Rp 45 Triliun Siap Berdayakan 45 Juta Rakyat Miskin
Berita DetikFinance [Kamis 20 Nopember 2008] bahwa ICW (Indonesian Corruption
Watch) temukan data Hasil Penjualan BBM 2007 dan 2008 berjumlah Rp 45 Triliun
Tidak Disetor ke Negara, maka kalau benar demikian sudah seharusnya jumlah itu
lebih daripada cukup untuk program pemberdayaan rakyat miskin yang diduga
berjumlah 45 juta pada tahun 2009 oleh LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan
dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) akibat dampak krisis [Suara Pembaruan, 24
Nopember 2008], agar supaya bernilai tambah bagi sumber daya ekonomi
kesejahteraan rakyat (EkoKesRa) sebagaimana amanat konstitusi, Pasal-33 UUD45.
Untuk itulah, kepada pemerintah, ditengah terpaan badai ketidakpastian ekor
resesi ekonomi dunia, dihimbau kiranya dapat segera berikan konfirmasi
kebenaran indikasi ICW tersebut guna pemenuhan bagi 7 (Tujuh) Strategi
Ketahanan Bangsa Indonesia yakni (1) Keagamaan Tidak Rawan, (2) Ideologi Tidak
Retak, (3) Sosial Politik Tidak Resah, (4) Sosial Ekonomi Tidak Ganas, (5)
Sosial Budaya Tidak Pudar, (6) HanKamNas Tidak Lengah, (7) Ekologi (Lingkungan)
Tidak Gersang.
Saatnyalah kini unjuk kerja Kepemimpinan Nasional menuju jiwa, semangat dan
nilai2 Kenegarawanan yang seyogjanya lebih mengemuka misalnya dengan lebih
menghayati 18 (delapan belas) prinsip2 Kepemimpinan Nusantara yang telah
terbukti memberikan kekuatan penyatuan Nusantara di abad 14 Masehi yakni
Wijaya, Mantriwira, Natangguan, Saktya Bakti Nagara, Wagmiwak, Wicaksameng
Naya, Sarjawa Upasama, Dirosaha, Tan Satresna, Masihi Samasta Buwana, Sih
Samasta Buwana, Negara Gineng Pratijna, Dibyacita, Sumantri, Nayaken Musuh,
Ambek Parama Arta, Waspada Purwa Arta, Prasaja.
Sehingga dengan demikian Keadilan bagi 45 Juta Rakyat Miskin itu kelak dapat
lebih menjamin eksistensi Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Jakarta, 29 Nopember 2008
Pandji R. Hadinoto / Politisi, Front Nasionalis45, eMail : [EMAIL PROTECTED]
[HP : 0817 983 4545]
Kamis, 20/11/2008 15:17 WIB
ICW: Hasil Penjualan BBM Rp 45 T Tidak Disetor ke Negara
Mega Putra Ratya - detikFinance
Foto: dok detikFinance
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan adanya penerimaan
pemerintah dari penjualan BBM bersubsidi yang tidak disetorkan ke kas negara
sebesar Rp 45 triliun. Penerimaan yang tidak disetorkan ini dihitung sejak 2006
hingga 2007.
Demikian disampaikan Koordinator Divisi Analisis Data ICW Firdaus Ilyas dalam
keterangan pers di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta, Kamis (20/11/2008).
ICW menghitung pendapatan pemerintah ini seharusnya bisa mengisi kas negara
melalui pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% dari setiap BBM bersubsidi yang
dijual.
"Kami temukan sekitar Rp 45 triliun lebih dari pajak pertambahan nilai dan
PBBKB atas penjualan BBM 2006-2008 yang tidak disetorkan ke kas negara,"
katanya.
Kekurangan setoran ini terjadi di 2006 dan 2007 sebesar Rp 21 triliun dan
perkiraan di 2008 sebanyak Rp 24 triliun. Untuk prognosa 2008, ICW menggunakan
harga minyak US$ 60 per barel. Sementara untuk 2006 dan 2007 menggunakan harga
minyak riil yang dihitung setiap bulan.
Penghitungan dilakukan ICW berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006
dan 2007. Dalam laporan itu, PPN dan PBBKB harusnya masuk ke kas negara sebagai
komponen penerimaan negara dari laba bersih penjualan BBM.
Jika seharusnya penerimaan negara dari laba bersih penjualan BBM pada 2006 dan
2007 mencapai Rp 21,427 triliun, ternyata yang sesungguhnya tercatat hanya Rp
107,248 miliar. Penerimaan yang tercatat masuk hanya sebesar Rp 981 juta untuk
2006 dan Rp hanya Rp 106,266 miliar untuk 2007.
"Maka telah terjadi kekurangan penerimaan negara senilai Rp 21,321 triliun
untuk 2006 dan 2007," katanya.
ICW mempertanyakan kemana larinya dana yang harusnya masuk ke kas negara
tersebut. Jika dikaitkan dengan musim kampanye pemilu 2009 yang kini makin
panas, ICW khawatir ada dana yang disalahgunakan untuk mendanai kampanye.
"Pertanyaannya uang itu kemana. Apakah digunakan untuk kepentingan elit
politik, karena sekarang momennya orang butuh uang untuk kampanye. Jika semua
tidak diberesi, maka asumsi kami benar larinya kesana," katanya.
[Non-text portions of this message have been removed]
