Harian Komentar
19 Juni 2009
Imbauan PGI terkait pilpres
"Telusuri Jejak Setiap Kandidat''
Manado, KOMENTAR
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengeluar-kan surat penggembalaan
terkait pelaksanaan pemili-han presiden (pilpres), 8 Juli mendatang. Dalam
surat yang ditandatangani Ketua Umum Pdt Dr AA Yewangoe dan Se-kum Pdt Dr
Richard M Daulay MA yang diterima koran ini, intinya PGI mengajak gereja dan
warganya untuk dapat memilih pemimpin yang ca-kap, yakni mempunyai kemam-puan
dan keterampilan untuk mengatasi persoalan bangsa Indonesia, terutama cakap dan
mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang masih dihimpit oleh belenggu
kemiskinan.
Kemudian, pemimpin yang dipilih adalah takut akan Tuhan, pemimpin yang
men-jalankan tugasnya dengan mengandalkan kekuatan mo-ral, menjauhkan diri dari
kebohongan dan segala ben-tuk manipulasi politik. Dalam surat penggembalaan
itu, PGI juga mengimbau agar memilih pemimpin yang dapat diper-caya yaitu yang
terbukti melakukan apa yang dia ucapkan. "Telusurilah rekam jejak se-tiap
kandidat, sehingga sau-dara dapat mengetahui siapa dari antara mereka yang
dapat dipercaya dan siapa yang tidak," ajak Yewangoe dan Daulay. Selanjutnya,
pemimpin yang dibutuhkan yakni benci kepada penge-jaran suap yaitu yang jujur
dan tidak korupsi, juga harus bertekad untuk memberantas korupsi yang
menghancurkan perekonomian negara ini. "Tetap mempertahankan Pancasila dan
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya se-bagai acuan kehidupan
ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara. Haruslah sung-guh-sungguh mempunyai
komitmen teguh kepada Pan-casila, UUD 1945, Negara Republik Indonesia, Bhinneka
Tunggal Ika (masyarakat majemuk, setara dan ber-satu), dan cita-cita
pro-klamasi kemerdekaan Indonesia," kata keduanya meng-ingatkan.
Apalagi, dampak Pilpres 2009 ini tidak hanya untuk periode 2009-2014 saja,
me-lainkan berdurasi sangat panjang yang ikut menen-tukan nasib bangsa kita di
masa depan. "Salah memilih berarti membawa bangsa ini kepada penyimpangan yang
berakibat fatal bagi keles-tarian bangsa." Selain memilih presiden dan wakil
presiden, juga melihat koalisi yang ada di bela-kangnya. Kita pun Harus melihat
dengan jeli manakah dari pasangan koalisi itu yang tidak secara jelas
menjadikan Pancasila sebagai solusi da-lam kehidupan berbangsa dan bernegara,
melainkan ideologi yang lain. "Perhatikanlah sikap partai-partai politik selama
ini yang tidak tegas menolak undang-undang yang cenderung diskriminatif,
seperti UU Pornografi dan perdaperda yang diskriminatif di berbagai daerah,"
imbuhnya keduanya seraya meminta supaya jeli juga untuk melihat bagai-mana
sikap partai-partai politik terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di
Indonesia selama 4-5 tahun terakhir ini.
Seperti kita umat Kristen misalnya, apakah di beberapa tempat mempunyai
kebebasan untuk mendirikan ge-dung-gedung ibadah atau malah sering dihambat.
Se-dangkan tindakan konkret pemerintah hampir tidak terlihat. "Pada akhirnya
kami ingin menyatakan bahwa visi pembangunan bangsa kita bukan hanya untuk lima
tahun mendatang, melainkan jauh melampauinya. Maka yang terutama adalah
bagai-mana membangun sistem demokrasi yang sehat, bukan sekadar kalah/menang
dalam pilpres," tulis keduanya dalam surat penggembalaan itu. Ditambahkan
juga, bahwa Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan gereja-gereja
anggotanya, bukanlah partai politik atau organisasi yang menjalankan politik
praktis, yaitu politik yang be-rusaha merebut kekuasaan dalam negara. Politik
gereja (baca: PGI) adalah politik moral atau yang bertujuan menyam-paikan
pesan-pesan moral atau suara kenabian di tengah zaman.
"Dalam kaitan itu PGI dan gereja-gereja ikut bertang-gung jawab dalam kehidupan
bersama di dalam polis (negara) Indonesia. Orang Kristen Indonesia sebagai
bagian integral bangsa harus mampu hidup bersama secara proaktif di dalam
masyarakat Indonesia yang majemuk," pesan keduanya.(*mly
[Non-text portions of this message have been removed]
