http://anax1a. pressmart. net/mediaindones ia/MI/MI/ 2009/08/06/ ArticleHtmls/ 06_08_2009_ 010_002.shtml? Mode=0
MEDIA INDONESIA, 6 Agustus 2009 RAPBN 2010 dan Jerat Involusi Kemiskinan Oleh Dr Ir Arif Budimanta Direktur Megawati Institute PRESIDEN baru saja membacakan RAPBN dan rencana kerja pemerintah untuk tahun 2010. Tidak ada yang baru, tidak ada perubahan haluan, apalagi perubahan paradigma pembangunan, yang konsisten hanyalah involusi. Involusi perangkap wacana kebijakan pembangunan yang pro-growth, pro-job dan pro-poor. Involusi cara berpikir yang menghasilkan output melambatnya ketersediaan lapangan kerja dan menurunnya angka kemiskinan. Tulisan ini akan memusatkan perhatian kepada persoalan involusi kemiskinan. Involusi kemiskinan adalah suatu akumulasi multiproses yang mengakibatkan orang-orang miskin sulit untuk menapaki jenjang kehidupan sosial yang lebih sejahtera dan berkualitas. Bagi Indonesia, kemiskinan bagaikan penyakit `sosial' yang belum ada obatnya, karena data mengenai kemiskinan itu sendiri masih terus menuai perdebatan yang tidak pernah selesai hingga hari ini. Pemerintah menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 15% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, sedangkan data bank dunia menyatakan 49% penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Angka yang dikeluarkan pemerintah merupakan data yang diperoleh Biro Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dengan penentuan standar kebutuhan minimum yang dibedakan atas makanan dan non-makanan. Kebutuhan makanan diperhitungkan berdasarkan kemampuan untuk mengonsumsi 2.100 kalori per orang per hari, yang merupakan standar internasional. Sementara itu, kebutuhan nonmakanan mencakup sejumlah komoditas sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian dengan informasi dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional, survei rumah tangga yang dilakukan secara berkala oleh BPS, ditentukan bahwa mereka yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan secara definisi masuk kategori penduduk miskin. Pada 2008, garis kemiskinan adalah Rp205 ribu per orang per bulan di kota, dan Rp161 ribu di desa. Dengan patokan ini sehingga, pada tahun 2008 ada sekitar 35 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin, atau sekitar 15 persen dari total populasi. Angka ini tidak sedikit meskipun sudah lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 37,1 juta atau 16,6% pada 2007, 39 juta atau 17,6% pada 2006, dan 35,1 juta atau 15,9% pada 2005. Komite penanggulangan kemiskinan (2002) mengemukakan bahwa masyarakat miskin secara umum ditandai dengan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal : (1) memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic needs), (2) melakukan kegiatan produktif (unproductiveness), (3) menjangkau akses sosial dan ekonomi (inaccessibility), (4) menentukan nasibnya sendiri dan mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai rasa ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (vulnerability), dan (5) Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (no freedom for poor). Di setiap negara terutama negara dunia ketiga, kemiskinan menjadi hal penting yang harus segera diselesaikan karena dampaknya yang begitu besar bagi kondisi sosial di negara tersebut. Oleh karena itu, tidak sedikit dana yang digulirkan oleh sebuah negara untuk menyukseskan program pengentasan kemiskinan di negaranya termasuk Indonesia. Secara nominal alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan selalu meningkat dari Rp24 triliun pada 2005, Rp42 triliun pada 2006, Rp51 triliun pada 2007 dan Rp65 triliun pada 2008. Namun kemiskinan masih menjadi pemandangan umum di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa negara yang dahulu memiliki banyak penduduk dengan kategori miskin kini ada yang sudah menekan angka kemiskinannya secara signifikan. China sebagai nega ra yang memiliki berbagai kesamaan dengan Indonesia dari segi demografi, geografi, dan budaya, telah berhasil mengurangi populasi kemiskinannya yang pada 1976 berjumlah 250 juta orang berkurang sampai 23 juta orang pada 2005. Empat tahap keberhasilan yang digunakan China dalam pengentasan kemiskinan yakni: Pertama, pemerintah China membimbing warganya dalam berbagai bidang dan menyusun kebijakan yang tegas. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Ketiga adalah kemandirian yang artinya selain bantuan pemerintah atau masyarakat, Pemerintah China menekankan bahwa penduduk miskin juga harus mempunyai kemandirian dan berupaya sendiri dalam mengatasi kemiskinan. Dan keempat adalah eksplorasi pengentasan kemiskinan. Keempat Tahapan inilah yang mampu menekan angka kemiskinan di China. Selain China, India juga termasuk negara yang berhasil menekan angka kemiskinannya dari 40% pada 1990-an menjadi 26% pada awal abad ke-21 dan ditargetkan pada 2015 tidak ada lagi penduduknya yang masuk kategori miskin. Hal ini dilakukan dengan berfokus pada pengembangan pertanian dan perdesaan serta menciptakan lapangan kerja. Pen ciptaan lapangan kerja dimulai dari dunia pendidikan dengan mencetak tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi, ke mudian terbentuk lembah silikon yang di sana terdapat sekitar 200 industri besar peranti lunak dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Tidak hanya itu India pun mampu mengembangkan industri otomotif dan perfilmannya sehingga mam pu mempekerjakan banyak tenaga kerja. Karena itu lah India mampu ber ubah dari negara kelaparan menjadi ne gara berkelimpahan seperti saat ini bah kan menempati urutan kedua setelah Korea Selatan dalah Korea Selatan da lam pertambahan kekayaan Individual. Bagaimana dengan kita? Persoalan kemiskinan cenderung bersifat struktural karena kebijakan negara tidak atau kurang berpihak kepada rakyat miskin. Perekonomian Indonesia terlalu terbuka untuk ukuran negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang sehingga tidak memberi ruang akses kepada pelaku usaha rakyat untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan standar hidupnya. Penyebab kegagalan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan juga dikarenakan program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin dalam bentuk raskin, BLT, dan sebagainya. Upaya ini akan sulit dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Karena sifat bantuan tidak dalam bentuk pemberdayaan, dan bahkan berpotensi membuat rakyat menjadi ketergantungan. Sehingga program-program yang hanya menunjukkan kedermawanan pemerintah itu justru memperburuk moral dan prilaku masyarakat miskin. Oleh karena itu, program-program pengentasan kemiskinan ke depan harus dikembangkan dengan model pembangunan masyarakat yang menekankan pada emansipasi penuh seluruh warga masyarakat atau yang dikenal dengan istilah `pembangunan komunitas'. Menurut Budimanta (2003, p.4), Community development adalah kegiatan sistematis dan terencana yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat/komunitas guna meningkatkan kualitas kehidupannya. Model ini merupakan salah satu metode yang tepat untuk menjawab isu-isu dan masalah-masalah sosial di Indonesia khususnya masalah kemiskinan baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Terlebih lagi kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menerapkan sistem komunal. Model ini mendorong proses seluruh anggota komunitas secara bersama-sama menerapkan aksi kolektif dan menghasilkan solusi bagi permasalahan bersama. Model ini juga telah digunakan di berbagai negara seperti India, Iran, Pakistan, Mesir, dan sebagainya. Untuk penerapannya dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka ada tiga pola strategi dan kebijakan negara yang harus mendukung yaitu : pertama, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin yang didasari produksi dan sumber daya mereka sendiri; kedua, alokasi politik anggaran negara yang mendorong kemandirian melalui produktivitas bersama; ketiga, pengembangan pola pendidikan dasar yang terintegrasi dengan pemuliaan semangat gotongroyong berbasis komunitas. Ketiga pola tersebut tidak saja menjadi masyarakat sebagai objek pembangunan tapi juga sebagai subjek dalam program pembangunan. Dengan menggunakan ketiga pola tersebut secara konsisten, kita dapat keluar dari