http://www.gatra.com/artikel.php?id=122890
Wiranto: Please Rakyat, Nih Ada Orang Kurang Ajar Peluang Wiranto menjadi presiden terbuka ketika Presiden Soeharto menyodorinya Instruksi Presiden Nomor 16/1998 tertanggal 18 Mei 1998. Instruksi semacam "Supersemar" ini memberi kekuasaan penuh kepada Jenderal Wiranto sebagai Menhankam/Panglima ABRI untuk menentukan kebijakan nasional. Ketika itu, Kepala Staf Teritorial ABRI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono sempat bertanya kepada Wiranto: "Apakah Jenderal akan mengambil alih?" Dengan tegas Wiranto menjawab, "Mari kita antarkan negara ini dalam prosedur konstitusional, di mana wakil presiden menjadi presiden." Sejarah pun mencatat, Wakil Presiden B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto. Sedangkan Jenderal Wiranto tetap pada posisinya. Setelah reformasi berbuah demokrasi --antara lain pemilihan presiden dilakukan secara langsung-- Jenderal (purnawirawan) Wiranto justru ikut memburu kursi kepresidenan. Pada 2004, ia menjadi calon presiden setelah memenangkan konvensi Golkar. Perjuangannya terhenti di putaran pertama. Kini, lewat Partai Hanura yang dilahirkannya, Wiranto kembali akan berlaga pada pemilihan presiden 2009. Pencalonannya secara resmi diamanatkan Rapat Pimpinan Nasional Hanura di Makassar, pertengahan Januari lalu. Bagaimana kesiapannya pada pemilihan presiden kali ini, Wiranto sempat berbincang-bincang di kantor Gatra, Senin pekan lalu. Petikannya: Ketika di Makassar, kenapa tidak sekalian menyebut nama calon wakil presiden (cawapres)? Dengan peserta 44 partai, ramalan kita pasti tidak mungkin ada partai yang dominan memenangkan pemilu. Barangkali yang mendapat kursi 20% saja nggak ada. Maka, sekarang siapa pun tidak berani buru-buru menentukan pasangannya, karena dia nanti akan kehilangan peluang menggunakan calon pasangannya untuk bargaining policy. Kalau sudah menentukan pasangan, lalu pasangan itu tidak punya kekuatan apa-apa, lantas apa yang didapat dari berpasangan secara dini itu? Partai besar pun sekarang cuma janji, "Desember nanti kita tentukan wapres." Namun, Desember bahkan Januari sudah lewat, nama pendamping belum juga disebut. Itu kan baru trik politik, sekaligus sebagai tanda bahwa komunikasi politik sudah berjalan. Semua pihak memang saling incar. Menurut Anda, bagaimana format kepemimpinan ke depan, mengingat kemungkinan tak ada kekuatan politik yang dominan? Format kepemimpinan ke depan memang berat karena tidak mungkin ada pemimpin yang dominan. Saya juga setuju dengan sebuah tulisan bahwa pemimpin yang kuat dan tegar adalah pemimpin yang dilahirkan dari partai politik yang kuat atau gabungan partai politik yang kuat. Gabungan partai politik yang kuat itulah yang nanti mem-backup pemerintahan. Lalu pemerintahan yang tegar adalah bila sang pemimpin punya karakter perpaduan dari dukungan politik yang kuat dan kemampuan menyelesaikan masalah nasional. Nah, sekarang, apa ada yang dominan? Padahal, harus ada the political power stronger than the other. Itu baru ada satu pemerintahan yang kuat. Hal itu bisa dicapai lewat mekanisme pemelihan presiden langsung? Benar. Kekuatan pemilihan langsung adalah rakyat, bukan partai. Yang memilih seorang capres tidak hanya konstituen dari partai asal si calon. Misalnya, yang memilih saya tidak hanya dari Partai Hanura. Pada saat ini saja, banyak pemilih suatu partai yang inden: "Pak, saya nggak bisa pindah ke partai lain, tapi kalau presiden, saya pilih Bapak." Berarti, kekuatan datang dari rakyat. Ini yang menjelaskan, ketika seseorang jadi presiden, maka kekuatannya jangan di parlemen. Sekarang kan salah kaprah. Makanya, pada waktu Pak SBY jadi presiden, kemudian tidak mengambil orang-orang profesional (di kabinet). Justru yang diperhitungkan adalah bargaining di parlemen. Beliau tidak akan bisa memilih menteri yang berkualitas, sebab terpulang kepada partai politik yang menyodorkan calon menterinya. Yang dikirim itu biasanya yang sangat dekat dengan ketua partai, bukan dekat dengan presiden. Tapi itulah pilihan dari karakter seorang pemimpin. Kalau Anda jadi presiden, akan memilih menteri yang seperti apa? Saya akan tetap berorientasi pada profesionalisme kalau punya suara besar. Kalau tidak punya suara cukup besar, barangkali akan bagi-bagi. Tapi, paling tidak, langkah-langkah kami tidak akan terganggu oleh dominasi parlemen. Langkah kami akan berorientasi pada pembelaan misi kerakyatan. Kalau kami tulus ikhlas tanpa berorientasi pada keuntungan pribadi dan selalu bertindak untuk membela kepentingan rakyat, masak DPR berani menolak. Kalau nolak, kami buka pintu, "Please, please rakyat... nih, ada orang kurang ajar." Melihat daftar calon anggota legislatif (caleg) Hanura, kebanyakan berlatar belakang partai politik beragam. Apa pertimbangannya terhadap pengumpulan suara? Memang saya akui, caleg Hanura itu dari berbagai elemen masyarakat, juga berbagai partai politik. Tidak mungkin saya mencari caleg yang murni (dari Hanura) sama sekali. Bahkan yang saya lakukan adalah tidak hanya melihat di atas kertas. Kami lihat satu per satu. Saya yakin, langkah ini benar. Sehingga saya bersyukur, caleg Hanura lumayan baik kualitasnya. Kini sejumlah partai politik gecar beriklan di televisi, kok Hanura masih tenang? Beriklan itu ada waktunya. Strategi itu kan tidak ikut-ikutan. Strategi ampuh adalah yang mengejutkan. Kalau ada survei yang menyebut bahwa Hanura kelihatan sudah agak menurun, nggak apa-apa. Belum selesai, kan? Kalau menurunnya bulan April 2009, itu bahaya. Ibarat lari maraton, biasanya yang ngebut duluan kalah karena di tengah jalan kehabisan napas. Pelari yang jago adalah yang bisa mengatur napas dan irama. Positioning yang tegas dari Hanura belum terlihat, terutama pada konsep ekonomi yang terkait dengan hantaman krisis keuangan global. Menurut Anda? Tentu kami sudah menyiapkan. Saya punya tim ekonomi dan punya tim hukum. Sudah kami susun berbagai hal yang menyangkut program kami ke depan yang nanti kami jadikan satu bahan tatkala kami debat calon presiden. Sekarang belum saya umumkan karena jaga rahasia. Saya pasti punya cara mengatasi kesulitan ekonomi. Apakah saya berorientasi pada stabilitas ekonomi makro? Apa saya beralih pada satu kebijakan untuk pembangunan manusia seutuhnya? Atau bagaimana? Bidang pertanian, bagaimana kira-kira yang saya lakukan? Pasti saya akan mencoba masuk pada satu konsep proteksi modal dan pasar. Sehingga kami tidak akan membiarkan petani bertempur secara bebas dengan negara raksasa lain yang petaninya diproteksi. Sosok Anda selalu dikait-kaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bagaimana Anda menghadapinya jika hal ini menjadi bahan serangan menjelang pemilihan presiden? Memang akan banyak serangan masalah HAM. Tapi tidak masalah. Saya justru senang. Dulu, kalau diserang, saya sakit hati dan emosional. Pada saat itu, saya belum terlalu sabar untuk nenerima berbagai fitnah. Sebab, bagi saya, fitnah itu sangat berat. Dikatakan, Wiranto dianggap penjahat perang oleh PBB, bahkan akan ditangkap segala. Itu kan fitnah. Masalah kerusuhan di Timor Timur pasca-jajak pendapat, misalnya. Penentuan nasib Timor Timur kan kelanjutan state policy yang dibuat Presiden B.J. Habibie, yang kemudian berujung dilaksanakan referendum. Celakanya, pada saat rapat tripartit --Indonesia, PBB, dan Portugal-- di PBB, keputusannya adalah PBB sebagai pelaksana jajak pendapat, sedangkan pihak Indonesia yang mengamankan. Kemudian Pak Habibie dalam rapat paripurna mengatakan, "Oke, kita mendapat tugas itu (mengamankan). Nggak apa-apa, sudah keputusan." Lantas, Pak Habibie memerintahkan Pak Feisal Tanjung, Menko Polkam, sebagai koordinator pengamanan jajak pendapat. Saya sebagai Menhankam/Pangab beserta Kapolri, Jaksa Agung, Mensesneg, dan Mendagri menjadi subordinat. Artinya, saya tidak bekerja sendirian. Lalu muncul tuduhan bahwa saya melakukan pelanggaran berat, yang bisa diartikan ada rencana yang sistematis untuk melakukan pelanggaran HAM. Yang jadi bahan tuduhan adalah kerusuhan, pembakaran massal, pengusiran, pasca-jajak pendapat. Padahal, semua kejadian itu langsung kami amankan, seminggu sudah reda. Saya mendapat compliment dari PBB, "Mr. Wiranto luar biasa Anda. Thank you very much." Tiba-tiba muncul tuduhan pelanggaran HAM oleh Panglima ABRI. Sementara itu, Presiden Habibie yang mengeluarkan state policy disebut pahlawan demokrasi. Pak Feisal Tanjung yang bertanggung jawab sebagai koordinator pengamanan tidak disebut namanya. Begitu juga Jaksa Agung, Kapolri, dan Mendagri. Tapi Wiranto disebut sebagai tokoh pelanggaran HAM berat, yang bisa diartikan ada rencana yang sistematis untuk melakukan pelanggaran HAM. Padahal, yang namanya merencanakan itu kan tak bisa sendirian. Karena sifatnya sistematis, mestinya butuh staf. Stafnya Wiranto pada saat itu adalah Mr. Widodo, sekarang Menko Polhukham, juga SBY, saat ini Presiden RI. [Nasional, Gatra Nomor 12 Beredar Kamis, 29 Januari 2009] [Non-text portions of this message have been removed]
