Refleksi :  Inilah salah satu contoh  mengapa  banyak orang pinjam duit dari 
bank, gadai rumah etc  untuk berkampanye  menjadi caleg, Apakah Anda juga tidak 
mau seperti mereka? Pasti rejeki nomplok!


http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=6547

2009-04-01 
Pejabat Palembang Umrah Dibiayai APBD Panwaslu Sumsel Harus Segera Bertindak 
Cepat




[JAKARTA] Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) 
diharapkan terus menindaklanjuti masalah umrah dadakan 50 cama, lurah, dan 
petugas pemungut pajak di Kota Palembang, Sumsel, yang berangkat 20-29 Maret 
2009.

"Kami mendukung langkah Panwaslu Sumsel meneruskan masalah ini sebagai bentuk 
tindak pidana pemilu. Jika Panwaslu Sumsel punya bukti cukup kuat, ini bisa 
diteruskan sebagai tindak pidana pemilu," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja 
Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, di Jakarta, Selasa (31/3).

Menurut Emerson, kepergian para camat dan lurah tersebut, terindikasi dadakan 
karena diadakan bersamaan dengan masa kampanye.

"Pemberian reward, seperti umrah pada saat pemilu, jelas ada upaya untuk 
mempengaruhi para tokoh atau pejabat tersebut, sehingga bisa menguntungkan 
caleg atau parpol tertentu," ujarnya.

Aktivis ICW ini juga menegaskan, pemberian umrah tersebut, ada unsur 
gratifikasinya. Jadi, para pejabat yang berangkat harus melaporkannya ke KPK. 

Sementara itu, DPRD Kota Palembang tengah menyelidiki hadiah dalam berbentuk 
umrah kepada lurah dan camat, yang diberikan Wali Kota Palembang. Ketua DPRD 
Palembang, Muhammad Yansuri, baru-baru ini mengatakan, bentuk reward kepada 
camat dan lurah tersebut, tidak terdapat pada mata pasal APBD Palembang.

Menyikapi tanggapan DPRD Palembang, terkait biaya keberangkatan umrah para 
camat dan lurah tidak dianggarkan pada APBD 2009, Wali Kota Palembang, Eddy 
Santana Putra dengan tegas membantah pernyataan tersebut. 

Wali kota meminta agar persoalan itu tidak diperpanjang serta dikait-kaitkan 
dengan masalah politik. Apalagi kegiatan tersebut selalu dijalankan setiap 
tahun. 

"Sudahlah tidak perlu diperpanjang, lagi pula kenapa baru sekarang 
dipersoalkan, itu kan tiap tahun ada," katanya. [M-6]



[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke