*** Mana yang lebih OK, Islam ala si Pitung atau Islam yang 
dibabarkan disini?

Islam Indonesia Kini 


Hanya beberapa figur penting seperti Gus Dur dan Syafii Ma'arif yang 
turun gunung dan bertarung menentang bentuk-bentuk intoleransi yang 
makin menggejala.

Oleh Novriantoni Kahar 

eorang diplomat Indonesia pernah menulis tentang citra apa dari 
Indonesia yang kini mereka jual dalam dunia diplomasi. Menurutnya, 
ada tiga "citra unggulan" yang mereka "pasarkan" kepada dunia yang 
ingin menyimak sesuatu tentang Indonesia. 

Pertama, Indonesia adalah negara demokrasi dengan populasi Muslim 
terbesar di dunia. Indonesia masuk tiga besar, selain India dan 
Amerika. Kedua, mayoritas Muslim Indonesia berpandangan Islam yang 
moderat, tidak dikuasai kalangan ekstremis. Distingsi moderat-
ekstremis ini dianggap penting untuk membedakan Indonesia dengan 
kawasan dunia Islam lainnya. Ketiga, selain demokratis dan moderat, 
Indonesia juga negeri yang pluralis dari segi apa pun. 

Itulah tiga citra Indonesia yang menjadi modal dasar Indonesia dalam 
berdiplomasi dengan dunia luar. Dan tampaknya, bukan hanya kalangan 
diplomat yang menjajakan ketiga citra itu. Dua wakil organisasi Islam 
terbesar di Indonesia yang dianggap moderat, pun tak ketinggalan 
dalam promosi citra Islam moderat ini ke dunia luar. Dalam rangka 
ini, beberapa waktu lalu Muhammadiyah menyelenggarakan World Peace 
Forum II, sementara Nahdlatul Ulama (NU) baru saja menggelar 
International Conference of Islamic Scholars (ICIS).

Kita pantas bangga dengan citra Islam Indonesia yang menjadi 
keuntungan strategis dalam berdiplomasi dengan dunia luar itu. Yang 
terabaikan oleh banyak pihak, tidak terkecuali organisasi-organisasi 
seperti Muhammadiyah dan NU adalah, pertama citra tidak selamanya 
sesuai dengan fakta dan realita. Kedua, citra tersebut tidak datang 
atau terberi dengan sendirinya. Ia merupakan bentukan dari pergulatan 
sejarah panjang Islam di Indonesia. Ketiga, sejalan dengan dua poin 
sebelumnya, citra tersebut tentu dapat berubah sewaktu-waktu, 
terutama kalau kita tidak waspada dan senantiasa mendekatkannya 
dengan realita.


Citra Moderasi 

Tentang poin pertama, kini kita dapat melihat betapa rapuh dan 
rentannya citra Indonesia sebagai negeri mayoritas Muslim yang 
demokratis, moderat dan pluralis itu untuk bergeser. Arus reformasi 
tidak hanya mengantarkan Indonesia ke jajaran negara-negara 
demokratis di dunia, tapi juga mengubah peta pergerakan dan corak 
Islam. Sejak reformasi bergulir, konfigurasi lama tentang Islam 
Indonesia yang biasa kita anggap didominasi dua menara kembar 
moderasi Islam Indonesia (Muhammadiyah dan NU), kini mulai bergeser. 

Beberapa gerakan Islam baru muncul dan tampil lebih garang dari 
Muhammadiyah dan NU. Dan tak jarang, pada tingkat wacana dan aksi, 
mereka tampil lebih nyaring dan leading daripada Muhammadiyah dan NU. 
Sementara sibuk menjual citra moderasi Islam, bahkan menjadikan 
Indonesia sebagai proyek percontohan toleransi bagi dunia luar, 
Muhammadiyah dan NU tak jarang alpa untuk berperan aktif dalam 
merawat dan menguatkan jaringan dan institusi-institusi penyangga 
moderasi Islam itu. Bahkan, dalam beberapa kasus, wacana dan aksi 
yang dikembangkan keduanya idem dito atau hanya reaksi terhadap 
genderang yang ditabuh kalangan yang tidak bisa disebut moderat.

