-rata sebesar 20-27%. Bahkan UGM juga mengalami penurunan calon mahasiswa yang cukup signifikan. Perlu dicatat Bahwa pada hari ini tanggal 17 Juli 2008, Serikat Mahasiswa Indonesia bergeak secara nasional dan sadar sepenuhnya bahwa neoliberalisme sesungguhnya menyebabkan BBM Naik, Di swastanisasikan BUMN-BUMN strategis, di cabutnya subsidi-subsidi Untuk Rakyat dan Mahalnya Biaya Pendidikan Nasional. * Oleh karena itu, Kami menuntut:* 1. Batalkan Kenaikan Harga BBM dan Tolak Kenaikan BBM Tahun Depan. 2. Tolak Penjualan aset-aset Vital milik Negara 3. Berikan Kembali Subsidi kepada Rakyat yang sebesar-besarnya. *Serikat Mahasiswa Indonesia Menyerukan Kepada Massa Rakyat Untuk: * 1. Mengkampanyekan Terus Kegagalan-Kegagalan Praktek ekonomi politik Neoliberalisme di Indonesia. Mengapa Hal Tersebut Patut Dilakukan, Karena memang secara kongkrit massa rakyat di Indonesia belum banyak yang mengetahui apa praktek neoliberalisme itu dengan segala cara kerjanya yang membuat rakyat miskin, jutaan tenaga prokduktif menjadi pengangguran, Hilangnya subsisdi public, Di jualnya BUMN-BUMN strategis, Di Upahnya kaum buruh secara Murah, Pendidikan nasional semakin mahal tak terjangkau oleh anak-anak dari keluarga miskin dll. 1. Negera harus bertanggung Jawab secara konsisten dalam memberikan subsidi yang layak dan sebesar- besarnya untuk kesehjateraan massa Rakyat. Mengapa Hal itu Patut Dilakukan oleh Massa Rakyat, Karena saat ini Pemerintahan yang berkuasa adalah sangat setia dengan garis politik neoliberalisme yang sangat anti terhadap pemberian subsidi Sosial dengan alasan dapat menyebabkan Pemborosan (Inefisiensi) APBN. Kalau demikan adanya maka tuntutan untuk memperbesar Subsidi adalah hal yang wajib terus diminta oleh massa rakyat agar Negara ini semakin terdorong kearah anarki APBN yang akhirnya mempertajam krisis internalnya. 1. Memblejeti Praktek dan perilaku Obral Janji Palsu dari Partai-partai Politik (P. Golkar, PDI-P, PKB, PPP, P Demokrat, PAN, PKS Dll) dan elit-Elit politik Borjuis. Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, Karena praktek dan perilaku politiknya lebih banyak pro pemodal yang mendukung dan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung sehingga jika mereka menang dalam pemilu tentu saja kemenangan itu di peruntukkan kepada para pemodal bukan massa rakyat yang menjadi konstituenya. 1. Memperkuat dan terus membangun hubungan politik secara berkesinambungan dengan Organisasi Rakyat di semua teritori perlawanan dan sektor massa rakyat dengan mempergencar pendidikan politik kerakyatan yang kongkrit. Mengapa Hal tersebut patut dilakukan, karena sampai saat ini yang bisa dipercaya serta merekalah yang bekerja secara tulus demi terwujudnya cita-cita pembebasan nasional dari Imperialisme adalah Organisasi-Organsiasi Rakyat yang hampir semua aktifitas politiknya mendidik dan mengerakkan kesadaran berlawan anggota dan rakyat pada umumnya. 1. Membangun Persatuan Politiik yang Progresif dan Kerakyatan untuk mengimbangi hegemoni Elit-Elit politik dan Kaum Pemodal. Mengapa Hal ini patut dilakukan, Jelas ini adalah usaha untuk menyatukan semua visi, taktik perjuangan agar semua Organisasi rakyat yang saat ini berserak saling mendukung secara positif sehingga menjadi alternative terbaik bila bersatu dalam wadah perjuangan bersama. *Jalan Keluar Untuk Rakyat. * 1. Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah dan Bervisi Kerakyatan. Ini adalah salah satu syarat yang mutlak untuk membangun kebudayaan nasional yang tangguh dan mandiri, serta menciptakan tenaga-tenaga produktif yang maju dengan visi kerakyatan yang kuat. Sehingga sangat berguna bagi pelaksanaan program-program Nasional yang strategis serta bersifat Kerakyatan. 1. Bangun Industri Nasional (Industri dasar, Industri Berat) yang Kerakyatan. Jelaslah bahwa sebagai sebuah Negara yang dipersiapkan untuk membendung serbuan komoditas barang dagangan dan jasa dari Negara-negara Imperialism, pada satu sisi ini juga sebagai syarat utama untuk menuju tatanan masyarakat baru yang maju. 1. Laksanakan Reforma Agraria Sejati. Sebagai salah satu modal syarat untuk pembangunan nasional strategis serta terencana, juga di butuhkan untuk mengangkat kesehjateraan masyarakat pedesaan sehingga bisa meredam laju urbanisasi ke perkotaan akibat timpangnya struktur penguassan sumber-sumber agraria. Disisi yang lain juga berguna untuk pemenuhan bahan-bahan baku Industri nasional. 1. Nasionalisasi Aset-Aset Vital Demi Kesehjateraan Rakyat. Sebagai salah satu modal yang besar dan pembiayaan bagi pembangunan nasional terencana yang strategis, di sisi yang lain juga bisa menunjujkkan kedaulatan ekonomi politik nasional dengan karakter anti Imperialisme. 1. Putus Hubungan Ekonomi-Politik dengan Negara dan Kaum Imperialis di Seluruh Dunia. Usaha nasional secara politik untuk Menegakkan kedaulatan politik nasional yang anti Intervensi politik kaum imperialis yang berwatak menjajah massa rakyat maupun nation. Yang memang selama ini Indonesia telah tidak memiliki Kedaulatan politik dalam arti sesungguhnya. 1. Bangun hubungan ekonomi-politik Yang Adil dan seimbang dengan Negara-negara Progresif dan anti imperialism. Menciptakan Dunia yang cinta damai dan saling memajukan satu dengan lainya dalam konteks Hubungan internasional yang seimbang dan kerjasama ekonomi politik yang saling menguntungkan, Disisi yang lain bisa menciptakan Blok baru Yang Menjadi lawan langsung dari politik Internasional kaum Imperialisme di Dunia Ini. *Salam Pembebasan.* *Jakarta, 17 Juli 2008* *Tertanda, * *Ketua Umum * *Kent Yusrianyah * -- *FRONT PEMBEBASAN NASIONAL (FPN)* Email: [EMAIL PROTECTED] Sekber: Jl. Pori Raya No. 06 Rt 009/Rw 010, Pisangan Timur, Jakarta Timur Tlp/Fax: 021-4757881 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
