tardji memilih jualan harga diri puisi, ketimbang diingat sebagai penyair
munafik, sebab tardji adalah tardji, yg kayak gitulah: rakus, pengecut dan
norak.
pilihan tardji adalah gambaran sosok seorang manusia egois, yg mementingkan
hadiah dibandingkan dengan solidaritas terhadap orang miskin di desa porong yg
telah terpinggirkan akibat dari lumpur lapindo.
di masa tuanya tardji juga melakoni jadi aktor politik ulung yg sekaligus jadi
pemulung hadiah sastra juragan lumpur. apakah ini kemajuan bagi karakternya
tardji? atau hanya akal2an orang gaek yg mulai pikun akibat rayuan materi yg
bisa beli mimpi?
ingat: setelah kena stroke budaya orang emang bisa belaga gila (begil), tapi
semuanya kembali pada diri kita sendiri, apakah mau dibeli dengan harga 150
juta rupiah atau miskin tapi dihormati?
heri latief
amsterdam, 19/08/2008
http://progind.net/
kolektif info coup d'etat 65: kebenaran untuk keadilan
http://herilatief.wordpress.com/
http://akarrumputliar.wordpress.com/
--- On Mon, 8/18/08, BISAI <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: BISAI <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [SANTRI KIRI] Re: #sastra-pembebasan# (Khazanah) Sutardji, Bakrie
Award, dan Lapindo
To: "AKSARA SASTRA" <[EMAIL PROTECTED]>, [EMAIL PROTECTED], "SANTRI KIRI"
<[EMAIL PROTECTED]>, "SASTRA PEMBEBASAN" <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Monday, August 18, 2008, 2:23 AM
Apa "puisi dekrit" itu lebih murah harganya dari
puisi jampi-jampi wak dukun? Apa "petarung kata-kata" tidak sama dengan
manipulasi atau pengkebirian kata-kata"? Kata-kata dibikin tidak
berharga dan kosong melompong tak punya makna karena harus dianggap
sebuah puisi yang semua orang bisa membikinnya meskipun tidak setiap
orang bisa jadi terkenal apalagi untuk sampai bisa terima hadiah 150
juta.
BISAI.
----- Original Message -----
From:
sautsitumorang
To: [EMAIL PROTECTED] .com ; sastra-pembebasan@ yahoogroups. com
; [EMAIL PROTECTED] .com ; [EMAIL PROTECTED] ups.com ; bumimanusia@
yahoogroups. com ; musyawarah-burung@ yahoogroups. com
; [EMAIL PROTECTED] s.com ; wanita-muslimah@ yahoogroups. com
; forumpenulissumatra @yahoogroups. com
; [EMAIL PROTECTED] ups.com ; kampoengmedan@ yahoogroups. com
Sent: Sunday, August 17, 2008 3:31
PM
Subject: #sastra-pembebasan# (Khazanah)
Sutardji, Bakrie Award, dan Lapindo
Nota Bene:
hahaha...
ketawak ngakak awak!
awak
katanya meributkan soal hadiah Lapindonya itu kerna faktor
duitnya! gawat!
sudah begitu dekadennya rupanya elite intelektual
negeri ini sampai semua
musti diukur pake Rupiah!!! mata uang yang
paling tak berharga di dunia
itu!!! gawat!
dari jawaban Tardji Bakrie, dari Kredo Lapindonya di
bawah, (dan juga
pendapat beberapa penyair muda pengagumnya di bawah juga,
kecuali
Afrizal yang kusayang itu) maka kesimpulan awak di esei awak
"Politik
Kanonisasi Sastra", bahwa Sastra Indonesia itu sampai sekarang
masih
sangat anti-politik, masih sangat anti-realis, masih sangat yakin
bahwa "Estetika adalah Panglima", bahwa Sastra(wan) tak punya
relevansi sosial-politik di luar teks sastranya yang keramat
adiluhung
itu, dan bahwa:
Sutardji Calzoum Bakrie adalah contoh terbaik, par
excellence,
skaligus bukti tak terbantahkan dari gagalnya Estetika Humanis
Universal Manikebuis yang anti-politik itu! bukti sia-sianya Estetika
Formalisme bagi sebuah negeri Dunia
Ketiga!!!
hahaha...
============ =====
Khazanah,
Pikiran Rakyat, Sabtu 16 Agustus 2008
Sutardji, Bakrie Award, dan
Lapindo
SEBAGAI penyair, Sutardji Calzoem Bachri telah melakukan
eksplorasi
kata dalam puisi sehingga kata bergerak mencari kemungkinan
arah dan
tujuannya, saling membentur demi membentuk keseluruhan yang tak
teramalkan. Sutardji menemukan kembali mantra, memulihkan kembali
tenaga bahasa yang terlanjur dimelaratkan oleh komunikasi massa.
Demikian salah satu alasan mengapa Freedom Institute memilih Sutardji
sebagai penerima anugerah Bakrie Award 2008 Bidang Kesusastraan,
seperti termaktub dalam website mereka www.
freedom-instute. org.
Bakrie Award adalah sebuah anugerah tahunan
yang dipilih oleh Freedom
Institute, yang diberikan pada mereka yang
dianggap telah menunjukkan
dedikasinya dalam berbagai bidang, terutama
kedokteran, sains,
penelitian, sosial, dan kesusastraan. Bahkan, anugerah
ini
mengandaikan dirinya sebagai "Hadian Nobel" Indonesia. Tradisi
pemberian anugerah ini telah dimulai sejak 2003. Dalam bidang
kesusastraan, Sutardji Calzoem Bachri adalah sastrawan keenam yang
menerima anugerah Bakrie Award, setelah sebelumnya Sapardi Djoko
Damono (2003), Goenawan Mohamad (2004), Budi Darma (2005), W.S.
Rendra
(2006), dan Putu Wijaya (2007).
Pandangan kritis terhadap Bakrie Award
mulai muncul sejak 2006. Meski
menerima anugerah tersebut, W.S. Renda
dalam pidato penerimaannya
dengan keras mengkritik penanganan dan
pertanggungjawaban atas nasib
ribuan rakyat di Sidoarjo. Pada tahun 2007,
ketika kasus Lapindo
makin mencuat ke permukaan, Bakrie Award pun kian
mendapat sorotan.
Apalagi setelah Frans Magnis Suseno yang terpilih
sebagai penerima
anugerah di Bidang Sosial menolak menerima anugerah
tersebut. Lain
halnya dengan Putu Wijaya yang menerimanya di tengah
berbagai kritik.
Meski kasus Lapindo tidak lagi mencuat tajam seperti
sebelumnya,
sangat sulit memisahkan Bakrie Award 2008 yang diterima
Sutardji
Calzoem Bachri dengan kasus Lapindo. Tak sedikit publik sastra
berharap bahwa Sutardji akan mengikuti jejak Frans Magnis Suseno
ketimbang meniru Putu Wijaya. Namun, ternyata sang "presiden" penyair
Indonesia itu lebih memilih meniru Putu Wijaya, menerima anugerah itu
dan uang Rp 150 juta!
**
TENTU saja ini menimbulkan berbagai
tanggapan yang berbeda. Menurut
kritikus Adi Wicaksono, berbicara
kesusastraan Indonesia sangatlah
tidak mungkin meniadakan atau melewatkan
nama Sutardji.
Tentang sikap Sutardji yang menerima Bakrie Award 2008
yang
dihubungkan dengan kasus Lapindo, Adi menilai bahwa anugerah tersebut
haruslah dilihat sebagai penghargaan atas karya dan dedikasi, bukan
penghargaan yang sifatnya politis. "Moralitas menerima atau menolak
saya kira dalam konteks sekarang tidak lagi bisa dipakai seperti
tahun
lalu sebab sekarang kasus Lapindo bukan lagi jadi kasus utama,
banyak
kasus-kasus yang lain. Tidak seperti tahun yang lalu ketika
kasus Lapindo
benar-benar jadi pusat perhatian. Konteksnya berbeda
kalau, misalnya,
Tardji menerimanya tahun lalu ketika kasus Lapindo
jadi sorotan khalayak
dan media. Saya tidak kecewa bahwa Tardji
menerima anugerah itu, sebagai
penghargaan sastra dia memang layak
menerimanya, " ujarnya.
Senada
dengan Adi Wicaksono, Agus R. Sarjono juga menyebut bahwa
Sutardji pantas
mendapatkan penghargaan sastra. Hanya saja lembaga
pemberinya belumlah
pantas memberinya karena ada yang lebih pantas
diberi dan diurus, yakni
korban lumpur Lapindo. Ia bisa memahami
ketika Sutardji menerima anugerah
tersebut, baik dalam konteks
realitas finansial maupun bersebab pada
langkanya penghargaan bagi
sastrawan di negeri ini. Publik sastra
Indonesia mungkin ada yang
berharap bahwa Sutardji akan menolak
penghargaan tersebut.
"Namun, mereka juga tidak akan tega seandainya
Tardji menolaknya.
Saya tidak berharap Tardji menolak sebab secara
finasial, orang-orang
yang sebetulnya layak menolak pun ternyata tidak
menolak," tutur Agus.
Dari Tasikmalaya, penyair Acep Zamzam Noor
menyebut sangatlah wajar
Sutardji merima anugerah itu, lepas dari soal
lembaga yang
memberinya. Pilihan Sutardji yang menerima anugerah tersebut
tidaklah
akan mengurangi sikap kritisnya terhadap kasus Lapindo. "Kasus
lumpur
Lapindo adalah persoalan, tetapi memberi penghargaan pada sastrawan
adalah soal yang lain. Apalagi pemberian anugerah ini telah ada
sebelum terjadinya kasus lumpur Lapindo. Persoalannya bukan berarti
menerima penghargaan itu lantas sikap kita akan melemah. Rendra
menerima, tetapi dengan sangat bagus dia melancarkan pidato yang
penuh
kritik terhadap kasus Lapindo. Namun, di luar itu semua,
menerima atau
menolak Bakrie Award, kepenyairan Sutardji tidak akan
terganggu.
Kepenyairannnya lebih besar ketimbang Bakrie Awad dan uang
Rp 150 juta!"
Katanya.
Pandangan berbeda muncul dari Afrizal Malna. Meski mengatakan,
Sutadji layak menerima penghargaan itu, setelah sebelumnya Sutardji
juga memperoleh penghargaan dari Pemerintah Provinsi Riau, Afrizal
memandang menerima award berkali-kali semacam itu tak ubahnya seperti
gajian. Bukan pantas atau tidak Sutardji menerimanya, tetapi juga
soalnya bagaimana award itu lahir dari kurasi yang dilakukan. Inilah
yang membuat award sastra seperti arisan. Oleh karena itulah, di mata
Afrizal, dunia sastra sekarang seperti hidup dalam kandang. Karya
sastra tidak dipandang dalam fenomena kebudayaan umumnya.
Berbeda
dengan Acep Zamzam Noor yang melihat bahwa kasus lumpur
Lapindo dan Bakrie
Award adalah persoalan yang berbeda, Afrizal
justru memandang keduanya
tidaklah bisa dipisahkan. Dalam konteks ini
pula, ia menganggap bahwa
wibawa kepenyairan Sutardji akan lebih
besar seandainya ia menolak
anugerah tersebut. "Yah, terserah dia
kalau mau menggadaikan wibawa
kepenyairannya pada uang 150 juta.
Sebagai penyair seharusnya dia
menghitung itu," ujar Afrizal.
**
ketika dihubungi, Jumat
(15/8), Sutardji Calzoem Bachri yang pada 14
Agustus 2008 itu menerima dua
penghargaan sekaligus, Penghargaan
Budaya Bintang Parama dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan
Bakrie Award 2008, justru mempertanyakan
mengapa orang tidak
mempermasalahkan penghargaan yang diterimanya dari
negara tapi justru
mempermasalahkan Bakrie Award 2008?
"Mengapa
kalau ada duitnya baru ribut? Apa karena penghargaan dari
negara itu tak
ada duitnya! Mengapa orang-orang melihat dengan cara
yang berat sebelah?
Saya muak dengan hal itu! " ujarnya.
Seolah menjawab pernyataan
Afrizal, Sutardji menambahkan, "Saya tidak
dibentuk oleh orang-orang yang
menyukai atau oleh orang-orang yang
membenci saya. Saya dibentuk oleh diri
saya sendiri!"
Terhadap sejumlah pandangan yang mengkritik sikapnya
menerima Bakrie
Award 2008, Sutardji mengatakan, dalam sebuah anugerah
tentu ada
kebaikan dan keburukannya.
Lalu, seolah hendak menjawab
para pengkritiknya yang mengaitkan
anugerah tersebut dengan isu lumpur
Lapindo, Sutardji menegaskan
bahwa sejak dulu ia memutuskan sebagai
penyair, ia bukanlah petarung
sosial. Baginya, puisi dan kepenyairan
tidaklah dimestikan sebagai
reaksi atas realitas sosial yang tengah
terjadi seperti kasus lumpur
Lapindo.
"Kalau mau semacam itu sejak
zaman Soeharto saya sudah ditangkap.
Saya bukan petarung sosial, tapi
petarung kata-kata. Pertarungan saya
adalah dengan kata-kata, dengan ide
dan air mata. Puisi saya bukan
puisi dekrit!" katanya. (Ahda
Imran)***
[Non-text portions of this message have been removed]
