SAYA PENDUKUNG UU PORNOGRAFI. Tapi maaf, isi tulisan di bawah ini (http://www.berpolit ik.com:80/ news.pl?n_ id=17439& c_id=3¶m= RkhOdYOwgZKU8lbg ILfn) terlalu memojokkan "Penolak UU Pornografi" hanya dengan HIPOTESIS atau dugaan awal.
Menurut saya, hipotesis tulisan di bawah ini perlu diuji kebenarannya atau perlu disurvey atau setidaknya polling atau penelitian dengan metode "proportionate random sampling" atau mungkin "sampling dengan tabel Kriejce" atau juga Cluster sampling, pokoknya diadakan penelitian yang bertema : "APA SAJAKAH MOTIVASI PARA PENOLAK UU PORNOGRAFI?" Jadi, kesimpulannya, tulisan di bawah ini terlalu tendesius tanpa menunjukkan fakta valid. Kita harus menggunakan logika ilmiah, supaya "Barat" memandang Indonesia sebagai negeri yang reasonable. Demikian, semoga dapat mencerahkan/ mencegah dikotomi ini, demi kejayaan bangsa. ************************ Regards, C.A. Hidayat, Pekanbaru. ************************ --- On Sat, 11/1/08, Satrio Arismunandar <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Satrio Arismunandar <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [ppiindia] Mengapa Kelompok Penolak UU Pornografi Gagal Mendulang Dukungan? To: [EMAIL PROTECTED], "jurnalisme" <[EMAIL PROTECTED]>, [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], "Forum Kompas" <[EMAIL PROTECTED]>, "HMI Kahmi Pro Network" <[EMAIL PROTECTED]>, "pantau" <[EMAIL PROTECTED]>, "news Trans TV" <[EMAIL PROTECTED]>, "kampus tiga" <[EMAIL PROTECTED]>, "ppiindia" <[email protected]> Date: Saturday, November 1, 2008, 6:15 AM http://www.berpolit ik.com:80/ news.pl?n_ id=17439& c_id=3¶m= RkhOdYOwgZKU8lbg ILfn Jumat, 31 Oktober 2008 Mengapa Kelompok Penolak UU Pornografi Gagal Mendulang Dukungan? (berpolitik. com): UU Pornografi telah disahkan. Bagi pendukung UU tersebut, isu utamanya adalah: apa selanjutnya? Bagi kelompok yang menolak UU itu, ada baiknya mereka bertanya: mengapa mereka kalah? Ulasan kali ini akan menyoal tentang hal terakhir dari sisi komunikasi politik. Pokok terpenting dari kekalahan pihak yang menolak UU pornografi ini adalah kekaburan pesan yang disampaikan. Mereka gagal menjelaskan bahwa penolakan tersebut tidaklah identik dengan dukungan terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Dalam hal ini, mereka telah terdefinisi oleh pihak pendukung UU ini. Alih-alih mengembangkan argumentasi dimana "bahaya"-nya UU, kelompok penentang malah menabrak "jangkar berpikir" masyarakat luas. Kekeliruan terbesarnya mereka adalah gagal memahami bahwa bahkan di kalangan yang dianggap sekuler sekalipun terdapat kekhawatiran yang amat sangat terhadap bahaya pornografi yang dihadirkan di media massa, baik cetak dan elektronik. Meski sebagai orang dewasa mereka mengkonsumsi dan menikmati materi-materi yang bersifat pornografi, mereka jelas tak ingin anak-anaknya menikmati tontonan atau bacaan serupa sebelum waktunya. Tapi, jangan salah, tak sedikit dari mereka yang mendadani anaknya atau dirinya sendiri dengan pakian ala "you can see", "celana super pendek" atau "rok super mini" yang dipopulerkan para selebriti. Meski jelas tak mendukung gagasan kaum Islam politik, mereka jelas merasa "gerah" kalau gagasan-gagasan yang terlalu liberal dipaksakan eksistensinya. Dalam bahasa yang berbeda, ada lapisan masyarakat yang cukup besar yang belum bisa menerima gagasan tentang pengakuan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda seperti kaum waria, homoseksual, lesbian dan bahkan untuk sekadar berempati pada ide-ide tegas dari kelompok feminis radikal. Singkatnya, ada kegagalan dalam melakukan persuasi terhadap publik. Dan, bahkan mereka sepertinya telah terperangkap dalam dikotomi yang keliru: seolah-olah ini adalah pertarungan antara Islam versus non-Islam. Juru Bicara Tak Kompeten Pada analisa berikutnya, dikotomi tersebut tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa mereka telah gagal merangkul juru bicara yang kompeten. Kegagalan terbesar itu terutama sekali karena mereka tak berhasil merangkul organisasi Islam konvensional dan terbesar di republik ini: Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Tak seperti biasanya, NU kali ini bagai kereta mogok dan bahkan turut mendukung gagasan UU Pornografi. Apakah NU telah semakin ke kanan sebagaimana