http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/04/29/4255.html
Rabu, 29 April 2009, 11:37:20 WIB
Presiden SBY Buka Munas III Apkasi
*Presiden SBY, didampingi Mendagri Mardiyanto dan Ketua Umum Apkasi MP
Tumanggor, membuka Munas III Apkasi, di Istana Negara, Rabu (29/4) pagi. (foto:
abror/presidensby.info)
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Musyawarah Nasional III
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2009 di Istana
Negara, Rabu (29/4) pagi. Munas yang diikuti 399 kabupaten ini akan berlangsung
dua hari, 29 - 30 April 2009, dan bertempat di Hotel Borobudur Jakarta
Munas III Apkasi ini bertema `Dengan Munas III Apkasi Kita Tingkatkan Kualitas
Otonomi Daerah dan Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global`.
Munas juga akan memilih Ketua Umum periode 2009-2013.
Presiden SBY dalam sambutannya mengajak seluruh anggota Apkasi untuk
mensukseskan rangkaian Pemilu 2009 dalam kapasitasnya sebagai pejabat
pemerintahan. "Bagi saudara yang ingin menjalankan misi politik dari partai
politiknya masing-masing, dibenarkan. Sudah diatur. Namun, saya harapkan jangan
meninggalkan tugas pokok kita untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan," SBY
mengingatkan.
Pada Pilpres mendatang, Presiden SBY berharap seluruh jajaran pemerintah
membantu menciptakan suasana yang aman, membantu KPU serta KPUD sesuai dengan
peraturan yang telah dikeluarkan dan juga memberikan contoh kepada masyarakat.
Dengan memukul gong sebanyak empat kali serta membaca "Basmallah", Presiden SBY
meresmikan Munas III Apkasi. Presiden SBY memukul gong sebanyak empat kali,
karena merupakan perwujudan dari persatuan yang erat antara UUD 1945,
Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara peresmian ini, antara lain, Menko
Polhukkam Widodo AS, Plt. Menko Perekonomian/Menku Sri Mulyani Indrawati, Menko
Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendagri Mardiyanto, Menhukham
Andi Mattalatta, serta Juru Bicara Presiden, Andi A.Mallarangeng.
Apkasi dideklarasikan pada 30 Mei 2000 oleh 26 bupati yang mewakili 26 provinsi
pada saat itu, sebagai aplikasi dari Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Pembentukan Apkasi dilatarbelakangi oleh kesamaan visi,
yaitu terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pencerminan
kebhinekaan, melalui kerjasama daerah yang sinergis dalam kerangka NKRI guna
mencapai tujuan dan cita-cita nasional. (mit)
[Non-text portions of this message have been removed]