-----Original Message----- 
From: armin mustamin toputiri <toputir...@yahoo. co.id> 

Date: Mon, 6 Jul 2009 03:47:19 
To: <kahmi_pro_network@ yahoogroups. com> 
Subject: [kahmi_pro_network] Re: Surat Pribadi untuk SBY dari Tentena-Poso 


Penting untuk di baca dan disimak secara cermat agar publik mengetahui! 

Berikut, sy titip surat pribadi tokoh Katolik (mantan terpidana kasus 
Poso)Damanik mengatakan via telp ke Redaktur Tribun Timur (baca: Harian Tribun 
Timur, 5 Juli 2009), benar itu surat pribadi dia, dan mempersilahkan untuk 
dipublikasikan. 

Wassalama 

Mt 

============ ========= ========= ========= ===== 
Surat Terbuka untuk SBY oleh Rinaldy Damanik 

Kompasiana, 4 Juli 2009 (Dibaca 6084 Kali) 

Kepada yang terhormat, 

Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono 

Di - Jakarta. 

Salam hormat. 

Pada tanggal 13 Juni 2009, di GOR KONI Kendari, Sulawesi Tenggara, 
Bapak SBY menyatakan: "Jangan ambil resiko memilih pemimpin yang 
belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan janji", 
(Radar Suteng, edisi 14 Juni 2009). Terima kasih atas nasehat Bapak 
SBY. Kini, perkenankan kami merespons sekaligus menjawab nasehat 
Bapak. Pemimpin yang telah teruji dan terbukti ialah: YUSUF KALLA. 
Mengapa? 

Kita pernah bertemu langsung dan berbincang-bincang mengenai masalah 
Poso dan Nasional, ketika Bapak SBY menerima saya di Istana Negara 
Jakarta pada tanggal 28 November 2004. Pada waktu itu saya baru bebas 
dari vonis 3 tahun penjara Kasus Konflik Poso. Terimakasih Pak ! 

Kini perkenankan saya kembali menyampaikan hal yang tentu Bapak SBY 
telah memahaminya. Kondisi Kabupaten Poso tahun 2000, 2001 sangat 
sulit, termasuk dampaknya terhadap wilayah Parigi, Tojo-Una Una, 
Morowali, bahkan Sulawesi dan sekitarnya. Konflik massal antar 
komunitas, seakan tak mungkin terhentikan. Seorang korban Konflik Poso 
menyatakan dalam bahasa Pamona: "Ri kare popaiso katuwu jamo ndariso, 
Lompiu lawi marimbo, ewa damagero lino" (Js.Hokey) 

Kondisi itu tentu hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang bertahan 
di wilayah Kabupaten Poso, terutama para Korban. Setiap orang yang 
masih berpikir waras, pasti sepakat mengakui bahwa peristiwa  
Pertemuan Malino Untuk Poso sangat berarti dan minimal telah 
menghentikan konflik masal antar komunitas. 

Benar, bahwa pasca-Malino masih terjadi peristiwa-peristiwa pilu yang 
tidak terduga, tetapi Sepuluh Butir Kesepakatan Malino untuk Poso 
berdampak luas terhadap perbaikan kondisi Kabupaten Poso dan wilayah- 
wilayah di sekitarnya.  Bahkan Instruksi Presiden RI untuk Poso 
merujuk dan didasarkan kepada isi Deklarasi Malino yang diprakarsai 
dan dilakukan langsung oleh Yusuf Kalla. 

Kini asam di gunung dan garam di laut kembali bertemu dalam belanga, 
seperti pepatah dalam bahasa Pamona: "Podi ri buyu, bure ri tasi 
wongi ri kura sangkani-ngkani"  (Js. Hokey). Komunitas Muslim, 
Kristen, Hindu dll saling berinteraksi dalam damai. Jika itu tidak 
terjadi, bagaimana mungkin dapat beribadah, bekerja, belajar, bergaul, 
berjalan, beristirahat dengan wajar ? 

