http://suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=58471
07 April 2009 Kelelahan Politik Massa Mengambang a.. Oleh Kholid Novianto Karena itu, partai politik sekarang ini seharusnnya back to basic. Mengabaikan pendidikan dan komunikasi politik terbukti merupakan kesalahan mendasar, karena hanya akan mengecilkan jumlah pemilih solid dan membesarkan massa mengambang yang sulit digarap itu. DALAM berbagai survei politik, selalu ditemukan presentase angka massa mengambang yang besar. Survei nasional terakhir yang dirilis Reform Institute mengungkapkan, 42 persen responden belum menentukan pilihan partai politik (parpol). Sementara itu, yang sudah menetapkan pilihan, 52 persen, masih bisa berubah. Yang mengkhawatirkan, 41 persen responden baru menentukan pilihan pada saat hari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Dengan data ini saja kita bisa melihat sebagian besar masyarakat sebenarnya sedang menghadapi kebingungan dalam menentukan pilihan. Tidak saja karena banyak parpol dan caleg yang bertanding dalam Pemilu sekarang ini. Lebih dari itu, sebagian besar parpol dan calon anggota legislatif (caleg) menggunakan pendekatan yang seragam dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Hampir semua caleg yang sedang berkampanye sekarang ini, memasang tulisan, "Mohon doa restu dan dukungannya". Kita nyaris tidak bisa membedakan antarcaleg dan antarpartai kecuali nomor-nomor yang dipasang, yang justru semakin runyam karena banyak nomor caleg dan nomor partai. Dalam situasi seperti ini maka sangat wajar apabila tingkat kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan semakin tinggi. Ketidakefektifan kampanye model seperti ini sebenarnya sudah terlihat. Data di atas menceritakan pendekatan politik yang dilakukan parpol dan caleg sekarang ini pada dasarnya belum mampu meyakinkan masyarakat dalam menentukan pilihan. Hasil survei Reform selanjutnya membuktikan hal ini. Efektivitas media baliho, stiker, dan sejenisnya hanya sekitar 22 persen. Sementara itu iklan televisi sekitar 35 persen. Lalu di manakah letak persoalannya sehingga masyarakat tidak mudah diyakinkan dengan berbagai bentuk kampanye tersebut? Di sinilah kita perlu menengok persoalan yang lebih esensial. Persoalan Esensial Ada dua persoalan esensial yang harus dilihat dalam memahami gejala massa mengambang sekarang ini. Pertama berkaitan dengan pragmatisme masyarakat dan kedua adalah pragmatisme partai politik. Pragmatisme masyarakat dipicu oleh frekuensi proses politik yang melibatkan masyarakat yang kelewat banyak. Mulai dari pemilihan kepala desa (pilkades), pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati/wali kota, dan gubernur dan sekarang masuk pemilu legislatif. Seluruh proses ini melibatkan mobilisasi massa yang tidak sedikit, sehingga bagaimana pun juga melelahkan masyarakat. Kelelahan ini tidak saja menyangkut fisik melainkan kelelahan politik. Dari serangkaian proses ini, harapan dan kekecewaan silih berganti. Beribu janji ditebarkan namun perbaikan secara esensial proses partisipasi politik nyaris tidak terjadi. Masyarakat hanya diminta mencoblos atau mencontreng. Namun setelah itu, akses politik ke dalam proses pengambilan kebijakan nyaris lumpuh. Tidak banyak masyarakat mengetahui bagaimana cara memperjuangkan kepentingan. Tidak banyak pula kebijakan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Benefit yang sangat berkurang ini, tentu saja tidak sebanding dengan effort masyarakat dalam proses politik yang harus melibatkan dirinya. Ini pun terkadang masih ditambah kesalahan berbagai elite politik dalam melemparkan isu, seperti gonjang-ganjing soal bantuan langsung tunai (BLT). Sementara itu, partai politik yang semestinya bertangung jawab terhadap masalah ini, lebih sibuk dengan agenda kontestasi kekuasaan seperti mempertahankan bupati selama masa jabatannya atau disibukkan oleh proses politik pemilihan di level lain. Semua ini adalah proses politik elite, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan, dunia politik setelah pilkades dan pemilu, akan kembali didominasi oleh kaum elite. Jadi kalau masyarakat sekarang ini imun