jerat involusi kemiskinan seperti layaknya China dan India. Satrio Arismunandar Executive Producer News Division, Trans TV, Lantai 3 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790 Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 4034, Fax: 79184558, 79184627 http://satrioarismunandar6.blogspot.com http://satrioarismunandar.multiply.com Verba volant scripta manent... (yang terucap akan lenyap, yang tertulis akan abadi...) --- On Fri, 8/7/09, Medrial Alamsyah <[email protected]> wrote: From: Medrial Alamsyah <[email protected]> Subject: Bls: [kahmi_pro_network] RAPBN 2010 dan Jerat Involusi Kemiskinan To: [email protected] Date: Friday, August 7, 2009, 2:30 PM Arif, Pertama, saya setuju bahwa RAPBN 2010 tidak ada yang baru. Waktu diwawancara RCTI selesai diskusi reformasi di DPD 2 hari lalu saya bilang bahwa dengan asumsi pertumbuhan 5% (sebuah angka konservatif bawah, meminjam istilah Bang HArry), menunjukkan bahwa komitmen SBY untuk perubahan rendah. Sebab, angka pertumbuhan 5% itu tidak mengandung tantangan. Saya katakan, dengan tidur-tiduran aja, business as usual, bila tidak ada gonjang-ganjing eksternal, angka itu pasti tercapai. Tapi, kalau angkanya 6% atau lebih, maka dia perlu merumuskan strategi yang ada greget. (Kalau mengikuti logika politik calo angkot yang pernah saya tulis, APBN seperti itu hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dan punya hak mengklaim hasilnya; sama seperti calo angkot yang teriak2 agar orang naik angkot yang satu-satunya untuk trayek yang diteriakkan: -) Kedua, soal angka kemiskinan. Saya heran kenapa kita berdebat soal angkanya. Selama metodenya konsisten dan dilaksanakan secara jujur, metode manapun akan menunjukkan kejadian sebenarnya. Naik atau turun. Cuma, kalau ada ketidak jujuran dalam prosesnya, maka berarti kemiskinan kita jadi dua, miskin secara ekonomi dan miskin kejujuran:-) Bukankah ketika trust tidak ada maka masyarakatnya jadi tidak efisien? Ketiga, efektivitas (atau produktivitas program) pemberantasan kemiskinan, bila dibandingkan antara peningkatan anggaran dengan dampaknya terhadap penurunan % penduduk miskin, tampaknya memang rendah. Keempat, dalam konteks peran pemerintah mengatasi kemiskinan, saya hanya percaya dengan pendekatan Regional Economic Development (RED) yaitu membangun satu kawasan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah tersebut, dan terlepas dari batas administratif daerah. Atau, dalam konteks yang lebih luas, lagi-lagi saya mengulang konsep Region State (RS) Ohmae. Dengan pedekatan RED dan RS itu memungkinkan analisa dan action plan ekonomi, kemiskinan, tenaga kerja, pendidikan dsb. lebih spesifik, incorporated dan terkontrol. Konsep CD harus diletakkan dalam kerangka itu sehingga bisa menghasilkan multiplier effect yang lebih besar. Jika strategi ini dilakukan, maka kita bisa seperti Cina, yang ketika krisis finansial kemaren terjadi punya dua alternatif dan kedua-duanya dibawah kendali mereka, yaitu mendorong perdagangan antar wilayah domestik atau membantu AS agar ekonomi dunia kembali berputar. Hanya saja, bila strategi di atas dijalankan pemerintah, maka memerintah memang jadi tidak bisa sekedar dengan berpidato, peduli dengan Mbah Surip, dsj. Sebab, langkah ini perlu keberanian mengambil resiko untuk merubah struktur kabinet, pola desentralisasi, reformasi birokrasi yang sebanarnya, dst. Medrial Alamsyah other email : medr...@lycos. com Link: 1. www.syaikhachmadsya echudin.org 2. www.asiatimurkonsul tindo.com 3. http://medrialmah. blogspot. com 4. www.arrahmah. org 5. www.ikaunpad. net ____________ _________ _________ __ Dari: Arif Budimanta <abma...@yahoo. com> Kepada: m...@kelopas. com; kahmi_pro_network@ yahoogroups. com; alumni-...@yahoogro ups.com Terkirim: Jumat, 7 Agustus, 2009 12:20:28 Judul: [kahmi_pro_network] RAPBN 2010 dan Jerat Involusi Kemiskinan Recent Activity 1 New MembersVisit Your Group Search Ads Get new customers. List your web site in Yahoo! Search. Yahoo! Groups Mental Health Zone Learn about issues Find support Celebrity kids and families Surviving in the spotlight . [Non-text portions of this message have been removed]
