http://www.sinarharapan.co.id/berita/0905/13/opi01.html
Di Bawah Kuasa Orde Baru Oleh Saidiman Robert A Dahl, ilmuwan politik terkemuka, pernah mengemukakan bahwa demokrasi yang selama ini kita saksikan bukanlah praktik demokrasi yang sebenarnya seperti yang selalu dibicarakan para pemikir dan filsuf. Praktik demokrasi yang ada saat ini, di mana pun, hanyalah poliarki. Poliarki, dalam definisi Dahl, adalah sebentuk sistem di mana kekuasaan publik selalu berputar di kalangan elite saja, tidak pernah benar-benar memberi kesempatan kepada semua orang untuk juga berkompetisi dalam perebutan kekuasaan bersama para elite. Sirkulasi kekuasaan yang hanya ada pada para elite itu disebabkan terutama hanya para elitelah yang memiliki sumber daya. Realitas politik yang terjadi di Indonesia sekarang ini kembali membuktikan teori Dahl tersebut. Wacana mengenai calon presiden dan wakil presiden tidak keluar dari lingkaran elite yang memang sejak awal dekat atau berada pada lingkaran kekuasaan. Bahkan, kandidat-kandidat presiden dan wakil presiden terkuat adalah anak-anak langsung dari para mantan penguasa. Megawati Soekarnoputri adalah anak mantan penguasa nomor satu negeri ini, Soekarno. Susilo Bambang Yudhoyono adalah anak dan menantu petinggi militer dan jenderal yang juga sangat berkuasa pada masa Orde Baru. Jusuf Kalla adalah anak juragan terkemuka yang mendominasi perniagaan di Indonesia Timur, Haji Kalla. Sultan Hamengku Buwono X adalah anak dari Raja Jawa Sultan Hamengku Buwono IX yang juga mantan wakil presiden. Prabowo Subianto adalah anak arsitek ekonomi Orde Baru, Soemitro Djojohadikusumo, dan mantan menantu Jenderal Besar Soeharto. Wiranto adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hampir tidak ada nama baru dalam perebutan kursi nomor satu dan dua politik Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andi Faisal Bakti di Kabupaten Sengkang Sulawesi Selatan, Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan (2007), menemukan bahwa perubahan sistem politik masyarakat Sengkang tidak mengubah struktur kekuasaan. Para raja dan keluarganya yang berkuasa pada masa kerajaan terus mewariskan kekuasaan itu di dalam masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Sistem memang terus berubah, namun kekuasaan terus berputar di kalangan elite keluarga raja yang sejak dulu memang berkuasa. Penelitian itu memperlihatkan bahwa mulai dari bupati, Ketua DPRD, ketua-ketua instansi pemerintah, sampai para camat dan desa/kelurahan hampir semuanya adalah keluarga raja atau paling tidak mereka yang loyal terhadap struktur kekuasaan politik keturunan raja. Arena Para Mantan Penguasa Orba Fakta ini menjelaskan bahwa sesungguhnya pengaruh kekuasaan para raja dan keturunannya di pelbagai wilayah di Indonesia masih sangat dominan. Dominasi kekuasaan para raja itu dibaca dengan baik oleh elite semacam Susilo Bambang Yudhoyono yang mengumpulkan para raja Nusantara beberapa saat sebelum pemilu legislatif. Pencalonan diri Sultan Hamengku Buwono sebagai presiden sampai saat ini adalah salah satu ancaman serius Yudhoyono pada perebutan kursi nomor satu pada Pemilihan Umum Presiden 2009. Penjelasan utama yang bisa diberikan adalah bahwa penguasaan sumber daya menjadikan para elite terlalu susah untuk ditumbangkan. Yang paling mungkin dilakukan adalah pergantian sistem. Tetapi, kekuasaan akan tetap dan selalu berputar di lingkungan elite yang sebelumnya memang merupakan penguasa. Banyak aktivis yang menyesalkan capaian reformasi di mana para aktor kekuasaan Orde Baru kembali menjadi pemain-pemain utama dalam kancah politik nasional. Hampir tidak ada celah bagi kekuatan lain di luar kekuatan mantan pendukung Orde Baru yang sekarang bersaing memperebutkan kursi-kursi kekuasaan. Sejumlah mantan jenderal, yang pada masa Orde Baru merupakan pendukung utama jalannya kekuasaan tangan besi pemerintah, sekarang bersaing ketat memperebutkan posisi presiden dan wakil presiden. Tidak heran jika kemudian muncul sejumlah kesimpulan dengan nada menyesal bahwa reformasi bukan hanya mengembalikan kedaulatan rakyat, melainkan menciptakan arena bagi para mantan penguasa di masa Orde Baru untuk bersaing sendiri atas nama kedaulatan rakyat. Sekali lagi, yang paling mungkin menjelaskan fenomena ini adalah pada penguasaan sumber daya yang begitu besar dan tak mampu ditandingi sedikit pun oleh kekuatan politik alternatif di luar gerbong Orde Baru. Rakyat Tidak Diberi Pilihan Lain Pertanyaannya, di mana kekuatan reformasi yang dulu demikian gegap gempita menuntut perubahan? Amien Rais, yang disebut-sebut sebagai tokoh reformasi, tanpa tedeng aling-aling memberikan dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu jenderal Orde Baru. Amien Rais bahkan mendorong partainya, Partai Amanat Nasional (PAN), untuk bersekutu dengan partai besutan Yudhoyono, Demokrat. Anehnya, PAN adalah partai yang dilahirkan oleh para intelektual pro-reformasi. Tokoh gerakan pro-demokrasi di masa Orde Baru, KH Abdurrahman Wahid, tanpa sungkan memberi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Prabowo adalah mantan jenderal yang disebut-sebut berada di balik aksi penculikan dan penghilangan para aktivis di akhir kekuasaan Orde Baru. Semua fakta ini mengarah kepada satu kesimpulan bahwa Orde Baru telah kembali. Kekuatan itu tidak hanya dominan, melainkan juga begitu hegemonik. Rakyat seolah tidak diberi pilihan lain di luar kekuatan yang dulu menjadi penyangga utama kekuasaan Orde Baru. Ketidakberdayaan menghadapi kembalinya kekuatan Orde Baru bahkan memaksa kekuatan yang awalnya pro-demokrasi dan gerakan reformasi kini bahkan secara terang benderang tunduk di bawah sihir Orde Baru. Tentu kita harus terus berharap ada perubahan. Melihat realitas politik yang ada, tidak ada lain selain berharap kepada kekuatan-kekuatan yang dulu penyangga Orde Baru tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Semoga orde yang akan datang adalah orde baru dalam pengertian yang sebenarnya, orde yang akan membawa pembaruan. n Penulis adalah Program Officer Jaringan Islam Liberal (JIL). [Non-text portions of this message have been removed]
