Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary sudah semakin bingung dan panik, akhirnya berbuat serba tidak karuan. Ini semakin menunjukkan bahwa KPU dibawah Pimpinan beliau miskin kapasitas, kurang memahami hukum, prosedur dan mekanisme Pemilu dan Pilpres. Coba menjelang Pilpres aja DPT masih bermasalah, kemana dan kerja apa mereka selama ini??? Uang puluhan trillium dikamanakan. Pantasnya mereka masuk ke penjara. Mereka harus mundur dan bertanggung jawab. Proses Hukum Solusinya Patrick
--- On Mon, 6/7/09, sunny <[email protected]> wrote: From: sunny <[email protected]> Subject: [ppiindia] Datangi BIN, KPU Mainkan Teror Politik To: [email protected] Received: Monday, 6 July, 2009, 1:32 PM http://www.fajar. co.id/index. php?option= news&id=63508 Senin, 06-07-09 | 10:47 | 96 View Datangi BIN, KPU Mainkan Teror Politik JAKARTA -- Inisiatif Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menemui Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar Jumat lalu terkait dengan potensi gangguan pada hari H pemungutan suara pilpres menuai kritik. Langkah ketua KPU itu dianggap sudah keluar dari norma demokrasi dan acuan di UU Pilpres. "Kalau urusan pengamanan pemilu, KPU seharusnya berkoordinasi dengan polisi. UU mengatur begitu," kata Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti di Restoran Omah Sendok, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 5 Juli 2009. Dia mengimbau agar BIN menolak bila KPU meminta BIN untuk terlibat aktif dalam pengamanan pilpres. Menurut dia, BIN yang menjalankan fungsi "mata-mata" bersifat independen. Institusi tersebut langsung berada di bawah presiden. Karena itu, BIN hanya menerima instruksi langsung dari presiden. "Kalau nanti ini menjadi preseden, Komnas HAM atau KPK minta jasa BIN dengan alasan berbagi informasi kan repot," tegas mantan aktivis mahasiswa itu. Ray menilai, pertemuan ketua KPU dengan kepala BIN lebih terasa sebagai politik teror terhadap proses demokrasi yang sedang tumbuh. "Apalagi masih ada kengerian terhadap peran BIN semasa Orba," tegasnya. Jubir Blok Perubahan Adhie Massardi mengatakan, KPU seharusnya membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) dari data-data pemilih ganda. Bukan melindungi diri dengan kawat berduri dan sekarang meminta "perlindungan" BIN. Menurut Adhie, suatu institusi demokrasi yang mengundang keterlibatan BIN merupakan kesalahan besar. Tanpa dimintai tolong sekalipun, ungkap dia, BIN tentunya akan ikut mengamankan agenda politik dalam negeri sesuai batas kewenangan yang diatur undang-undang. "BIN sebaiknya mengingatkan KPU agar jangan dipakai sebagai pemadam kebakaran," ujarnya. (pri/agm/jpnn) [Non-text portions of this message have been removed] ____________________________________________________________________________________ Access Yahoo!7 Mail on your mobile. Anytime. Anywhere. Show me how: http://au.mobile.yahoo.com/mail [Non-text portions of this message have been removed]
