http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/07/kesra01.html
Caleg Sebar Uang, Rakyat Jadi Materialistis Oleh Heru Guntoro/Agus Sana'a Jakarta - Maraknya para calon anggota legislatif (caleg) yang melakukan money politics dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat akan membuat masyarakat berorientasi pada materi. Tidak mengherankan jika kasus sogok-menyogok masih terus marak di negeri ini. Bahkan para caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) saat kampanye putaran terakhir di Kecamatan Mawasangka, Sabtu (4/4), dan di Kecamatan Siompu, Minggu (5/4), menyebarkan uang pecahan Rp 10.000 dari atas panggung usai menyampaikan orasi politik. Tentu saja uang yang dihamburkan ini langsung jadi rebutan massa. Caleg dari PAN, Umar Samiun, yang juga Ketua DPC PAN Kabupaten Buton, menyatakan, aksi menyebarkan uang itu bukan politik uang karena tanpa dilandasi perjanjian atau kesepakatan tertentu, melainkan berdasarkan keikhlasan. Malah hal seperti itu dalam bahasa Buton dikenal dengan istilah pasali, yang berarti memberi uang kepada orang lain yang dianggap berjasa kepada si pemberi uang. "Cara itu membuat masyarakat kita jadi tidak belajar untuk berpolitik dengan baik. Kadang mereka akan memilih karena ada caleg yang dianggap menguntungkan mereka. Masyarakat akan berorientasi pada materi, makanya kasus sogok, suap, dan lain-lain tetap marak di berbagai kalangan. Dalam hal ini, masyarakat melakukan sesuatu karena ada reward/reinforces (imbalan/penguatan), tidak didasarkan atas kesadaran sendiri atau insights," kata dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida), Clara moningka, SPsi, MSi, melalui surat elektronik kepada SH, Senin (6/4). Clara menambahkan, di saat ada kesadaran untuk memilih, uang pun tidak mutlak diperlukan. Banyak cara membuat orang percaya dan memilih caleg, mulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar, bertanggung jawab dalam pekerjaan, mencintai lingkungan hidup dan budaya, serta bersikap ramah dan mau membantu orang lain. Jadi, tidak hanya dilakukan pada musim kampanye saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Lembaga Pelayanan Psikologi Ukrida ini juga menduga, kesehatan jiwa para caleg dapat sedikit terganggu bila kelak mereka tidak terpilih. "Untuk para caleg, jelas bila tidak siap menghadapi hasil pemilu terguncang, terlebih bagi yang telah mengorbankan banyak hal tetapi akhirnya kehilangan kursi," jelasnya. Ia memberi contoh, ada seorang kenalan yang ayahnya mencalonkan diri menjadi caleg sampai menggadaikan rumah. Tetapi ternyata belum tiba saat pemilihan, ia sudah kebat-kebit merasa cemas tidak karuan, tekanan darahnya naik, dan akhirnya masuk rumah sakit. Ia khawatir kalau nanti tidak terpilih harus bisa mengganti semua keperluan yang telah dibayarkan untuk menjadi caleg. Untuk itu Clara menganjurkan agar para caleg ataupun masyarakat yang sudah terganggu sisi psikologisnya segera melakukan konseling ke psikolog atau psikiater. "Kalau untuk gangguan psikologis, ya, harus ke psikolog atau psikiater, diatasi mulai dari konseling sampai dengan pemberian treatment (terapi) atau bahkan obat," jelasnya. Selain itu, diperlukan juga cognitive therapy untuk seluruh bangsa Indonesia, yaitu dengan cara mengubah pola atau cara berpikir. Mulai dari yang berpikir sempit, diarahkan kepada pemikiran yang lebih positif [Non-text portions of this message have been removed]
