http://batampos.co.id/Opini/Opini/Politik_Elitis_dan_Neofeodal_.html
Rabu, 13 Mei 2009
Politik Elitis dan Neofeodal
Tomy Su
Koordinator Masyarakat Pelangi Pecinta Indonesia, Tinggal di Perth,
Australia
Wacana publik pascapemilu 9 April 2009 bisa dikatakan lebih didominasi
wacana koalisi antarparpol guna menentukan capres atau cawapres dalam pilpres
yang digelar 8 Juli 2009 mendatang. Berbagai kemungkinan koalisi mengemuka
pasca bercerainya Partai Demokrat yang mendukung SBY dengan Partai Golkar yang
kini sudah menetapkan JK sebagai capres. Politik sebagai seni dari segala
kemungkinan, seperti bunyi sebuah adagium, sedang kita saksikan hari-hari ini.
Meski ada beragam kemungkinan, tujuan akhir politik tetaplah bagaimana
bisa meraih kekuasaan. Menurut filsuf politik Alexander Moseley (2006),
kekuasaan adalah tujuan utama tindakan politik. Kita akan melihat apakah SBY
tetap keluar sebagai pemenang dalam kompetisi politik? Atau akan ada capres
kuda hitam yang bisa menggusur SBY dari kursi RI 1?
Memprihatinkan
Namun, ada yang memprihatinkan dalam kancah perpolitikan nasional
akhir-akhir ini. Setelah suara rakyat bisa mendongkrak atau mengatrol posisi
partai atau caleg tertentu, kini tampak menonjol betapa praksis politik kita
masih sangat bercorak elitis. Kehidupan dan masa depan bangsa seolah hanya
diatur, dikelola, atau diserahkan kepada beberapa gelintir elite politik yang
kebetulan parpolnya meraih suara signifikan.
Parahnya lagi, fakta juga memperlihatkan terlalu bergantungnya partai
politik kepada tokoh tertentu, yang jelas merupakan bentuk baru feodalisme
(baca neofeodalisme). Neofeodalisme semacam ini jelas tidak bagus untuk
perkembangan demokrasi dan masa depan politik nasional.
Simak saja kemenangan Partai Demokrat yang jelas tidak bisa dipisahkan
dari figur SBY. Mustahil Partai Demokrat mengalami kenaikan sampai 300 persen
jika SBY tidak duduk sebagai ketua dewan pembinanya.
Namun, bergantungnya parpol kepada tokoh itu bukan hanya terjadi pada
Partai Demokrat. Simak, betapa PDIP masih amat bergantung kepada sosok
Megawati, Hanura kepada Wiranto, dan Gerindra kepada Prabowo Subianto.
Seorang teman Tionghoa yang "nyaleg" dan habis Rp 3 miliar juga berkisah,
mekanisme suara terbanyak pun masih bisa disiasati dalam pemilu legisltatif 9
April silam. Suara caleg-caleg yang tidak dikehendaki maju ke Senayan bisa
diberikan kepada caleg lain agar bisa lolos ke Senayan sesuai kebijakan dan
ketentuan internal partai.
Kalau dirunut, politik bergantung kepada tokoh itu memang punya akar
dalam sejarah yang panjang. Sejak Orba, parpol-parpol mengalami pemandulan
karena parpol selalu dicurigai penguasa. Kita tentu masih ingat bagaimana 10
parpol pada Pemilu 1971 harus disederhanakan (fusi) ke dalam tiga parpol.
Jelas parpol yang masih amat bergantung kepada tokoh atau elite tertentu
akan mengalami masalah regenerasi ke depan. Pasalnya, sangat mungkin terjadi
ketika sang tokoh tiada, keberadaan dan keberlangsungan parpol juga berakhir
dari panggung politik nasional.
Di negara-negara maju seperti Australia, parpol modern dikelola dengan
prinsip egalitarianisme sehingga kaderisasi terus dilakukan. Kebergantungan
kepada figur sentral partai nyaris tidak ada. Bandingkan dengan mayoritas
parpol di Indonesia yang lebih mengedepankan figur yang kuat untuk mendongkrak
perolehan suara secara cepat.
Birokrasi
Corak elitis atau neofeodalistis itu, kalau mau dikaji, sebenarnya memang
tidak hanya memonopoli kancah perpolitikan nasional atau kehidupan parpol
semata. Corak demikian masih kuat mengakar di beragam bidang kehidupan kita.
Simak saja di jajaran birokrasi kita, semakin tinggi jabatan seseorang, justru
semakin kurang melayani publik. Hanya yang berpangkat rendah yang disuruh
menemui rakyat jelata. Hanya rakyat yang tampak punya status sosial tinggi yang
disambut dengan antusias.
Dalam dunia pendidikan, kita pernah dibuat mengelus dada akan praktik
jual beli ijazah atau gelar palsu, seperti pernah di-blow up koran ini beberapa
waktu lalu.
Kadang penulis mengelus dada setiap melihat pejabat tinggi, bahkan dari
jajaran kepolisian, saat turun dari mobil atau ketika sedang mengadakan
kunjungan kerja, masih harus dipayungi seperti seorang raja di masa silam.
Parahnya lagi, dalam birokrasi yang bercorak elitis dan neofeodalis,
stabilitas terwujud bukan karena sistem tersebut rasional, efisien, dan adil,
tetapi lebih disebabkan oleh berbagai modus KKN yang merekatkan berbagai
kelompok kepentingan di sekitarnya. Menurut Max Weber, fenomena semacam itu
disebut patrimonialisme, yang setara dengan neofeodalisme. Bila praktik
birokrasi masih bercorak demikian, bisa dijamin negara atau suatu bangsa akan
sulit meraih kemajuan. Karena itu, di tengah beragam wacana politik yang
berkembang saat ini, para elite politik kita khususnya serta segenap anak
bangsa pada umumnya harus menyadari bahaya corak politik yang elitis atau
neofodalis. Kita jangan memutar jarum jam ke masa silam, ketika perjalanan
sebuah bangsa hanya ditentukan sebagian kecil penguasa.
Wartawan senior Rosihan Anwar mengingatkan, meski pemilu digelar
berkali-kali di negeri ini, jika demokrasi kita terus bercorak elitis dan
neofeodal, ke depan, tidak akan ada perubahan signifikan
[Non-text portions of this message have been removed]