dikeluhkan sebagian dari mereka? Besar kemungkinan tidak. Yang tak bisa dan mau mereka pahami adalah kondisi internal NU. Bagaimanapun, ada jarak yang semakin tegas antara Hasyim Muzadi dan Gus Dur. Celakanya, banyak kalangan penentang UU ini telah dikotakan sebagai "gusdur-rian" . Dengan begitu mudah dipahami jika NU lebih memilih tidak aktif sebagaimana biasanya. Dalam hal Muhammadiyah, kalangan penentang UU ini sepertinya sudah terlanjur membangun persepsi tertentu terhadap Din Syamsuddin sehingga memilih tak melakukan pendekatan. Atau sekurang-kurangnya, mereka gagal menyampaikan urgensi bagi Din ataupun Muhammadiyah untuk turut menolak pengesahan UU ini. Sejatinya, masih ada peluang untuk menyertakan Muhammadiyah jika mereka mau bekerja keras melibatkan pihak lain. Misalnya, PDI Perjuangan. Melalui Baitul Muslimin Indonesianya, PDIP berhasil menghimpun pemuka-pemuka Islam yang kredibel. Tapi, entah mengapa, sayap ini tak dimaksimalkan untuk turut menjelaskan bahwa penolakan terhadap UU ini tidaklah identik dengan mendukung pornografi atau gagasan-gagasan yang terlalu liberal itu. Dan pastinya juga, bahwa soal Islam versus non-Islam tersebut. Tidak Bangun Demarkasi Ketidakberhasilan merangkul juru bicara yang kompeten ini tak bisa dilepaskan pula dari kegagalan untuk bersifat lebih strategik. Sudah menjadi jelas, kelompok penentang UU ini hsearusnya menampilkan wajah yang lebih simpatik dan pengakuan terhadap bahaya pornografi. Oleh karena itu, sedari awal semestinya mereka harus berani menegakkan garis demarkasi di antara mereka yang menentang: ada pihak yang mengkritisi dan ada pihak yang menentang. Pihak yang mengkritisi adalah kelompok yang menyetujui adanya pengaturan distribusi menyangkut materi-materi yang digolongkan sebagai pornografi dan sekaligus menolak regulasi yang merambah pada bidang "pornoaksi". Sebaliknya, kelompok penentang adalah pihak-pihak yang ingin pembatasan minimal saja menyangkut pornografi dengan alasan "konstruksi realitas" yang berbeda-beda antar kelompok masyarakat. Mereka ini adalah juga pendukung setia gagasan liberal seperti menyangkut kaum waria, homo dan lesbian. Semestinya, kaum kritisi berani memisahkan diri atau sekurang-kurangnya, kaum penentang secara arif menahan diri. Kehadiran mereka di panggung publik justru merugikan gerakan penolakan itu sendiri secara keseluruhan. Ketiadaan demarkasi itu pula yang menyebabkan rendahnya partisipasi yang lebih luas dan massif dari masyarakat luas. Tanpa partisipasi publik dalam artian luas, gerakan penolakan ini memang tak terasa "menakutkan" bagi partai-partai yang mencoba menangguk untung menjelang pemilu. Gagal Melobi Bukankah sudah menjadi jelas pula, partai-partai politik sangat berorientasi pada kesan dan berorientasi jangka pendek. Meski menyadari UU ini bisa membawa soal nan rumit dan bahkan berimplikasi ideologis, partai-partai pendukung UU Pornografi dengan riang gembira menyatakan dukungannya. Soalnya mereka meyakini, kelompok penolak UU ini tak bakal tinggal diam dan akan menggelar upaya hukum seperti judicial review. Bagi sebagian parpol pendukung UU ini dan juga SBY, tak terlalu soal jikalau kemudian judicial review itu dikabulkan dan bahkan diam-diam bisa jadi mereka berharap demikianlah yang terjadi. Yang penting saat ini, bagiparpol pendukung dan SBY, mereka bisa menangguk simpati pemilih. Karena itu, SBY dan parpol-parpol pendukung juga pastinya tak terlalu memusingkan bahwa pengesahan UU ini merupakan energi yang tak terhingga bagi kelompok-kelompok yang mendambakan penerapan syariat Islam di tanah air. Gairah itu misalnya jelas terkatakan pada sebuah acara di radio MQ beberapa waktu lalu. Keberanian parpol pendukung UU dan SBY "bermain api" sekaligus menandakan kegagalan kelompok penolak UU ini dalam menggelar lobi ke parlemen. Barangkali lebih tepat untuk dinyatakan, mereka gagal mengindentifikasi partai mana yang perlu didekati dan diberi "penawaran yang tak bisa ditolak". Tetapi, lagi-lagi, ketiadaan amunisi itu terletak pada kegagalan mereka dalam meramu pesan dan menyediakan jubir yang kredibel. Apa tersisa? Entah kebetulan atau tidak, SBY dan parpol pendukung secara cerdik telah membiarkan PDI Perjuangan terjerembab dalam 'sepi'. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
