Anggaran Pertahanan yang wajar bagi TNI adalah 2-3% dari PDB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8616 *DEPHAN MINTA TAMBAHAN ANGGARAN RP460 MILIAR* *Jakarta* - *Departemen Pertahanan (Dephan)* meminta tambahan alokasi anggaran sebesar Rp460 miliar untuk mendukung kesiapan operasional TNI, dari sebelumnya alokasi anggaran yang diterima pada Tahun Anggaran (TA) 2009 sebesar Rp33,6 triliun. *Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono* usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Dephan 2009 di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemotongan anggaran pertahanan pada APBN 2009 akan membahayakan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. "Jika ada pemotongan di instansi lain, tidak berdampak pada keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara. Tetapi, jika anggaran TNI sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan negara dipotong, itu sangat berbahaya," tuturnya. Karena itu, tambah Juwono, pihaknya meminta agar otoritas keuangan negara, bendahara negara yakni Departemen Keuangan (Depkeu) dapat memberikan tambahan alokasi anggaran pertahanan sebesar Rp460 miliar dari alokasi yang diberikan pada TA 2009 sebesar Rp33,6 triliun. Menhan mengungkapkan, APBN 2009 untuk kali pertama mencapai Rp1.000 triliun. Sedangkan anggaran pertahanan pada TA 2009 hanya Rp33,6 triliun. "Itu pun belum dipotong sepuluh persen pada dua hingga tiga bulan ke depan," kata Juwono. Mantan Duta Besar RI untuk Inggris itu menegaskan, pihaknya memahami dan mengerti jika pemerintah kini lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. "Karenanya, kita akan tetap menerima anggaran yang ada dan menggunakannya secermat dan seefektif mungkin untuk mendukung operasional TNI dalam menjalankan tugas pokoknya sambil meminta kemungkinan tambahan anggaran," ujar Juwono. Pada kesempatan yang sama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, masalah keterbatasan anggaran bukan hal baru bagi TNI. "TNI sudah terbiasa dengan kondisi darurat dan serba apa adanya dan kita sudah terbiasa untuk menyiasati keterbatasan anggaran tersebut. Namun, dampak dari keterbatasan itu harus tetap disampaikan termasuk besaran nominalnya untuk dimungkinkan tambahan anggaran untuk operasional," katanya. Jadi, jika tambahan anggaran tidak diberikan TNI akan tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dengan mempertajam skala prioritas dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), pelatihan dan pelaksanaan operasional. Djoko menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan mengkaji semua program pengadaan, pemeliharaan, pelatihan dan pendidikan. Rapim Dephan 2009 dihadiri pula oleh Kepala Staf Angkatan Darat (kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Moekhlas Sidik. Sumber : Antara [Non-text portions of this message have been removed]
