Saya mencatat satu pernyataan Revrisond Baswir dalam sebuah diskusi bahwa perjalanan 63 tahun sejak proklamasi pertama adalah masa transisi dari Kolonialisme ke Neo-Kolonialisme.
Cilakanya pemilu 2009 menurut saya bisa jadi adalah penuntasan masa transisi dimana tuntas pulalah tergadainya kembali kedaulatan RI. Sehingga tugas gerakan rakyat kemudian adalah perjuangan kemerdekaan untuk kali kedua, menuju proklamasi kedua atau menuju Republik (Rakyat) Indonesia. Lebih kurang setahun lalu dalam artikel Negara Tanpa Rakyat, Parakitri menuliskan Pergerakan kebangsaan berhasil mencapai Indonesia merdeka, tapi gagal membangkitkan ”rakyat”. Dan mengikuti Van Niel tentang perubahan sosial golongan elite atau the leader group of Indonesian society sebagai landasan sosial Indonesia merdeka, maka sekarang dapat juga dikatakan bahwa negara tanpa rakyat jadi landasan Indonesia merdeka. http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/05/19/LU/mbm.20080519.LU127225.id.html Bila di tahun 45 negara tanpa rakyat jadi landasan Indonesia merdeka, maka dalam proklamasi kedua ini rakyat jadi landasan Indonesia merdeka. Mohon pandangan para miliser salam hangat andreas posting terbaru di lentera..... Pilpres 2009, Kukuhkan Jalan Rente Ekonomi & Kuasa Politik Modal Sarekat Hijau Indonesia telah melakukan analisis terhadap pemilu 2009, khususnya pemilu legislatif berdasarkan kajian terhadap agenda hijau partai-partai politik, juga rekam jejak ekologi partai politik (baca: khususnya partai-partai yang pernah berkuasa) dalam hal membuat produk-produk kebijakan yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup dan rakyat. Hasilnya, pemilu 2009 tidak lebih hanya menjadi jalan lanjutan bagi rente ekonomi dan kekuasaan politik modal. Lalu bagaimana dengan pemilu presiden 2009 ini, sejauhmana agenda lingkungan hidup dan rakyat menjadi agenda utama yang ditawarkan? Sarekat Hijau Indonesia menggunakan empat nilai utama yakni demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup untuk melihat sejauh mana relevansi antara pemilu presiden terhadap krisis ekologi dan krisis rakyat lainnya. selengkapnya http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/06/pemilu-presiden-2009-mengukuhkan-jalan.html Rezim SBY-JK Gagal Laksanakan Pembaruan Agraria Kebijakan SBY-JK sekarang ini masih jauh dari amanat konstitusi, semakin dekat neoliberal. Maka dalam momentum ini, SPI menyatakan bahwa selama Pembaruan agraria seperti yang dimandatkan dalam konstitusi RI dan UUPA 1960 tak dijalankan maka langkah bagi pembangunan di Indonesia akan terus dibayangi oleh kelaparan, konflik agraria, rusaknya infrastruktur pedesaan, impor pangan, urbanisasi, prostitusi, dan tingginya perempuan buruh migrant. Pada akhirnya masalahmasalah mendasar kerakyatan di lapangan yakni kelaparan, pengangguran, kurang pendidikan, masalah kesehatan dan terutama kemiskinan akan terus menghantui bangsa kita. Dipetik dari Evaluasi Serikat Petani Indonesia Terhadap Kebijakan Pertanian Pemerintahan SBYJK Tahun 2004- 200 Kebijakan Neoliberal Gagal Membangun Pertanian dan Menyejahterakan Petani selengkapnya http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/06/rezim-sby-jk-gagal-laksanakan-pembaruan.html Agenda Indonesia : Sebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja Dari mana Indonesia muncul? Ia tidak datang dari imperium Majapahit, tetapi ia juga tidak muncul begitu saja dari realpolitik internasional pada awal abad XX. Ia muncul dari agenda nasionalis yang memburu celah-celah terobosan dalam peta politik inter-nasion-al di sekitar Perang Dunia II. Ia bukan kelanjutan dari primordialisme, namun ia juga bukan penjelmaan dari universalisme. petikan artikel B. Herry-Priyono** Agenda Indonesia : Sebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja saat Kongres Pancasila 2009, yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jogjakarta tanggal 30 Mei – 1 Juni 2009. selengkapnya http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/06/indonesia-di-bawah-ancaman.html Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, ataukah