http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/04/15/4207.html
Rabu, 15 April 2009, 12:03:24 WIB
Rapat Bahas Permasalahan Pemilu 2009
*Presiden SBY hari Rabu (15/4) siang memimpin rapat terbatas kabinet membahas
pelaksanaan Pemilu 2009 di Kantor Presiden. (foto: abror/presidensby.info)
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf
Kalla, Rabu (15/4) siang, di Kantor Kepresidenan, memimpin ratas atau rapat
terbatas bersama menteri bidang keamanan dan hukum. Hadir pula 8 perwakilan
gubernur. Dalam rapat yang membahas soal pelaksanaan Pemilu 2009 ini, Presiden
meminta gambaran dan permasalahan yang terjadi di lapangan, dan mengapa
permasalahan itu terjadi.
Kata Presiden, sesuai kewenangan gubernur, langkah apa yang telah diambil, dan
apa rekomendasinya agar penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik lagi. "Dalam
situasi seperti ini, kita harus menjadi bagian dari solusi, dan bukan bagian
dari permasalahan, agar rakyat kita mendapat manfaat yang sebesar-besarnya,"
kata SBY.
Menurut SBY, pemungutan suara dan sebelumnya kampanye terbuka di seluruh
Indonesia, pada prinsipnya berjalan aman, tertib dan lancar. "Satu hal tidak
bisa dipungkiri, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para
gubernur. Saudara-saudara turun terjun langsung ke lapangan dalam batas
kewenangan pemerintah sesuai UU dan PP, dan tidak mengintervensi kewenangan
KPUD. Akibat pengelolaan sesuai kewenangan sesuai aturan maka semua berjalan
dengan baik. Ada sejumlah permasalahan kita, sama-sama tahu terutama yang
mengemuka soal DPT. Permasalahan ini mesti dicarikan solusi yang tepat. Kalau
tidak, akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk keberlanjutan dari pemilu
tahun 2009 ini," lanjut Presiden.
"Untuk itu saya mengharapakan masukan dan rekomendasi apa yang mesti kita
lakukan kedepan ini, untuk mencarikan solusi terutama untuk membantu KPU dan
KPUD untuk melanjutkan proses pemilu sehingga mencapai hasil yang sebaik
baiknya. Menurut UU, KPU adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional,
tepat dan mandiri. Tapi bagaimanapun ada kewajiban moral, ada kewajiban kita
membantu dalam koridor yang diatur UU," kata SBY
Tampak hadir antara lain, Menko Pollhukam Widodo, AS, Plt Menko Perekonomian
Sri Mulyani, Mendagri Mardiyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri Bambang
Hendarso Danuri, Ka BIN syamsir Siregar, Jaksa Agung Hendarman Supandji
Menkumham Andi Mattalatta, Perwakilan Gubernur se Indonesia yaitu NAD, Jawa
Tengah, Papua, Bali, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Selatan. (win)
[Non-text portions of this message have been removed]
