Refleksi : Sekalipun dana pendidikan 30% atau 40% dari APBN, tetapi kalau politik pendidikan tak karuan arahnya, maka angka buta aksara akan membengkak sesuai trend pertumbuhan demografi. Selain itu kalau penguasa negara terdiri dari oknom-oknom tukang catut maka yang dibutuhkan bukan rakyat cerdas, tetapi yang mudah digembalakan yaitu yang buta huruf dan buta pengetahuan umum agar apa yang dimanipulasikan bisa berhasil guna menggemukan kantong para kantong tukang catut tsb.
http://www.balipost.co.id:80/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=5&id=1627 Kamis, 12 Maret 2009 Buta Aksara Tingg, Dana Pendidikan 20% untuk Apa? DARI WARUNG GLOBAL SULIT dipercaya bahwa di Bali banyak yang buta aksara, padahal sudah dianggarkan 20 persen dari anggaran pemerintah untuk pendidikan. Apalagi Bali memiliki kabupaten yang PAD-nya sangat besar karena sebagai daerah pariwisata. Sehingga perlu dipertanyakan apakah data tersebut benar. Kalau benar wajarlah kalau Gubernur Mangku Pastika kecewa dan mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan untuk pendidikan di Bali. Karenanya harus ada Perda yang berani, klian banjar harus ke pelosok-pelosok untuk mengetahui siapa yang tidak sekolah. Jangan sampai kita mendengung-dengungkan alokasi anggaran pendidikan 20%, tapi untuk apa? Demikian disampaikan warga masyarakat yang bergabung dalam Warung Global Radio Global FM Bali, Rabu (11/3) kemarin. Berikut rangkuman selengkapnya. Pande di Pandak Gede mengatakan jumlah buta aksara 8 persen memang cukup mengecewakan karena di atas rata-rata nasional. Padahal Bali sangat populer dengan budaya yang adiluhung. Budaya secara konotatif identik dengan bahasa dan ekspresi serta sikap laku masyarakat Bali, bahwa secara kualitatif memiliki intelektualitas, emosional, spritualitas cukup bagus. Namun, ketika disandingkan dengan konteks buta aksaranya begitu tinggi 8 % maka semuanya menjadi bohong. Pada konteks ini database menjadi kambing hitam yang akan bersuara, bahwa si pembuatnya yang penuh dengan segala kepentingan. Yang paling bertanggung jawab dalam urusan Bali adalah pemimpinnya karena di sana ada pusat kekuasaan dan pemerintahan yang justru harus menguasai dan memahami data secara baik sekalipun secara teknis dibuat oleh departemen bawahannya. Menurut Gede Biasa di Denpasar Bali yang ternyata di atas rata-rata nasional angka buta hurufnya tidak terlepas dari laporan ABS/asal bapak senang. Setelah ada pemimpin yang baru, barulah ketahuan karena selama ini tidak terendus. Kalau pemimpin tidak pernah turun ke lapangan tidak memiliki gambaran yang jelas bagaimana keadaan masyarakat yang sebenarnya. Inilah yang tidak nyambung. Program-program yang dicanangkankan selama ini ternyata tidak nyambung dengan fakta, hanya di atas kertas. Suardana di Negara berpendapat bahwa ini mencengangkan juga. Dia mengharapkan agar data ini diperjelas per kabupaten sehingga Gubernur Bali bisa menekan sedikit. Kadang-kadang kita di Bali lucu, APBD meningkat padahal petani miskin sementara pejabat kaya. Karenanya harus ada Perda yang berani seperti di Jembrana kelian banjar harus ke pelosok-pelosok untuk mengetahui siapa yang tidak sekolah. Jangan sampai kita mendengung-dengungkan alokasi anggaran pendidikan 20%, tapi untuk apa? Dewa Putu Tirta di Tabanan mengatakan bahwa yang buta aksara mereka yang berusia di atas 40 tahunan saja, sedangkan yang sekarang banyak adalah yang putus sekolah. Hal ini terjadi karena banyak faktor, semisal jarak sekolah yang jauh. Menurut Edy di Denpasar aksara wajar-wajar saja masih ada. Pejabat juga buta pada hati rakyat. Buta aksara ada dua yakni yang tua dan muda, yang muda kemungkinan karena keluarga tidak mampu. Ini bisa kita lihat dari keberadaan para gepeng. Berikutnya yang tua-tua ngekoh belajar lagi karena sudah tua. Kalau Pak Gubernur kecewa tandanya bagus karena pasti Bapak Gubernur mencari solusi ke depan. Apalagi dana pemerintah untuk pendidikan besar, ini harus ditelusuri. Made Bukit di Jimbaran memaparkan setiap pejabat mempunyai sensasi. Kita ingat di tahun 60-an ada program PBH (pemberantasan buta huruf), kemudian setelah itu ada sekolah-sekolah. Sutama di Denpasar memperkirakan bahwa data tersebut tidak benar karena sudah ada PBH, juga program kejar paket C sebagai bukti di desa-desa paling tidak sudah banyak yang bisa bahasa Indonesia. Bali sampai di mana? Karena sekarang Bali majemuk. Karenanya yang memberi data agar berhati-hati. Dewa Winaya di Tabanan menilai bahwa data tersebut mendekati kebenaran. Yang didata bukan orang Bali tapi penduduk Bali termasuk juga pendatang. Karena padatnya pendatang sehinggapemberantasan buta aksara sulit. Juga banyak orangtua murid berada di bawah garis kemiskinan sehingga ada yang putus sekolah. Santa di Sayan Ubun mengatakan inilah kebiasaan elite-elite kita dari atas sampai bawah selalu berpura-pura. Anton di Klungkung menjelaskan bahwa datanya tidak komplit sehingga meragukan, karena kalau kita lihat anak muda sekarang rata-rata cukup pintar. Justru yang perlu ditanyakan adalah penyaji datanya. Semisal kalau kita ngumpul dengan anak-anak gepeng maka datanya bisa 50% sementara kalau kita ngumpul dengan orang-orang tua 60 tahun ke atas bisa 75 %. Pengumpulan dan penyajian data sebaiknya dengan benar, delapan persen itu dari mana? Karena sesungguhnya pemerintah sudah berusaha melalui program wajib belajar 12 tahun, juga BOS, maka rasanya sulit dipercaya angka buta aksara itu. Kalau putus sekolah bisa dipercaya dan jumlahnya banyak karena masalah ekonomi. [Non-text portions of this message have been removed]
