Dear Rekans, Pertama", Pak Bambang sebagai MenDikNas (dan Hatta Rajasa) tidak ikut berkampanye bagi PAN. Sementara Presiden, Wapres & para menteri yang lain cuti dan sibuk berkampanye - lebih mementingkan urusan pribadi dan kelompoknya sendiri.. Mereka yang sibuk mementingkan pribadi & kelompoknya di atas kepentingan negara, levelnya baru sebatas politisi BUKAN NEGARAWAN..
AFAIK, Pak Bambang dan Hatta Rajasa adalah contoh bagaimana seharusnya pejabat negara sebagai negarawan..meski belum ada UU yang melarang pejabat berkampanye.. namun tindakan seorang pejabat tidak harus dilarang UU.. tetapi ada yang namanya etika/common sense atau menghindari moral hazzard.. Kedua, materi iklannya sendiri ada frase 'Harus Bisa'.. masih ingat siapa yang menggunakannya? Saya malah khawatir, penggunaan dana negara tersebut diakui/tidak untuk mendukung incumbent.. Masih ingat kan, sejak beberapa hari yang lalu, iklan DepKomInfo menggunakan kata 'Lanjutkan'.. Atau iklan di jembatan dekat pertigaan menuju RNI (di Kuningan - awal tahun 2009 iklannya ditutup kain putih) dari DepHub yang intinya mengajak untuk mengadakan transportasi yang lebih baik tetapi dengan foto Presiden+istri dan Wapres+istri.. Kumpulan iklan" tersebut nampaknya menguatkan dugaan, mobilisasi dana negara besar"an untuk pemenangan incumbent.. Belum lagi iklan pemilu 2004.. Pemilu sekarang Mendagri yang berkampanye.. lah di 2004, Menko Polkam yang berkampanye.. Kebiasaan menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi, gak ilang"? :-| CMIIW.. -- Wassalam, Irwan.K "Better team works could lead us to better results" http://irwank.blogspot.com Pada 7 April 2009 15:30, Enigma Tupa <[email protected]> menulis: > Hi.....semuanya, salam kenal, panggil saja saya Tupa, sudah lama menjadi > anggota "pasif" forum dan senang menerima dan membaca tulisan/komentar dari > para anggota terhormat. > Dimulai kemarin, Senin, 6 April 2009, dari pagi hingga tengah malam, > DepDikNas dengan membabibuta memasang iklan "pendidikan gratis" di seluruh > stasiun TV Nasional, bukan cuma hadir di acara-acara "murahan" dan "kering" > tapi juga dengan sangat percaya diri nongol di prime time. Gila kan, berapa > duit yang disebar ke stasiun TV untuk semua itu? Dan, apakah "etis", di > "masa tenang" begini, memasang iklan begitu, apa tujuan sesungguhnya dari > iklan tersebut? Men-kampanye-kan Menterinya + PANnya dan Presiden + > Demokratnya. > Hari ini, iklan yang persis masih saja bergentayangan. Lucu juga, kog dari > pihak yang berwenang dan berkompeten, pada bergeming, seolah-olah tindakan > ini sah-sah saja. Apa benar demikian? Halo KPK....Halo BPK.....Halo > ICW...... > Anggaran Pendidikan Nasional, tidak boleh dimanfaatkan untuk berbelanja > "iklan", yang dengan dalih "men-sosialisaikan". Departemen pendidikan > nasional butuh "tindakan nyata", tidak perlu mengiklankan diri mencari > pembenaran. Rakyat butuh buku dan guru plus ruang belajar. Percuma saja, > seandainya pun anggaran untuk Pendidikan dinaikkan jadi 99.9% dari APBN, > jika danaya diselewengkan ke "Iklan terselubung biadab". > Kog tega-teganya sang Menteri menghamburkan dana pendidikan yang begitu > membludak. Kemana sih sirnanya "jantung" nuraninya? Mengapa semua diam? > Mengapa semua bisu? > > salam sejahtera > [Non-text portions of this message have been removed]