Jika ini terus terjadi, dan ini poin kedua, tidak mustahil dalam 
beberapa tahun ke depan terjadi pergeseran citra. Kita tahu, fakta 
moderasi Islam itu dibentuk oleh pergulatan sejarah Islam Indonesia 
yang cukup panjang. Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam 
yang sudah malang-melintang dalam memperjuangkan bentuk-bentuk 
moderasi Islam, baik lewat institusi pendidikan yang mereka kelola 
maupun kiprah sosial-politik-keagamaan yang mereka mainkan. Karena 
itu, kedua organisasi ini dapat disebut sebagai dua institusi civil 
society yang amat penting bagi proses moderasi negeri ini. 

Dan di belahan dunia Muslim mana pun, kita nyaris tidak menemukan 
organisasi sosial-keagamaan yang begitu besar, moderat, tua, dan 
mengakar di kalangan masyarakat sebagaimana Muhammadiyah dan NU. 
Karena itu, ketangguhan kedua aset berharga ini dalam menjaga citra 
moderasi Islam Indonesia tetap tidak dapat dipandang sebelah mata. 
Namun, ketika kedua organisasi ini tidak menjalankan fungsi 
pendidikan dan sosialnya dengan semestinya, bukan mustahil peran-
peran tersebut akan direbut oleh mereka yang tidak peduli dengan 
proyek moderasi Islam di Indonesia.

Kini tengoklah, betapa absurdnya klaim kita tentang moderasi Islam. 
Dalam kasus Ahmadiyah, intimidasi sistematis yang dilakukan kelompok-
kelompok Islam baru ini bukan hanya tidak dapat dibendung, tapi dalam 
beberapa hal seperti dibiarkan dan mendapat dukungan moral-teologis 
dari beberapa eleman internal Muhammadiyah dan NU. 

Hanya beberapa figur penting seperti Gus Dur dan Syafii Ma'arif yang 
turun gunung dan bertarung menentang bentuk-bentuk intoleransi yang 
makin menggejala. Akibatnya, setelah SKB moderat tentang Ahmadiyah 
keluar, mereka masih menuntut Keputusan Presiden untuk pembubaran 
Ahmadiyah. 


Mengambil Langkah

Dan sayangnya, tidak ada teriakan "cukup!" baik oleh pemerintah 
maupun ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU terhadap 
ekspresi intoleransi agama, baik terhadap Ahmadiyah maupun lainnya. 

Saya kira, kini sudah tiba saatnya untuk melakukan langkah-langkah 
strategis guna menghentikan proses ekstremisme Islam di Indonesia. 
Telah banyak bukti bahwa kearifan dalam menuntaskan persoalan-
persoalan keagamaan sudah berganti dengan kericuhan. Aksi gebuk massa 
telah menjadi cara terfavorit dalam merespons isu agama dan gosip 
murahan sekalipun. 

Jejaring sosial yang bermusyawarah dan bermufakat seakan tiada lagi 
berguna. Pekik stigmatisasi terhadap suatu kelompok (aliran/kelompok 
sesat, proyek Kristenisasi, atau cap-cap lainnya) sudah cukup untuk 
menggerakkan massa untuk bertindak. Hancurkan dulu, urusan 
belakangan. Ini persis seperti taktik kuno sepakbola Inggris, kick 
and rush (tendang, lalu lari).

Jika taktik yang tidak elok dan tak bertanggung jawab ini terus 
berjalan dan sering tidak diproses secara hukum, lama-lama kita akan 
melihat kekerasan menjadi proyek dan semacam karier. Itu pastilah 
akan merusak sendi-sendi harmoni sosial yang berkesesuaian dengan 
Indonesia yang demokratis, moderat, dan pluralis. 

Saya kira, semua kita berkepentingan untuk merawat, mengawetkan, dan 
mendekatkan citra Indonesia yang demokratis, moderat, dan pluralis 
itu dengan realita. Jika tidak, bukan hanya orang lain yang tertipu 
karena membeli citra yang salah, namun kita pun akan terkena getah-
getahnya. 



Kirim email ke