FRONT NASIONAL PERJUANGAN BURUH INDONESIA
POLITIK RAKYAT MISKIN
(FNPBI-PRM)
Sekber : Jl. Manggarai Utara 1, Blok H No 6, Jakarta Selatan. Telp/Fax:: 021
829 7732, Email:[EMAIL PROTECTED], webblog:www.fnpbi-prm.blogspot.com
======================================================
Statament
Gagalkan SKB 4 Menteri Dengan Persatuan Mobilisasi Kaum Buruh dan Rakyat Miskin
Non Kooptasi-Non Kooperasi.
Pada hari jumat (24/10), empat menteri yang terdiri dari menteri tenaga kerja,
menteri perindustrian, menteri perdagangan dan menteri dalam negeri telah
menyepakati untuk mengeluarkan SKB 4 Menteri yang berisikan kesepakatan untuk
tidak memberlakukan satu standarisasi upah minimum di satu wilayah tertentu
(yang biasa dikenal dengan UMP/UMK), dengan kata lain Pemerintah tidak lagi
terlibat (baca: melepaskan tanggung jawab) dalam penentuan upah untuk kaum
buruh Indonesia
Dengan demikian, penentuan upah bagi kaum buruh di seluruh Indonesia untuk upah
tahun 2009 tidak lagi ditentukan dengan mekanisme UMP/UMK yang telah berjalan
selama ini, melainkan dengan mekanisme baru, yakni mekanisme perundingan antara
buruh dan pengusaha di tiap-tiap perusahaannya masing-masing.
Alasan utama dari Pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya ini adalah
untuk mengantisipasi dampak krisis financial yang terjadi di Amerika terhadap
para pengusaha di Indonesia.
Agar para pengusaha Indonesia tidak bangkrut, maka harus ada penekanan terhadap
biaya produksi, dan biaya produksi yang paling bisa di tekan serendah-rendahnya
adalah upah buruh jika dibanding dengan menurunkan biaya bahan mentah, biaya
perawatan mesin, biaya listrik, biaya bbm dan bahkan biaya siluman.
Tentu saja alasan Pemerintah ini adalah alasan yang dibuat-buat, alasan yang
secara jelas menunjukan keterpihakan Pemerintah pada siapa, yakni pada para
Klas Pengusaha, sebab sejatinya krisis yang terjadi dan kemudian dampaknya
tidak bisa di bebankan pada kaum buruh dan rakyat miskin, karena :
Seluruh keputusan ekonomi politik yang dibuat selama ini (baik di Amerika
maupun di Indonesia dan juga negara-negara kapitalis lainnya) yang sekarang ini
mengakibatkan krisis, TIDAK DIBUAT OLEH KAUM BURUH dan RAKYAT MISKIN, melainkan
oleh Segelintir Orang yang MERUPAKAN PERWAKILAN KAUM PEMODAL.Selama Indonesia
dan juga negara-negara lainnya menggunakan system kapitalis, maka sudah pasti
akan selalu terjadi krisis, sebab sistem ekonomi politik kapitalis mempunyai
kontradiksi di dalam dirinya sendiri, yakni kontradiksi antara kepentingan
untuk menumpuk kekayaaan di tangan segelintir pemodal dengan daya beli
mayoritas rakyat (kaum buruh dan rakyat miskin). Dalam bahasa sederhana adalah
kenaikan upah kaum buruh sebesar 1 rupiah berarti pengurangan keuntungan
sebesar 1 rupiah bagi para pemodal.Kontradiksi ini di sebabkan oleh sebab yang
paling mendasar, yakni kepemilikan alat-alat produksi (termasuk modal di
dalamnya) dikuasai oleh segelintir orang, semantara
watak produksi sendiri bersifat social.Krisis keuangan yang saat ini terjadi
di Amerika Serikat dan juga negara-negara kapitalis besar lainnya, adalah
cerminan bahwa daya beli kaum buruh dan rakyat miskin di seluruh dunia sudah
tidak mampu lagi membeli barang atau jasa yang ada, karena nilai barang dan
jasa ini sudah sangat tinggi melampau nilai sebenarnya (dalam bahasa umum,
kemandekan sector riil) dan bukan sebaliknya, krisis finasialah yang
menyebabkan kemandekan sector riil. Sebesar-besarnya keuntungan spekulan di
pasar modal, tetap ada batasnya yakni kesanggupan daya beli mayoritas rakyat,
dan jika daya beli ini sudah tidak lagi memadai maka gelembung-gelembung
keuntungan di pasar modal akan pecah berantakan seperti yang sekarang ini
terjadi.
Oleh karena itu, kami menuntut:
Menolak keputusan pemerintah (SKB 4 Menteri) yang secara nyata akan
mengorbankan jutaan kaum buruh dan berdampak pada jutaaan rakyat miskin lainnya
yang hidupnya tergantung pada seberapa besar upah yang di dapat oleh kaum buruh
(pedagang kecil, ojek, supir angkutan, pemilik kontrakan dan lain
sebagainya)Menolak segala keputusan “penyelesaian” krisis yang merugikan
mayoritas rakyat (seperti penalangan kerugian pengusaha oleh pemerintah,
pencabutan subsidi, pemotongan upah, peningkatan pajak bagi mayoritas rakyat,
penggunaan system kerja kontrak dan outsouching dan pelarangan pemogokan atau
demonstrasi).
Kami juga menyatakan :
Penyelasaian krisis di Indonesia harus dilakukan dengan cara-cara radikal,
yaitu :a) Menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta besar (baik yang
dimiliki oleh modal internasional maupun oleh Pengusaha Indonesia)
terutama Pertambangan, Energi dan Perbankan dengan mobilisasi politik klas
buruh dan rakyat miskin, serta di bawah kontrol klas buruh dan rakyat miskin.
b) Membubarkan Pasar Modal, atau setidaknya mengenakan pajak bagi setiap
transaksi yang terjadi di pasar modal (mengacu pada Negara Kuba yang mengenakan
pajak 1 % untuk setiap transaksi).
c) Menolak pembayaran hutang luar negeri, dan Indonesia harus segera keluar
dari lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan Internasional yang hanya
menguntungkan negara-negara induk kapitalis.
d) Dalam jangka pendek cara yang bisa di tempuh untuk melindungi kaum buruh dan
rakyat miskin adalah melindungi pasar negeri dengan cara melarang import barang
yang sudah bisa di penuhi oleh Industri dalam negeri atau mengenakan pajak
import yang tinggi, menggunakan bahan baku dalam negeri, yang ketiga Pemerintah
juga harus mengambil alih (dan menyerahkan kepada buruh) perusahaan-perusahaan
(di sector riil) yang bangkrut dan memberikan modal (dari dana APBN) untuk
menjalankannya kembali, yang keempat melakukan standarisasi upah layak secara
nasional sebagai bentuk untuk meningkatkan daya beli.Sudah saatnya, kaum buruh
dan rakyat miskin Indonesia, mengambil inisiatif untuk menyelasaikan krisis
ini, dengan cara menggantikan kekuasaan politik klas pemodal yang saat ini
berkuasa di Indonesia (melalui Sisa Orde Baru, Tentara dan Reformis Gadungan),
apalagi saat ini kekuatan politik pemodal itu tengah berusaha keras dengan
berbagai cara (termasuk berpura-pura
mendukung beberapa tuntutan kaum buruh dan rakyat miskin) untuk mendapatkan
dukungan kembali melalui pemilu 2009 nanti.Untuk tugas itu, maka dibutuhkan
segera pembangunan persatuan seluruh kekuatan politik kaum buruh yang
progressif bersama dengan kekuatan politik rakyat miskin lainnya, yang berskala
nasional, yang terbangun di semua pusat-pusat perlawanan kaum buruh dan rakyat
miskin, tanpa campur tangan dan tanpa kerja sama dengan kekuatan politik klas
pemodal (dalam bahasa lain adalah politik mandiri non kooptasi, non
kooperasi).Persatuan-persatuan ini di arahkan untuk melakukan
mobilisasi-mobilisasi polititis, baik yang bertujuan jangka pendek (seperti
menolak SKB 4 Menteri) atau yang bertujuan jangka panjang, mengganti kekuasaan
politik klas pemodal dengan kekuasaan klas pekerja dan rakyat miskin.
BUKAN PEMILU 2009, TAPI SOSIALISME SEBAGAI JALAN KELUAR!!
BANGUN PERSATUAN GERAKAN RAKYAT NON KOOPTASI-NON KOOPERASI, GULINGKAN KEKUASAAN
KLAS PEMODAL, WUJUDKAN PEMERINTAHAN RAKYAT MISKIN!
Jakarta, 25 Oktober 2008
Koordinator Sementara
Budi Wardoyo
--
Posting oleh APA ITU FNPBI-PRM? ke FNPBI-PRM pada 10/26/2008 10:27:00 AM
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
