Paradoks Demokrasi Popularitas
 


The country has all the ingredients for success:
a stable democracy, a wealth of natural resources
and a large consumer market.
 But Indonesia is not keeping pace with Asia's booming economies.
Majalah ”Time” edisi 12 September, 2008)
 
Kutipan dari artikel Michael Schuman di majalah Time di atas mewakili kegetiran 
rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki semua persyaratan untuk berhasil: 
demokrasi yang stabil, kekayaan alam yang melimpah, serta pasar yang besar. 
Akan tetapi, sayangnya Indonesia tidak melesat sejalan dengan laju pertumbuhan 
ekonomi Asia.
Justru sebaliknya, rakyat merasakan impitan kemiskinan yang kian menindih. Ada 
anggota masyarakat yang bertahun-tahun mengonsumsi daging sisa-sisa makanan 
hotel dan restoran yang dimasak bercampur zat pewarna tekstil. Bahkan, ada 
anggota masyarakat yang benar-benar secara harfiah mengonsumsi sampah buah dan 
sayuran di tempat pembuangan kotoran.
Sementara di Senayan, terbetik berita para wakil rakyat selain mengantre 
disuap, berkubang di tengah hujan duit (cek) bernilai ratusan juta, bahkan 
mungkin miliaran rupiah.
Tragedi yang sangat menyayat hati ini seharusnya membuka mata hati dan nurani 
para elite politik agar segera bertobat dan berhenti memburu kenikmatan di atas 
penderitaan rakyat.
Ungkapan yang menyatakan tidak ada asap tanpa api menjadi semakin valid dengan 
terbongkarnya skandal dan aib yang selama ini dicoba disembunyikan rapat-rapat. 
Aroma busuk transaksi politik di Senayan, baik itu dalam bentuk uji kepatutan 
dan kelayakan, dengar pendapat dengan departemen terkait, maupun proses membuat 
undang-undang, semakin menyengat baunya.
Harapan untuk meningkatkan kualitas para wakil rakyat pada Pemilu 2009 
tampaknya tidak besar. Proses perekrutan politik untuk menentukan kandidat 
anggota parlemen mulai dari tingkat pusat sampai daerah hanya memperkuat 
bangunan oligarki dan dinasti politik.
Nilai-nilai luhur yang melekat dalam tatanan demokrasi, terutama asas persamaan 
warga negara, menjadi porak poranda karena amukan badai nafsu untuk mewujudkan 
ambisi kekuasaan. Mereka yang mempunyai ”darah biru” baik secara 
biologis-geneologis maupun hubungan patron-klien, memiliki privilese dan 
derajat lebih tinggi dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.
Perekrutan politik dilakukan tanpa prinsip meritokrasi dan sangat kental dengan 
pertimbangan mediokriti (mediocre). Kursi wakil rakyat akan diisi oleh anak, 
adik, keponakan, dan kerabat para petinggi parpol, pejabat pemerintah, mulai 
dari presiden, mantan presiden, menteri, hingga pemimpin lembaga tinggi negara. 
Mereka akan menentukan nasib negara dan bangsa.
Para petinggi partai juga tidak segan-segan memanfaatkan atau menyalahgunakan 
kepopuleran seseorang meskipun sangat miskin pengalaman. Upaya lain adalah 
membuat program pencitraan seseorang agar seakan-akan menjadi humanis, peka 
terhadap penderitaan rakyat, dan berperilaku manis agar dikenal masyarakat.
Hampir dapat dipastikan proyek pencitraan itu tidak dapat menghasilkan kandidat 
yang mempunyai komitmen terhadap penderitaan rakyat. Popularitas hanya 
dijadikan daya tarik palsu untuk mencari simpati rakyat.
Namun, sejalan dengan tingkat perkembangan kesadaran politik masyarakat, 
sebagian publik tidak mudah lagi terkecoh dengan segala hal yang populer.
Kekalahan beberapa kandidat kepala daerah yang dianggap cukup populer, seperti 
Helmy Yahya, Qomar, Dicky Chandra, dan Syaiful Djamil, merupakan petunjuk bahwa 
eforia politik pencitraan yang melekat pada demokrasi prosedural sudah sampai 
ke titik jenuh.
Gejala tersebut juga mulai menegaskan bahwa sekadar populer tidak selalu 
berkorelasi dengan elektabilitas. Masyarakat semakin matang. Masyarakat juga 
tidak mudah lagi takluk dengan intimidasi dan tergiur oleh operasi serangan 
fajar dengan amunisi sembako atau sejenisnya.
Pengalaman tersebut mudah-mudahan semakin menyadarkan pemimpin partai politik 
kalaupun mencalonkan seseorang yang populer harus disertai dengan persyaratan 
lainnya. Misalnya, rekam jejak prestasi dan kepedulian terhadap keprihatinan 
masyarakat, gigih memperjuangkan nasib kaum yang termarjinalkan, hak-hak 
perempuan, buruh, dan budaya multikultural.
Oleh sebab itu, partai-partai politik harus melanjutkan kaderisasi yang memihak 
pada kepentingan rakyat serta pemerintahan yang bersih. Parpol tak bisa lagi 
sekadar memoles orang tanpa bekal yang memadai.
Ranah politik adalah medan perjuangan yang memerlukan investasi jangka panjang 
untuk menghasilkan kader-kader yang andal. Ibaratnya seperti menanam pohon jati 
yang kokoh dan kuat, bukan menanam pohon jagung atau pohon pisang yang hanya 
beberapa bulan berbuah, tetapi kemudian terus 
mati.http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/23/00161895/paradoks.demokrasi.popularitas


              salam
[EMAIL PROTECTED]
 
 


      New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail. 
Hurry before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke