http://www.berpolit ik.com:80/ news.pl?n_ id=17439& c_id=3¶m=
RkhOdYOwgZKU8lbg ILfn
Jumat, 31 Oktober 2008
Mengapa Kelompok Penolak UU Pornografi Gagal Mendulang Dukungan?
(berpolitik. com): UU Pornografi telah disahkan. Bagi pendukung UU tersebut,
isu utamanya adalah: apa selanjutnya? Bagi kelompok yang menolak UU itu, ada
baiknya mereka bertanya: mengapa mereka kalah? Ulasan kali ini akan menyoal
tentang hal terakhir dari sisi komunikasi politik.
Pokok terpenting dari kekalahan pihak yang menolak UU pornografi ini adalah
kekaburan pesan yang disampaikan. Mereka gagal menjelaskan bahwa penolakan
tersebut tidaklah identik dengan dukungan terhadap hal-hal yang berbau
pornografi. Dalam hal ini, mereka telah terdefinisi oleh pihak pendukung UU
ini.
Alih-alih mengembangkan argumentasi dimana "bahaya"-nya UU, kelompok penentang
malah menabrak "jangkar berpikir" masyarakat luas. Kekeliruan terbesarnya
mereka adalah gagal memahami bahwa bahkan di kalangan yang dianggap sekuler
sekalipun terdapat kekhawatiran yang amat sangat terhadap bahaya pornografi
yang dihadirkan di media massa, baik cetak dan elektronik.
Meski sebagai orang dewasa mereka mengkonsumsi dan menikmati materi-materi yang
bersifat pornografi, mereka jelas tak ingin anak-anaknya menikmati tontonan
atau bacaan serupa sebelum waktunya. Tapi, jangan salah, tak sedikit dari
mereka yang mendadani anaknya atau dirinya sendiri dengan pakian ala "you can
see", "celana super pendek" atau "rok super mini" yang dipopulerkan para
selebriti.
Meski jelas tak mendukung gagasan kaum Islam politik, mereka jelas merasa
"gerah" kalau gagasan-gagasan yang terlalu liberal dipaksakan eksistensinya.
Dalam bahasa yang berbeda, ada lapisan masyarakat yang cukup besar yang belum
bisa menerima gagasan tentang pengakuan terhadap kelompok masyarakat yang
berbeda seperti kaum waria, homoseksual, lesbian dan bahkan untuk sekadar
berempati pada ide-ide tegas dari kelompok feminis radikal.
Singkatnya, ada kegagalan dalam melakukan persuasi terhadap publik. Dan, bahkan
mereka sepertinya telah terperangkap dalam dikotomi yang keliru: seolah-olah
ini adalah pertarungan antara Islam versus non-Islam.
Juru Bicara Tak Kompeten
Pada analisa berikutnya, dikotomi tersebut tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa
mereka telah gagal merangkul juru bicara yang kompeten. Kegagalan terbesar itu
terutama sekali karena mereka tak berhasil merangkul organisasi Islam
konvensional dan terbesar di republik ini: Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.
Tak seperti biasanya, NU kali ini bagai kereta mogok dan bahkan turut mendukung
gagasan UU Pornografi. Apakah NU telah semakin ke kanan sebagaimana dikeluhkan
sebagian dari mereka? Besar kemungkinan tidak. Yang tak bisa dan mau mereka
pahami adalah kondisi internal NU. Bagaimanapun, ada jarak yang semakin tegas
antara Hasyim Muzadi dan Gus Dur. Celakanya, banyak kalangan penentang UU ini
telah dikotakan sebagai "gusdur-rian" . Dengan begitu mudah dipahami jika NU
lebih memilih tidak aktif sebagaimana biasanya.
Dalam hal Muhammadiyah, kalangan penentang UU ini sepertinya sudah terlanjur
membangun persepsi tertentu terhadap Din Syamsuddin sehingga memilih tak
melakukan pendekatan. Atau sekurang-kurangnya, mereka gagal menyampaikan
urgensi bagi Din ataupun Muhammadiyah untuk turut menolak pengesahan UU ini.
Sejatinya, masih ada peluang untuk menyertakan Muhammadiyah jika mereka mau
bekerja keras melibatkan pihak lain. Misalnya, PDI Perjuangan. Melalui Baitul
Muslimin Indonesianya, PDIP berhasil menghimpun pemuka-pemuka Islam yang
kredibel. Tapi, entah mengapa, sayap ini tak dimaksimalkan untuk turut
menjelaskan bahwa penolakan terhadap UU ini tidaklah identik dengan mendukung
pornografi atau gagasan-gagasan yang terlalu liberal itu. Dan pastinya juga,
bahwa soal Islam versus non-Islam tersebut.
Tidak Bangun Demarkasi
Ketidakberhasilan merangkul juru bicara yang kompeten ini tak bisa dilepaskan
pula dari kegagalan untuk bersifat lebih strategik. Sudah menjadi jelas,
kelompok penentang UU ini hsearusnya menampilkan wajah yang lebih simpatik dan
pengakuan terhadap bahaya pornografi. Oleh karena itu, sedari awal semestinya
mereka harus berani menegakkan garis demarkasi di antara mereka yang menentang:
ada pihak yang mengkritisi dan ada pihak yang menentang.
Pihak yang mengkritisi adalah kelompok yang menyetujui adanya pengaturan
distribusi menyangkut materi-materi yang digolongkan sebagai pornografi dan
sekaligus menolak regulasi yang merambah pada bidang "pornoaksi". Sebaliknya,
kelompok penentang adalah pihak-pihak yang ingin pembatasan minimal saja
menyangkut pornografi dengan alasan "konstruksi realitas" yang berbeda-beda
antar kelompok masyarakat. Mereka ini adalah juga pendukung setia gagasan
liberal seperti menyangkut kaum waria, homo dan lesbian.
Semestinya, kaum kritisi berani memisahkan diri atau sekurang-kurangnya, kaum
penentang secara arif menahan diri. Kehadiran mereka di panggung publik justru
merugikan gerakan penolakan itu sendiri secara keseluruhan.
Ketiadaan demarkasi itu pula yang menyebabkan rendahnya partisipasi yang lebih
luas dan massif dari masyarakat luas. Tanpa partisipasi publik dalam artian
luas, gerakan penolakan ini memang tak terasa "menakutkan" bagi partai-partai
yang mencoba menangguk untung menjelang pemilu.
Gagal Melobi
Bukankah sudah menjadi jelas pula, partai-partai politik sangat berorientasi
pada kesan dan berorientasi jangka pendek. Meski menyadari UU ini bisa membawa
soal nan rumit dan bahkan berimplikasi ideologis, partai-partai pendukung UU
Pornografi dengan riang gembira menyatakan dukungannya.
Soalnya mereka meyakini, kelompok penolak UU ini tak bakal tinggal diam dan
akan menggelar upaya hukum seperti judicial review. Bagi sebagian parpol
pendukung UU ini dan juga SBY, tak terlalu soal jikalau kemudian judicial
review itu dikabulkan dan bahkan diam-diam bisa jadi mereka berharap
demikianlah yang terjadi. Yang penting saat ini, bagiparpol pendukung dan SBY,
mereka bisa menangguk simpati pemilih.
Karena itu, SBY dan parpol-parpol pendukung juga pastinya tak terlalu
memusingkan bahwa pengesahan UU ini merupakan energi yang tak terhingga bagi
kelompok-kelompok yang mendambakan penerapan syariat Islam di tanah air. Gairah
itu misalnya jelas terkatakan pada sebuah acara di radio MQ beberapa waktu
lalu.
Keberanian parpol pendukung UU dan SBY "bermain api" sekaligus menandakan
kegagalan kelompok penolak UU ini dalam menggelar lobi ke parlemen. Barangkali
lebih tepat untuk dinyatakan, mereka gagal mengindentifikasi partai mana yang
perlu didekati dan diberi "penawaran yang tak bisa ditolak". Tetapi, lagi-lagi,
ketiadaan amunisi itu terletak pada kegagalan mereka dalam meramu pesan dan
menyediakan jubir yang kredibel.
Apa tersisa? Entah kebetulan atau tidak, SBY dan parpol pendukung secara cerdik
telah membiarkan PDI Perjuangan terjerembab dalam 'sepi'.
[Non-text portions of this message have been removed]