Saya terlalu yakin mengatakan, bahwa tanpa penerimaan masyarakat Poso 
terhadap Sepuluh Butir Kesepakatan Malino untuk Poso, akibat Konflik 
Poso tidak mungkin Bupati Poso yang terpilih tahun 2005, beragama 
Kristen. Apalagi soal keamanan, tekanan yang sangat kuat untuk proses 
keamanan, penegakan hukum, justru didasarkan kepada Kesepakatan 
Malino tersebut.  

Sepuluh Butir Deklarasi Malino membuat semua pihak bergerak, termasuk 
TNI, Polri dan penegak hukum. Dari segi dana, berapa yang telah 
mengalir ke Kabupaten Poso sejak konflik Poso hingga saat ini? Tanpa 
kesepakatan Malino, mustahil dana yang banyak itu mengalir ke 
Kabupaten Poso. Jika penyalurannya bermasalah, bukan kesepakatan 
Malino yang keliru, tetapi system dan kebobrokan moralitas 
pihak-pihak yang menyalurkannya. 

Sangat menyedihkan, jika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa dia 
atau partainya yang membuat Poso aman, dia yang mengupayakan dana 
mengalir ke Kabupaten Poso. Pada hal, dia tidak ada di Poso pada 
waktu itu, apa lagi di Malino. 

Bahkan dari sisi politis, pada waktu itu Partai Politik nya pun belum 
berdiri, termasuk Partai yang Bapak dirikan. Tak seorangpun yang 
menganggap dirinya pahlawan. Hanya Tuhan, Allah, Yang Maha Kuasa!  
Jusuf Kalla sendiri menyatakan bahwa Pertemuan Malino adalah Amanah 
Tuhan! 

Pemulihan masyarakat sangat berkaitan dengan peluang dan kualitas 
pendidikan. Hal ini sangat ditekankan oleh Jusuf Kalla. Oleh karena 
itu, berbagai sarana pendidikan dibangun mulai dari tingkat dasar 
sampai perguruan tinggi, antara lain pembangunan Pesantren Modern di 
Tokorondo dan pembangunan Universitas Kristen di Tentena (UNKRIT). 
Mengenai proses pembangunan Pesantren di Tokorondo, tentu saudara- 
saudara Muslim yang dapat menjelaskannya secara tepat.  

Dalam konteks Universitas Kristen, dengan pola pikir dan pola 
tindakan yang cepat, pada tanggal 29 Desember 2007, Jusuf Kalla 
mengundang Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GKST, Bapak Pdt. 
Ar. Tobondo, MTh, Pdt. Drs.H.X.Sigilipu, Dr.H.Lumeno, di Istana 
Wakil Presiden RI. Dalam pertemuan itu dibahas kebutuhan pembangunan 
UNKRIT Tentena. Dana yang disetujui oleh Wakil Presiden RI (Jusuf 
Kalla); Rp. 12,5 Miliar. 

Pada tahun 2008, direalisasikan Rp. 7,5 Miliar. Wakil Presiden RI 
memastikan bahwa pada bulan Juli 2009 akan disalurkan Rp.5 Miliar. 
Dana tersebut tersentralisasi dalam Rekening Rektorat UNKRIT. Dalam 
proses perjalanan pembangunan UNKRIT, Jusuf Kalla secara pribadi 
memberikan bantuan dana Rp. 1 Miliar untuk pembangunan Aula UNKRIT; 
dana yang telah direalisasikan Rp. 485 Juta dan sisanya akan 
disalurkan sesuai dengan kemajuan pembangunan. Dari dana tersebut, 
Rp. 97 Juta membantu Kantor Unkrit dan fasilitasnya. 

Seluruh dana tersebut tersentralisasi dalam Rekening Yayasan 
Perguruan Tinggi Kristen GKST. Bahkan dalam proses percepatan 
Pembangunan Sulteng, diupayakan Rp. 4 Miliar untuk UNKRIT dan 
peralatan Teleconfrens Rp. 2 Miliar. Bukan hanya itu, ketika terjadi 
masalah dan kelambatan dalam penerbitan Izin Operasional dan 
Pembangunan UNKRIT, Jusuf Kalla bertindak cepat dan tegas. Beliau 
memanggil Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof Dr Satryo Brodjonegoro, Juli 
2007. Dan hasilnya, izin tersebut diterbitkan ! Selanjutnya, 
pendampingan terhadap UNKRIT dilaksanakan oleh Dirjen Pendidikan 
Tinggi yang baru: Dr. Fasli Djalal. 

Di Tentena, Jusuf Kalla menyatakan bahwa beliau berharap UNKRIT dapat 
berkembang seperti Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan 
Jusuf Kalla siap untuk mengawal proses tersebut. Berkaitan dengan 
itu, masalah pemindahan rumah masyarakat yang ada di Lokasi UNKRIT 
adalah tanggungjawab Pemda Poso, sebab dananya telah disalurkan dari 
Pusat. Ya, Bapak telah melihat langsung kondisi lokasi UNKRIT. JIKA 
JUSUF KALLA TIDAK BERJIWA NASIONAL, TIDAK MUNGKIN JUSUF KALLA 
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS KRISTEN TENTENA. 

Dalam berbagai segi, wilayah Poso akan semakin "terang". Tetapi kini 
kegelapan masih terjadi, karena listrik belum memadai. Ketika, kami 
berdebat soal Pembangunan PLTA di Sulewana Kabupaten Poso, dinyatakan 
bahwa dalam Perjanjian, jika PLTA telah berfungsi maka PLTA Poso 2 
akan menyalurkan dana konpensasi Rp. 12 Miliar per-tahun kepada Pemda 
Poso dalam bentuk pajak air dan permukaan, belum termasuk Pajak 
Penghasilan, belum termasuk PLTA Poso 1, Poso 3 dan listrik yang akan 
didistribusi. Dana tersebut akan masuk ke dalam PAD (Pendapatan Asli 
Daerah) Kabupaten Poso. Sekali lagi, dalam hal ini keadilan untuk 
rakyat yang diprioritaskan, bukan kepentingan pihak tertentu. 

Banyak hal yang telah dilakukan Jusuf Kalla. Siapa sebenarnya 
yang telah teruji dan terbukti? Hal yang telah teruji dan hal yang 
masih merupakan janji selalu bercampurbaur.  Sekali lagi, terimakasih 
atas nasehat Bapak SBY menyatakan: " Jangan ambil resiko memilih 
pemimpin yang belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan 
janji". JAWABANNYA ADALAH: BAHWA DALAM PROSES PERDAMAIAN DI POSO, 
AMBON, MALUKU, ACEH, PEMIMPIN YANG TELAH TERUJI DAN TERBUKTI ADALAH 
JUSUF KALLA, sekali lagi: HANYA JUSUF KALLA !!! 

Pada bagian akhir surat ini, perkenankan saya bertanya: Mengapa Bapak 
SBY sebagai Menkopolkam pada waktu itu tidak hadir dalam proses 
Pertemuan Malino? Mengapa hanya Bapak Jusuf Kalla yang memprakarsai 
dan memfasilitasi Perdamaian Aceh di Helsinki? Meskipun Bapak Jusuf 
Kalla tidak pernah meminta penghargaan, mengapa Bapak tidak 
memberikan Penghargaan kepada Bapak Jusuf Kalla atas inisiatif dan 
peranannya dalam perdamaian di Poso, Ambon, Maluku, Aceh dll? 

Terimakasih atas perkenan Bapak merespons surat ini. 

Tentena, 17 Juni 2009 

Mantan Narapidana Kasus Poso 

Rinaldy Damanik. 

Mesale House - Jl. Dr. AC.Kruiyt No.1. Petirodongi- Tentena. 



      

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke