http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/demokrasi_gaya_aceh20080\ 801 <http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/demokrasi_gaya_aceh2008\ 0801>
Membangun Demokrasi Gaya Aceh Radio Nederland Wereldomroep - Aboeprijadi Santoso 01-08-2008 Membangun Demokrasi Gaya Aceh <http://download.omroep.nl/rnw/smac/cms/id_w_demokrasi___la_aceh_2008080\ 1_44_1kHz.mp3> Partai-partai lokal Aceh dalam waktu dekat akan mengumumkan para calon legislatifnya. Para caleg baru dari enam parlok akan bertanding dengan caleg 39 partai nasional yang terwakili di Aceh. Golput, juga partai partai nasional, besar kemungkinan tak akan laku. Sebab, inilah pertama kali Aceh akan memilih parlemen dan pemerintahan sendiri. Sejumlah parlok bertekad membangun demokrasi dari bawah dan menjauhi politik premanismenya partai partai nasional. Ketika Ketua Delegasi RI Hamid Awaluddin berjalan di tepi sungai di belakang rumah perisitirahatan di Vantaa, di pinggir Helsinki pada Juli 2005, Ketua Delegasi Gerakan Aceh Merdeka GAM Malik Mahmud menangis. Dia mengimbau agar Aceh diizinkan punya partai lokal. GAM bersedia melepas tuntutan kemerdekaan, tapi biarkan Aceh memiliki "kendaraan sendiri." Demikian desak Malik seperi diceritakan Hamid dalam bukunya Damai di Aceh. Malik mendapat dukungan Marttii Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia dan mediator yang berwibawa itu. Sebaliknya, Hamid hampir putus asa karena justru parlok itulah yang pagi-pagi telah ditolak Jakarta dan membuat perundingan terancam gagal. "Pokoknya, Mbang, nggak ada cerita partai lokal!" begitu pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Mayjen Bambang Dharmono kala itu. SBY konon sampai mengirim fax sebelas kali berisi penolakan, koreksi dan kompromi, khusus tentang parlok. SBY, Wapres Jusuf Kalla, si perintis perdamaian, dan Hamid Awaluddin akhirnya mendapat penegasan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan bahwa partai lokal tidak dengan sendirinya bertentangan dengan konstitusi. Akhirnya, Jakarta setuju dan gol lah tuntutan parlok tsb dalam MoU Helsinki. Cerita itu menunjukkan betapa Jakarta cemas dan curiga terhadap itikad GAM melalui parlok. Kini, tiga tahun kemudian, kekhawatiran Jakarta terhadap parlok sebagai kendaraan untuk referendum Aceh, masih kuat, terutama di Cilangkap dan Senayan. Tapi TNI dan DPR harus mengakui, aspirasi parlok itu telah meluas di Aceh, tidak hanya di kalangan GAM. Dan GAM, melalui sosok barunya, Partai Aceh, pun siap memetik buah dari legitimasi yang ditanamnya di Helsinki. Kuatnya aspirasi lokal di Aceh kini tampak dari cara cara parlok Aceh menanggapi isu golput dan menyiapkan para calegnya. Berikut suara wakil parlok-parlok Aceh dalam temu wicara dengan KBR Antero belum lama lalu. Soal golput Kecenderungan golput itu ketika rakyat tidak melihat akan ada alternatif. Ketika rakyat tidak melihat akan ada jalan keluar, ada perubahan. Sekali lagi saya tegaskan mari kemudian kita memberi jalan keluar kepada rakyat. Sulit membayangkan Golput akan bergaung seperti di Jawa Timur ketika Aceh memanfaatkan peluang untuk membuka halaman baru provinsi yang merasa pernah dizalimi Jakarta ini. Soal perubahan Rakyat Aceh ini adalah pemilih yang cerdas. Ketika yang lama dilihat sudah tidak bisa dipakai lagi, dia akan memilih yang baru. Setiap yang baru adalah perubahan, adalah harapan dan inilah yang kemudian yang harus kita yakini sebagai sebuah perubahan yang akan terjadi di Aceh dan tetap menjaga perdamaian dengan MoU. Juga cara cara menyiapkan calon calon legislatif, atau caleg, mencerminkan aspirasi membangun politik demokrasi dari bawah Soal caleg Caleg-caleg era ini dites, diuji, diusulkan oleh mereka. Memperkuat kwalitas dengan memberikan pemahaman-pemahaman. Dan kita memberikan kontrak politik, supaya caleg kita ini tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dari partai-partail nasional yang lama. Kami menjaring dari tokoh-tokoh yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga mereka betul-betul terwakilkan dari masyarakat. Jadi dengan demikian mereka sendiri yang memilih utusan yang dikirim dari wilayah kepada pusat. Kami mencoba mengaplikasi persentase itu 30% untuk orang GAM, apakah dia kombatan atau bukan, kemudian 30% untuk wanita, selebihnya itu untuk masyarakat dan ulama. Kemudian kriteria yang paling penting adalah taat dan setia kepada partai. Yang kedua profesionalisme, yang ketiga akhlak-ulkarimah. Yang keempat setiap figur yang dicalonkan menjadi teladan bagi rakyat itu sendiri. Dia menampung aspirasi rakyat, mereka dapat membaca Al-Quran dan berpidato. Menurut sebuah sumber dari luar Partai Aceh yang merupakan sosok baru GAM, sebagian besar dari 17 mantan Panglima Wilayah dan ratusan Panglima Sago akan duduk dalam kepengurusan partai di daerah, tapi tidak harus menjadi caleg. Para caleg akan diserap dari anggota-anggota partai melalui pendidikan politik dari desa ke desa. Sementara itu, banyak petinggi GAM menjadi elit baru yang merambah keuntungan politik dan bisnis. Ketua Majelis GAM, Tengku Mohammad Usman Lampoh Awe, kepada Radio Nederland Wereldomroep, belum lama lalu mengibaratkan GAM seperti kapal yang harus tetap menuju tujuan ketika kapal tersebut tengah oleng. Tengku Mohammad Usman Lampoh Awe: Kapten ini melihat kapal kecil ada ombak dari depan, ada angin dari samping dia ribut di belakang. Bawa bukan ke sana, kapten yang benar nggak perlu tahu itu, omongan protes dan sebagainya. Ini nggak demokrasi itu, nggak ada demokrasi di laut nih. Kapten punya hak, dua kali lagi ribut, tolak dia ke laut. Itu hukum dari nabi Yunus sudah ada dulu. Kita jalan terus lemparkan pelampung, nanti kalau dia masih selamat kita ambil. Kapal jalan terus ... [Non-text portions of this message have been removed]
