http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2009061204580816
Jum'at, 12 Juni 2009
BURAS
Sikap Antikemanusiaan Pemimpin!
H. Bambang Eka Wijaya
"MENGERIKAN!" entak Umar. "Meski bencana busung lapar diberitakan dengan
judul berhuruf besar, 68 balita dari berbagai penjuru Lampung jadi korban,
puluhan balita lain diwawat di sejumlah RSUD--di RSUAM saja 10 bocah--sebagai
puncak gunung es kritisnya gejala gizi buruk di daerah ini, tak ada pemimpin
formal maupun nonformal berinisiatif menggelar gerakan darurat mengatasinya!
Yang menonjol justru bentakan membantah--di wilayah tanggung jawabnya tidak ada
gizi buruk, apalagi busung lapar!"
"Itu mencerminkan adanya kecenderungan sikap antikemanusiaan pada
sementara pemimpin di daerah ini hingga alergi pada tuntutan simpati--apalagi
tanggung jawab--terhadap hal-hal terkait masalah kemanusiaan!" sambut Amir.
"Bukti alergi dimaksud tampak pada nasib Sukriya, salah seorang korban bencana
busung lapar itu, setengah bulan berbaring koma di RSUAM tak seorang pun
pemimpin formal atau nonformal menjenguknya!"
"Padahal mampir sejenak, bicara sepatah dua dengan orang tuanya, sudah
memberi dukungan moral yang amat berarti bagi keluarga Sukriya!" timpal Umar.
"Lebih baik lagi kalau bisa memberi bantuan buat belanja selama menunggui
anaknya di RS. Tapi kenapa sikap demikian bisa menggejala pada sementara
pemimpin kita?"
"Mungkin faktor orientasi yang mendominasi sikap para pemimpin itu!"
tukas Amir. "Dan itu, orientasi pada kekuasaan yang melampaui
ubun-ubun--sehingga hal-hal yang tidak punya kaitan dengan power building,
konon pula bisa menodai kemulusan kekuasaannya, harus dijauhi! Itu membuat
nasib Sukriya dan kawan-kawannya korban letusan bencana busung lapar jadi lebih
malang lagi karena penderitaan mereka dinafikan adanya oleh kalangan pemimpin!"
"Meski demikian, usaha mengurangi keseriusan gejala ini tetap perlu
didorong!" timpal Umar. "Usaha itu bisa dilakukan dengan mengaktifkan seluruh
posyandu di semua RW dan lingkungan, dengan meningkatkan tiga kali lipat
anggaran untuk asupan tambahan! Hitungannya, kalau dengan asupan sekali sepekan
masih meletuskan bencana, mungkin dengan dua kali sepekan baru mencapai statis
atau seimbang dengan tekanan gejalanya! Jadi, untuk menurunkan gejalanya, harus
tiga kali sepekan!"
"Sebenarnya anggaran posyandu itu relatif kecil, apalagi dibanding dengan
dana pos bantuan di APBD Provinsi Lampung yang per tahun bisa lebih Rp100
miliar!" tegas Amir. "Ketimbang dana pos bantuan dihabiskan ke arah tak jelas,
lebih baik sebagian dialihkan untuk meningkatkan tiga kali lipat dana asupan
tambahan posyandu! Itu bisa menjadi usaha nyata mengatasi gejala gizi buruk,
ketimbang kewalahan membantah setiap gejala gizi buruk meletus jadi busung
lapar!" ***
[Non-text portions of this message have been removed]