http://www.poskota.co.id/redaksi_baca.asp?id=982&ik=31
Kampanye Untuk Siapa Selasa 24 Maret 2009, Jam: 9:07:00 Di tengah kekisruhan menyoal Daftar Pemilih Tetap (DPT), jadwal kampanye pemilu terus berlanjut. Kampanye yang digelar oleh parpol peserta pemilu tak bergeming dengan isu DPT fiktif yang mengehebohkan itu. Bahkan, para aktor dan elit politik acap menjadikan kekisruhan DPT ini sebagai manuver terhadap lawan politiknya. Dalam masa kampanye sekarang ini menjadi sah - sah saja mengemas sebuah isu yang sekiranya dapat menguntungkan dirinya dan partainya dalam mendulang suara pada pemilu legislatif yang bakal digelar 9 April mendatang. Persyaratan yang begitu berat untuk dapat melangkah ke kursi legislatif , begitu juga persaingan ketat menuju kursi RI 1 dan RI 2, menjadikan masing - masing parpol peserta pemilu harus bekerja ekstra keras. Persoalan mencuat manakala penetapan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut. Dari sinilah kemudian terindikasi bahwa perjuangan caleg sebagai pribadi tampak lebih menonjol ketimbang untuk parpolnya. Meski pada akhirnya perjuangan caleg itu akan berimbas kepada persentase perolehan suara parpol secara keseluruhan. Makin banyak jumlah caleg yang terpilih, kian besar perolehan suara parpol dalam pemilu. Yang jadi soal adalah sudahkah ajang kampanye digunakan selain untuk menarik simpati massa, juga sebagi arena pendidikan politik masyarakat. Kampanye sebenarnya identik dengan janji politik. Logika kita pun berpikir janji akan ditepati, jika ia (caleg) yang bersangkutan telah terpilih. Janji menjadi tidak bisa ditepati jika ia tidak terpilih.Namun, logika itu boleh jadi melenceng karena meski ia telah terpilih, kenyataannya tidak pula menepati janjinya kepada massa pemilihnya. Kondisi inilah yang kemudian melunturkan makna dari kampanye. Massa menjadi jenuh atas janji - janji politik selama masa kampanye.Pendidikan politik yang disuguhkan kepada khalayak kemudian dimaknai sebuah kepalsuan dan kejenuhan. Masyarakat menjadi antipati merespons kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik. Ini menyebabkan partisipasi aktif politik masyarakat menjadi rendah. Tak heran, jika mencuat prediksi bakal merosotnya angka golput. Indikasi ini terlihat dari sikap masyarakat yang merasa enggan untuk mengecek kepada institusi terkait apakah dirinya ikut terdata dalam DPT atau tidak.Artinya, dia akan menggunakan hak suaranya jika ada panggilan untuk ikut pemilu. Sebaiknya, akan pasif sekiranya tidak ikut dipanggil untuk mencoblos (mencontreng). Yang perlu dipersoalkan apakah ada yang salah dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilu? Sistem dan mekanisme sudah benar. Boleh jadi kekeliruan terletak kepada para pelaku, termasuk elit politik yang kadang melalaikan konstituennya. Begitu juga pola kampanye sudah sepatutnya diubah. Pengerahan massa sebanyak mungkin dalam sebuah kampanye tidak selamanya efektif apalagi jika sebagian massa yang hadir adalah bayaran atau karena tekanan. Pengerahan massa dapat dijadikan sebagai salah datu prediksi peroleh suara kalau yang datang murni simpatisan atau pendukung. Hal lain adalah materi kampanye yang digelorakan di hadapan massa. Dalam beberapa kasus, sering tidak terjalin interaksi antara caleg jurkam dengan massanya. Begitu juga materi yang dikampanyekan. Caleg terkesan lebih memetingkan dirinya sendiri untuk menang. Padahal kampanye selain untuk kepentingan dirinya sendiri juga untuk kepentingan rakyat. Nah, kepentingan untuk rakyat inilah yang acap diabaikan. [Non-text portions of this message have been removed]
