http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=25839
Senin, 23 Mar 2009, | 15
Bom Waktu Utang Swasta
TAHUN ini, perekonomian Indonesia benar-benar mendapat tantangan berat.
Selain harus bergelut dengan krisis ekonomi global yang belum ada
tanda-tanda berakhir, dari dalam negeri kini muncul ancaman yang tak kalah
hebat. Ancaman itu seperti deja vu satu dekade silam saat krisis moneter
mendera Indonesia: yakni utang luar negeri swasta.
Menurut catatan Bank Indonesia (BI), tahun ini ada USD 22,6 miliar
(sekitar Rp 271 triliun) utang luar negeri swasta yang jatuh tempo. Utang
tersebut terdiri atas utang jangka pendek USD 17,4 miliar, termasuk bunga USD 2
miliar, dan utang trade financing USD 5,2 miliar. Di antara USD 17,4 miliar
itu, 31 persen berasal dari perusahaan induk atau afiliasinya dan 57 persen
utang perusahaan asing atau joint venture.
Utang yang bersumber dari perusahaan induk mungkin tidak ada masalah
karena kemungkinan bisa di-roll over atau diperpanjang. Tapi, di luar itu,
ancaman sebenarnya datang. Sebab, di tengah krisis seperti saat ini, roll over
utang jatuh tempo bisa jadi sangat sulit karena banyak pihak yang juga butuh
uang.
Akibatnya gampang diprediksi. Untuk membayar utang yang jatuh tempo itu,
sektor korporasi tentu akan memborong dolar di pasar. Dan angka utang swasta
yang jatuh tempo itu tidak kecil. Apalagi jika banyak korporasi yang tidak
melakukan lindung nilai kurs (hedging). Tentu ini harus menjadi perhatian
serius karena berpotensi menekan kurs rupiah.
Padahal, saat ini kurs rupiah nyaris terdepresiasi 30 persen sejak krisis
global melanda pertengahan 2008. Yakni dari Rp 9.100 menjadi Rp 12.000 per
dolar AS. Entah jadi berapa lagi nilai tukar rupiah bila sektor swasta berlomba
memborong dolar.
Kasus itu sebenarnya hampir sama dengan kondisi 1997-1998 saat krisis
moneter menghantam Indonesia. Pada 1997, Indonesia menempati urutan ketiga
negara berkembang dengan utang swasta terbesar di dunia setelah Korsel dan
Thailand, dua negara yang juga sangat parah dihantam krisis. Nilai utang swasta
RI saat itu USD 58,726 miliar.
Dari angka tersebut, 59 persen jatuh tempo sebelum pertengahan 1998 serta
lainnya 1999. Tahun-tahun itu adalah puncak krisis moneter di Asia. Pada awal
1997, kurs rupiah terhadap dolar AS masih Rp 2.500-Rp 3.000-an. Tapi ingat,
dari kurs yang Rp 3.000 itu dalam tempo singkat bisa menjadi Rp 18.000 akibat
aksi borong dolar.
Belajar dari sejarah, pemerintah dan BI harus segera mengambil langkah
preventif. Setidaknya, ada dua hal yang perlu diantisipasi. Pertama, bagaimana
jika permintaan dan penawaran valas tidak seimbang karena swasta berlomba
memborong dolar untuk melunasi utang. Jika itu terjadi, dapat dipastikan kurs
rupiah akan terperosok sangat dalam.
Ambruknya rupiah berpotensi memicu krisis ekonomi tahap kedua dan
menghantam sektor-sektor lainnya.
Kedua, bagaimana seandainya swasta tidak punya uang untuk membayar utang.
Sebab, jika terjadi default (gagal bayar) besar-besaran, itu pasti menaikkan
country risk Indonesia. Pada gilirannya, posisi tawar Indonesia di dunia
internasional kian lemah. Memang saat ini cadangan devisa Indonesia yang
nilainya di atas USD 53 miliar sudah lebih baik ketimbang satu dekade lalu.
Tapi, jumlah itu relatif pas-pasan dengan kondisi sekarang.
Karena itu, mumpung belum telat, pemerintah dan BI harus mendukung sektor
swasta melakukan lobi agar roll over utang disetujui kreditor asing. Pemerintah
juga harus aktif menggalang bilateral swap dengan negara lain untuk
berjaga-jaga seandainya cadangan devisa terkuras. Ke depan, pemerintah dan BI
harus lebih ketat mengawasi aktivitas swasta dalam mencari pendanaan dari luar
negeri. Dengan begitu, ancaman krisis moneter jilid kedua bisa diminimalkan.
(*)
[Non-text portions of this message have been removed]