dengan berbagai bentuk kampanye atau tidak bergairah alias malas dengan kehidupan politik, yang tercermin dari besarnya massa mengambang sekarang ini, pada dasarnya adalah bentuk protes terhadap kehidupan politik yang nyaris dikuasai oleh kaum elite tersebut. Bentuk protes ini memang tidak manifes, melainkan lebih sublim, yang diekspresikan dalam bentuk kemalasan politik atau pragmatisme dangkal. Mereka mau diajak kampanye kalau dikasih uang transpor, mau mencoblos dan mencontreng kalau diantarkan ke tempat pemungutan suara (TPS), atau, ini yang menyedihkan, mereka mau mencoblos atau mencontreng asal ada imbalan uang. Perilaku seperti ini, tidak saja mencerminkan absennya partisipasi politik yang lebih genuine. Lebih dari itu, dapat pula dilihat sebagai salah satu bentuk gerakan protes "diam-diam" yang sangat khas dalam kultur masyarakat agraris, seperti di Jawa. Kerendahan partisipasi politik yang kualitatif ini juga tercermin dalam berbagai survei. Dalam survei terakhir yang dilakukan Reform Institute di Jawa, ditemukan kenyataan bahwa alasan memilih partai sebagian besar adalah bersifat pragmatis seperti anjuran orang lain atau pengaruh iklan. Yang menjawab pilihan partai berdasarkan kesetiaan terhadap partai hanya sekitar 37 persen. Pragmatisme Partai Persoalan kedua yang dapat menjelaskan besarnya masa mengambang adalah kegagalan partai dalam melakukan komunikasi dan pendidikan politik ke masayarakat. Agenda ini seolah terabaikan karena kehidupan kepartaian di Indonesia sekarang ini terjebak dalam pragmatisme yang memboroskan energi. Pragmatisme ini dipicu oleh kompetisi ketat antar partai yang hingga sekarang belum memunculkan partai dominan. Penguasaan partai di parlemen paling tinggi hanya sekitar 20 persen. Ini menyebabkan setiap partai harus melakukan pertarungan ketat dalam setiap pengambilan kebijakan. Pemborosan energi kedua adalah tingkat frekuensi pemilu yang tinggi. Mulai dari level pilkada bupati, pilkada gubernur, pemilu legislatif hingga pemilu presiden. Seluruh proses ini pasti membutuhkan pengerahan energi yang sangat besar dikarenakan tingkat persaingan yang tinggi dan kesulitan mengatur formasi koalisi. Dua proses tersebut di atas, bagaimanapun menjebak partai untuk berpikir pragmatis. Yang dipentingkan sekarang ini adalah bagaimana tetap beredar dalam kekuasaan. Agenda ini menjadi pergumulan yang tiada henti mengingat pertarungannya sangat ketat sehingga apabila terjadi kesalahan sedikit saja, risikonya dapat menyingkirkan partai dari orbit kekuasaan. Lagi-lagi, ini dipicu oleh formasi kekuasaan yang terfragmentasi kecil-kecil. Dalam suasana seperti ini, maka sudah dapat ditebak, yang dominan dalam benak para pemimpin partai adalah bagaimana memenangkan setiap perebutan kebijakan dan kontestasi kekuasaan. Corak berpikirnya menjadi sangat pragmatis dan daya jangkau analisisnya sangat pendek. Paling jauh hanya memikirkan lima tahun ke depan. Jarang sekali kita menemukan partai yang berkomitmen memajukan pendidikan politik masyarakat atau berusaha memberi akses kebijakan terhadap masyarakat. Agenda ini sepertinya tidak menjadi prioritas karena memang berjangka panjang dan hasilnya tidak bisa dirasakan secara langsung. Yang menyedihkan terkadang timbul persepsi, seolah ini adalah agenda LSM. Pragmatisme partai politik ini sekarang harus dibayar mahal. Untuk memenangkan setiap pertarungan, partai politik mau tidak mau harus mengandalkan strategi pencitraan. Mereka harus membiayai pengerahan massa, memasang iklan politik dengan frekuensi tinggi, memasang baliho, spanduk dan stiker dalam jumlah ratusan ribu. Dan semua ini tentu saja membutuhkan biaya yang mahal. Repotnya, sebagaimana ditunjukkan di awal tulisan ini, efektivitas pencitraan itu sekarang mulai rendah. Karena itu, partai politik sekarang ini seharusnnya back to basic. Mengabaikan pendidikan dan komunikasi politik terbukti merupakan kesalahan mendasar, karena hanya akan mengecilkan jumlah pemilih solid dan membesarkan massa mengambang yang sulit digarap itu. (35) -- Kholid Novianto, peneliti senior Reform Institute, Jakarta [Non-text portions of this message have been removed]
