http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/04/29/4255.html

Rabu, 29 April 2009, 11:37:20 WIB

Presiden SBY Buka Munas III Apkasi

*Presiden SBY, didampingi Mendagri Mardiyanto dan Ketua Umum Apkasi MP 
Tumanggor, membuka Munas III Apkasi, di Istana Negara, Rabu (29/4) pagi. (foto: 
abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Musyawarah Nasional III 
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2009 di Istana 
Negara, Rabu (29/4) pagi. Munas yang diikuti 399 kabupaten ini akan berlangsung 
dua hari, 29 - 30 April 2009, dan bertempat di Hotel Borobudur Jakarta

Munas III Apkasi ini bertema `Dengan Munas III Apkasi Kita Tingkatkan Kualitas 
Otonomi Daerah dan Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global`. 
Munas juga akan memilih Ketua Umum periode 2009-2013.

Presiden SBY dalam sambutannya mengajak seluruh anggota Apkasi untuk 
mensukseskan rangkaian Pemilu 2009 dalam kapasitasnya sebagai pejabat 
pemerintahan. "Bagi saudara yang ingin menjalankan misi politik dari partai 
politiknya masing-masing, dibenarkan. Sudah diatur. Namun, saya harapkan jangan 
meninggalkan tugas pokok kita untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan," SBY 
mengingatkan.

Pada Pilpres mendatang, Presiden SBY berharap seluruh jajaran pemerintah 
membantu menciptakan suasana yang aman, membantu KPU serta KPUD sesuai dengan 
peraturan yang telah dikeluarkan dan juga memberikan contoh kepada masyarakat.

Dengan memukul gong sebanyak empat kali serta membaca "Basmallah", Presiden SBY 
meresmikan Munas III Apkasi. Presiden SBY memukul gong sebanyak empat kali, 
karena merupakan perwujudan dari persatuan yang erat antara UUD 1945, 
Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara peresmian ini, antara lain, Menko 
Polhukkam Widodo AS, Plt. Menko Perekonomian/Menku Sri Mulyani Indrawati, Menko 
Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendagri Mardiyanto, Menhukham 
Andi Mattalatta, serta Juru Bicara Presiden, Andi A.Mallarangeng.

Apkasi dideklarasikan pada 30 Mei 2000 oleh 26 bupati yang mewakili 26 provinsi 
pada saat itu, sebagai aplikasi dari Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. Pembentukan Apkasi dilatarbelakangi oleh kesamaan visi, 
yaitu terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pencerminan 
kebhinekaan, melalui kerjasama daerah yang sinergis dalam kerangka NKRI guna 
mencapai tujuan dan cita-cita nasional. (mit)


      

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke