http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=230351
MENUJU ISTANA Iklan Pemerintah Dinilai Bohong Prabowo Subianto, Cawapres. Rabu, 1 Juli 2009 JAKARTA (Suara Karya): Cawapres Prabowo Subianto mengkritik keras kinerja pemerintah saat berkampanye bersama capres Megawati Soekarnoputri di hadapan ribuan pendukung mereka yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Dalam konteks itu, Prabowo menilai berbagai iklan pemerintah yang mengklaim keberhasilan meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah bohong. Prabowo justru menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun terakhir. "Pemerintahan yang dinakhodai SBY telah gagal. Banyak rakyat kita yang masih mengalami penderitaan hidup sehari-hari," kata Prabowo. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) KH Zainul Majdi memberikan pujian kepada Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) yang saat ini maju menjadi capres dengan jargon "lebih cepat lebih baik". "Kita memang harus lebih cepat mengejar, kita bahkan telah tertinggal jauh dari daerah lain, seperti Bali, Jawa, dan Sumatera," ujar Zainul Majdi saat membuka acara "Dialog Terbuka Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Jajaran Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat" di Mataram, NTB, kemarin. Secara terpisah, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla bertemu dengan seluruh kepala desa (kades) se-Indonesia timur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam pertemuan ini JK menjanjikan anggaran Rp 2 triliun untuk memberikan tunjangan bagi kades. Janji ini sebetulnya pernah diucapkan JK pada saat bertemu dengan kades di Jawa Timur beberapa pekan lalu. Namun saat itu JK tidak menyebutkan angka secara eksplisit, dan baru kali ini JK menyebut angka. "Paling hanya butuh Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun," kata JK di Manado Convention Center, Selasa (30/6). Menurut JK, untuk memberikan tunjangan kepada kades sebenarnya diperlukan undang-undang sebagai legitimasi. "Harus dibuatkan undang-undangnya. Tapi ya setidaknya harus perbaikan PP dulu," tutur JK. Capres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura ini juga mengatakan bahwa tunjangan kades diperlukan karena mereka ujung tombak pemimpin yang bertemu langsung dengan rakyat. JK mengatakan, tunjangan kades harus lebih tinggi dari sekretaris kepala desa (sekdes) yang PNS. "Semua yang dipilih langsung oleh rakyat mesti dapat tunjangan," ucapnya. Bohong Prabowo mengatakan, pemerintah sekarang sedang gencar mengeluarkan iklan-iklan yang mengklaim keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Misalnya, dengan mengeluarkan iklan koperasi, pendidikan gratis, penghijaun, dan pengobatan gratis melalui masing-masing departemen. "Departemen pemerintah bikin iklan dengan uang rakyat, padahal iklannya bohong. Apa benar pendidikan gratis? Tidak! Luar biasa, tampaknya sekarang ini zaman edan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan," kata Prabowo. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini juga mempertanyakan bintang iklan yang dikeluarkan pemerintah, yakni Presiden SBY. "Dari sejumlah iklan, yang menjadi bintangnya adalah capres incumbent. Apakah ini bisa dibenarkan?" katanya. Tidak berjalannya sejumlah program pemerintahan SBY, ucap Prabowo, karena Indonesia sekarang ini memiliki pemimpin yang tidak tegas dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. "Padahal melihat dari kondisi sekarang ini, Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara bijaksana dan siap mengambil risiko," katanya. Sementara itu, capres Megawati saat mendapat giliran berorasi di Gelora Bung Karno berulang kali menyindir kubu pasangan capres-cawapres SBY-Boediono yang berusaha memenangi pilpres dalam satu putaran dengan alasan efektivitas dan efisiensi. Menurut Megawati, kemenangan SBY-Boediono yang menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencapai 70 persen merupakan pengebirian demokrasi dan hak politik masyarakat Indonesia. "Bagaimana mungkin mereka sudah merasa menang, padahal pemilu baru berlangsung 8 Juli mendatang? Jika seperti itu, apa artinya kita berdemokrasi," ujarnya. Mega mengimbau agar masyarakat tidak terbuai janji-janji surga yang diembuskan kubu SBY-Boediono. "Pilpres bukanlah suatu kerja guna memenangkan seseorang menjadi presiden, tetapi bagaimana membangun proses demokrasi yang lebih baik," katanya. Selain itu, Megawati juga mengingatkan masyarakat agar mencermati daftar pemilih tetap (DPT) yang berpotensi kembali dicurangi. Indikasi ini bisa dilihat dari belum beresnya DPT di 16 provinsi. Sementara 68.000 tempat pemungutan suara (TPS) juga dihilangkan. "Ini dilakukan untuk memenangkan pasangan tertentu," katanya. Karena itu, Mega menekankan agar pemerintah dan penyelenggara pemilu memperhatikan hak pilih rakyat. "Jangan sampai kita kembali ke Orde Baru, di mana rakyat tidak diberi hak suara secara langsung," ujarnya. Tampil di hadapan ribuan kader dan simpatisan PDIP dan Gerindra, Mega maupun Prabowo berorasi secara berapi-api. Beberapa kali suaranya meninggi dan meneriakkan yel-yel dan memekikkan kata "merdeka" untuk membakar semangat para pendukungnya. Secara terpisah, Juru Bicara Tim Sukses JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi mengatakan, pasangan SBY-Boedino telah gagal memainkan politik melankolis dengan maksud mengambil simpati masyarakat. Hal ini disampaikannya untuk menyikapi isu selebaran gelap berisi tudingan istri cawapres Boediono beragama Katolik, yang menurut Juru Bicara Tim Sukses SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, dilakukan oleh tim sukses JK-Wiranto. "Mereka memainkan politik melankolis yang gagal," katanya. Yuddy menegaskan, JK bersama tim suksesnya tidak pernah menggunakan isu agama sebagai isu politik, sejak awal pilpres dan sampai kapan pun. Sebaliknya, permasalahan isu agama yang dibesar-besarkan dalam kampanye pilpres oleh pihak Tim Kampanye SBY-Boediono. (Erwin Siregar/Feber Sianturi) [Non-text portions of this message have been removed]