Ekonomi Kerakyatan? "Selama sekitar satu bulan terakhir, wacana Ekonomi Kerakyatan makin marak di tanah air. Konsep yang sebelumnya terdengar hanya sayup-sayup dan lebih sering dicibirkan (terutama oleh para ekonom Indonesia, baik didikan dalam negeri maupun ”made in” luar negeri), tiba-tiba kini laku keras bin laris manis. Terkait dengan Pemilihan Presiden dalam waktu dekat, Ekonomi Kerakyatan diperebutkan bagaikan sesosok idola. Oleh salah satu pasangan ca(wa)pres, Ekonomi Kerakyatan diasongkan sebagai ”produk unggulan”. Pasangan ca(wa)pres lain menjadikannya sebagai ”tameng” atau ”topeng” bukti keindonesiaan. Sementara itu, berbagai pihak justru membenturkan Ekonomi Kerakyatan dengan ideologi lain, yaitu neo-liberalisme atau neolib. Kalaulah pengusungan Ekonomi Kerakyatan memang dilandasi oleh niat luhur untuk meng-indonesiawi-kan perekonomian Indonesia, kita layak terharu dan bangga. Akan tetapi jika konsep Ekonomi Kerakyatan diusung hanya untuk dijadikan ”peluru-politis-sesaat”, sesudah itu lantas justru dipasung, betapa malang nasibnya". Dipetik dari keterangan pers Yayasan Mubyarto (YasMuby) Jogjakarta dan Mubyarto Institute (Mubins) Jakarta 4 Juni 200 dalam rangka Peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni perihal konsep Ekonomi Pancasila (Ekonomi Kerakyatan) selengkapnya http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/06/ekonomi-pancasila-ekonomi-rakyat.html Ketiga Pasangan Capres-Cawapres Absen Agenda-Agenda Pencapaian Demokrasi Substansial .....kandidat-kandidat presiden yang ada sama sekali tidak menawarkan agenda-agenda bagi tercapainya demokrasi substansial –seperti tiadanya agenda untuk mengontrol mekanisme pasar yang membuat demokrasi defisit (maklumat peserta lokakarya Demos) selengkapnya http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/06/ketiga-pasangan-capres-cawapres-absen.html Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran I “Good governance dan Supremasi Hukum” Komunitas Ornop adalah gabungan dari 40 LSM dan organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat yang menaruh peduli terhadap proses perbaikan bangsa, termasuk dalam menyongsong PEMILU Presiden 8 Juli mendatang. Proses perbaikan dimaksudkan pada 9 isu publik, masing-masing: Hak Asasi Manusia, termasuk keadilan korban masa lalu dan konflik militer; Lingkungan hidup dan sumberdaya alam; Prioritas anggaran negara; Mafia peradilan; Buruh migran; Kebebasan beragama dan minoritas; Penggusuran di perkotaan; Konflik agraria dan masyarakat adat; serta Keadilan gender. Komunitas Ornop akan memberikan pandangan kritis untuk seluruh serial Dialog Capres yang diadakan oleh KPU. selengkapnya http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/06/telaah-kritis-terhadap-dialog-capres.html Komedi Putar Pemilu 2009 : Mari Melampaui Sistem Politik dan Ekonomi Yang Membusuk Kita harus berpikir dan betindak melampaui praktek politik kekuasaan (demi kekuasaan), praktek ekonomi (keserakahan demi akumulasi kekayaan segelintir orang sebagai kebajikan) hari ini? Kita harus melampaui Capres dan Cawapres yang manggung hari ini! selengkapnya http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/search/label/komidi%20putar simak pula yang satu ini... Indonesia Muddy Justice : Laporan Khusus Aljazeera Tentang Bencana Lumpur Lapindo 3 Tahun Bencana Lumpur Lapindo. Indonesia Muddy Justice adalah judul laporan Aljazeera dengan durasi 23 menit terkait Bencana Lumpur Lapindo. Menyedihkan, bencana ini sudah berlangsung selama 3 tahun tanpa upaya penyelesaian dan penanganan yang berarti. Laporan ini adalah bagian dari 5 seri laporan khusus Aljazeera "People and Power. Corporation on Trial (Juliana Ruhfus on the use and abuse of corporate power). Selain kasus Lapindo seri laporan khusus ini meliputi pula kasus-kasus terkait korporasi transnasional diantaranya terkait perusahaan minyak raksasa Exxon Mobile dan Trafigura. selengkapnya http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/06/indonesi-muddy-justice-laporan-khusus.html [Non-text portions of this message have been removed]
