http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/01/10/3893.html
Sabtu, 10 Januari 2009, 19:52:49 WIB *Pembicaraan SBY - Sarkozy "Kata Kuncinya, Pasukan Israel Ditarik Dari Wilayah Palestina atau Gaza"* (Presiden SBY melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy, dari Kantor Presiden, hari Sabtu (10/1) sore. (foto: haryanto/presidensby.info)) Jakarta: *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*, hari Sabtu (10/1) sore melakukan pembicaraan via telepon dengan *Presiden Perancis Nicholas Sarkozy *, dari Kantor Presiden. Dalam pembicaraan kedua kepala negara tersebut dibahas masalah serangan militer Israel ke Palestina, dan tidak dilaksanakannya Resolusi DKK PBB Nomor 1860. Pembicaraan via telepon tersebut adalah permintaan Presiden SBY. "Saya mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi dan mendukung upaya Perancis sebagai anggota tetap DK PBB untuk aktif dan riil mencari solusi di Timur Tengah tersebut, dan menghentikan kekerasan di Palestina. Saya berharap itu terus dijalankan, apalagi baik Sarkozy maupun saya dalam pembicaraan tadi menyadari dan sebetulnya tidak puas resolusi tidak dijalankan," kata Presiden SBY di teras depan Kantor Presiden. Presiden mengetahui bahwa Perancis sangat aktif mengupayakan perdamaian Israel dan Palestina. "Presiden Sarkozy melakukan serangkaian pertemuan pada kunjungan beliau ke Palestina, ke Timur Tengah yang juga ingin mencari solusi bagaimana menghentikan konflik dan kekerasan itu. Oleh karena itu saya meminta betul-betul, baik Perancis dan Indonesia juga harus berusaha sangat serius agar resolusi bisa dijalankan," ujar SBY. "Tadi beliau mengatakan terus berusaha agar serangan Israel bisa dihentikan di Palestina. Kata kunci tadi, pasukan Israel ditarik mundur dari wilayah Palestina atau dari Gaza. Tentu saja pembicaraan seperti ini penting karena kita saling menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kami. Saya sampaikan posisi Indonesia yang sangat jelas, dan oleh karena itu kita berharap agar disamping langkah-langkah yang telah kita lakukan, sinergi ataupun kerjasama seperti ini pada tingkat pemimpin dunia perlu kita jalankan agar betul-betul sekali lagi resolusi dipatuhi, masyarakat dunia tidak membiarkan hal ini terus terjadi, dan akhirnya betul-betul tragedi kemanusiaan ini bisa kita hentikan," SBY menegaskan. Sebelumnya Presiden SBY memberikan pengantar bagaimana posisi kebijakan dan upaya pemerintah Indonesia untuk memulihkan situasi di Palestina. "Kita terus berjuang pada tingkat diplomasi di PBB maupun di forum yang lain, meskipun tidak lagi menjadi anggota DK PBB. Tetapi kemarin dalam persidangan Dewan Keamanan PBB, Indonesia masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, yang sebagaimana isi surat saya kepada Sekjen PBB dan Presiden DK PBB, kalau Dewan Keamanan tidak mengeluarkan resolusi untuk menghentikan aksi-aksi militer di Palestina menuju ke gencatan senjata, Indonesia berpendapat perlu dilaksanakan pertemuan darurat Majelis Umum," terang SBY. "Kemudian di luar wilayah diplomasi, saudara mengetahui kita juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan, apakah itu bantuan uang tunai 1 juta dollar AS, maupun bantuan obat-obatan, alat kesehatan. Bahkan tim dokter dan tim kesehatan dari tanah air juga telah berangkat ke Palestina. Menteri Kesehatan melaporkan kepada saya, mulai hari ini tim kita telah memberikan tugas-tugas kemanusiaan. Alhamdulillah," lanjutnya. Sementara itu pemerintah Indonesia juga telah mempersiapkan apa saja yang bisa dilakukan untuk betul-betul memastikan konflik dan kekerasan berhenti. "Apabila telah dilakukan gencatan senjata maka posisi kita untuk menjadi bagian dari monitoring mission PBB akan kita jalankan. Kita mempersiapkan diri untuk itu. Yang penting gencatan senjata bisa segera dilakukan," tambah SBY. Panglima TNI juga memberikan laporan kepada Presiden SBY bahwa kontingen Indonesia yang berada di perbatasan Lebanon dan Israel dalam keadaan baik. "Mereka menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun suasana menjadi tegang akibat kemarin kejadian saling tembak-menembak diantara kedua wilayah itu. Kesimpulannya apa yang kita lakukan akan terus kita lakukan, baik pada tingkat politik diplomasi maupun pada langkah-langkah kemanusiaan, maupun upaya lain yang bisa kita lakukan," SBY menjelaskan. Presiden SBY mengungkapkan kekecewaannya karena resolusi DK PBB 1860 tidak dijalankan dan konflik terus terjadi. "Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan langkah-langkah lain untuk mendesak pertama-tama kalau memang resolusi yang lahir sekarang ini tidak bisa secara efektif mendorong penghentian serangan-serangan militer Israel atau gencatan senjata diantara keduabelah pihak, maka perlu ada resolusi baru atau paling tidak harus ada mekanisme bagaimana itu bisa dijalankan dan dipatuhi oleh mereka yang terlibat konflik di lapangan, utamanya sekali lagi pihak Israel," kata SBY. Presiden SBY juga mengapresiasi banyak sekali kesetiakawanan atau solidaritas yang muncul dari saudara-saudara kita di Indonesia untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang mengalami musibah. "Sebagaimana yang kita lakukan misalkan memberikan bantuan obat-obatan, menangani yang luka-luka, korban dan sebagainya. Ketika saya melintasi di depan Hotel Indonesia kemarin ada seruan yang ingin memberikan donor darah untuk membantu korban kekerasan di Palestina bisa disalurkan lewat Palang Merah Indonesia. Saya baca begitu sekilas. Saya mendukung langkah-langkah seperti itu karena yang diperlukan sekarang ini adalah betu-betul bantuan kemanusiaan yang realistik, yang dibutuhkan oleh mereka yang mengalami kesulitan obatan-obatan, kesulitan pangan, kesulitan air bersih dan sebagainya," ujar SBY. "Saya kira wujud dari kesetiakawanan seperti itu baik dan saya mendengar Menteri Kesehatan mengkoordinasikan semua bantuan kemanusiaan itu agar betu-betul bersinergi dan yang kita lakukan adalah satu kontribusi yang riil untuk meringankan beban, menyelamatkan saudara-saudara kita dalam keadaan yang sangat sulit," SBY menerangkan. Sebelum mengadakan pembicaraan via telepon dengan Presiden Sarkozy, Presiden SBY memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri terkait untuk membahas masalah tersebut. Hadir antara lain Menko Polhukkam Widodo A.S., Menseng Hatta Rajasa, Menkes Sitti Fadilah Supari, Panglima TNI Djoko Santoso, serta Jubir Presiden Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. (osa) [Non-text portions of this message have been removed]
